Posts filed under ‘kaltim prima coal’

Gugatan Kaltim Berpeluang Diterima ICSID

Gugatan Kaltim Berpeluang Diterima ICSID

Minggu, 02-03-2008 | 23:09:01

Sidang Arbitrase Divestasi 51 Persen Saham KPC

SINGAPURA – Gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim terhadap PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan para pihak dinilai memiliki peluang besar diterima oleh International Centre for Settlement of Investment (ICSID). Ini terlihat dari reaksi Tribunal saat hearing on jurisdiction selama dua hari, 27-28 Februari di Singapura.

Pendapat tersebut dikemukakan Fauzan Zidni, peneliti pada Center for Indonesian Regional and Urban Studies kepada wartawan Tribun Kaltim, Achmad Bintoro di Singapura. Fauzan secara mendalam mengamati proses di balik upaya Pemda Kaltim dalam berjuang mendapatkan hak pembelian 51 persen saham divestasi KPC. Ia membuat studi khusus tentang divestasi saham ini untuk tesisnya di Fisipol UI Jakarta.

Saat digelar sidang ICSID di gedung Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Fauzan juga tampak hadir. Ia kembali melakukan studi untuk objek yang sama pada Lee Kuan Yew of Public Policy National University of Singapore. “Saya diskusi dengan teman-teman. Saya pikir peluang (Kaltim) cukup kuat. Ini terlihat dari reaksi Tribunal di sidang kemarin,” kata Fauzan di Singapura, Minggu (2/3).

Selain fakta yang terungkap di persidangan, hal lain yang menguntungkan Kaltim adalah, dalam Pasal 25 ICSID Constituent dinyatakan, bahwa “constituent subdivision” dari suatu negara, oleh ICSID dianggap sebagai bagian yang sama dari negara tersebut.

Kadang-kadang justru ICSID menggunakan istilah “state” atau “government”. Tapi kedua istilah itu, sambung Fauzan, dalam hukum pertanggungjawaban negara (law on state responsibility — masih berupa draft article tetapi sudah mengikat karena sudah menjadi kebiasaan hukum internasional), departemen atau pemda dianggap sebagai “negara”.

Pada sidang, baik Michael P Lennon maupun Todung Mulya Lubis, masing-masing pengacara KPC dan Rio Tinto/Beyond Petroleum, berpendapat bahwa Pemprov Kaltim tidak berhak untuk mengajukan gugatan di ICSID. Ini karena pemda bukan sebagai pihak yang meneken Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Penambangan Batu Bara (PKP2B). PKP2B tersebut diteken pemerintah Pusat dan KPC. Sehingga kalau pun bisa maju, harus ada surat kuasa dari pemerintah pusat, Menteri Pertambangan (ESDM).

“Sejauh ini surat kuasa itu tak pernah ada,” kata Lennon dari kantor firma hukum kesohor dunia, Baker Botts yang bermarkas di London, Inggris. Ini diperkuat dengan kesaksian Simon Felix Sembiring, Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral yang kini menjadi Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Departemen ESDM, yang membeberkan surat yang dibuatnya pada10 Agustus 2006 bahwa, pemerintah RI tidak pernah memberikan kuasa kepada Pemprov Kaltim berkaitan dengan PKP2B.

Todung juga mendesak Tribunal untuk menolak gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim yang diajukan oleh Didi Dermawan. Terlebih, kata Todung saat sidang, gugatan Pemprov sebelumnya sudah pernah ditolak oleh PN Jakarta. Sehingga mestinya, gugatan ke ICSID pun harus ditolak karena tiadanya kewenangan dan hak.

Namun Albert Vandem Berg, anggota Tribunal yang dipilih KPC, justru mempertanyakan alasan yang dikemukakan oleh pengacara tergugat. Kepada Lennon ia balik bertanya. “Dari tadi Anda selalu mengatakan bahwa Pemprov Kaltim tidak berhak maju di ICSID, sekarang tunjukkan apa ada aturan yang tegas melarang pemda untuk maju di ICSID,” tanya Albert yang kemudian oleh Lennon dijawab, tidak ada.

Lenon juga balik bertanya kepada Todung. Menurut dia, PN Jakarta wajar menolak gugatan pemda karena ia mengacu pada PKP2B. Ia merasa tidak berwenang. “Kalau di PN ditolak, lalu di ICSID pun Anda meminta agar kami menolaknya, lalu akan kemana mereka (pemprov) mencari keadilan?” katanya.

Menurut Fauzan, yang menjadi masalah justru di Kaltim sendiri. Ia melihat ketidakstabilan politikdan ketidakbersamaan elite-elite lokal maupun nasional. Ini yang malah akan membuat masalah divestasi saham KPC semakin berlarut. (bin)

March 10, 2008 at 6:29 pm 2 comments

Dirjen Minerbapabum Dicecar Soal KPC

Dirjen Minerbapabum Dicecar Soal KPC

Rabu 27 Februari 2008 23:11:03 WIB
MinergyNews.Com, Singapura– Dalam sidang arbitrase soal KPC di Singapura, Rabu (27/2), Dirjen Mineral Batu Bara dan Panasbumi Departemen ESDM Simon Sembiring dicecar pertanyaan oleh Pengacara Pemprov Kaltim, Didi Dermawan.

Selain Simon, sebetulnya ada dua saksi lain yang juga menjadi saksi dalam sidang arbitrase ini, yaitu Sekjen Departemen ESDM Waryono Karno dan Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim. Namun hanya Simon yang hadir dalam sidang yang membahas masalah yurisdiksi (hearing on jurisdiction) untuk menentukan berwenang tidaknya Kaltim mengajukan gugatan terhadap Kaltim Prima Coal (KPC) terkait soal divestasi sahamnya.

Didi menanyakan dua surat yang dikeluarkan Sembiring yang dianggap saling bertentangan.Pada satu surat tertanggal 10 Agustus 2006, Sembiring menegaskan tidak ada hak dan kewenangan bagi Kaltim untuk membeli saham KPC, termasuk dalam penuntutan. Namun pada suratnya yang lain, Maret 2004, Sembiring menyatakan persetujuannya atas pembelian 18,6 persen saham KPC kepada Pemkab Kutai Timur. Jual beli ini bahkan disebutkan selaras dengan PKP2B.

“Lalu apa dasarnya? Kalau memang dasarnya PKP2B, lalu kenapa satu sisi Anda menyatakan Pemprov Kaltim tidak punya hak dan wewenang tapi dalam surat yang lain Anda menyetujui atau menyatakan penjualan saham kepada Kutai Timur itu selaras dengan PKP2B. Bukankah kedudukan pemprov dan Pemkab Kutim dalam hal ini sama?” tanya Didi seperti dilaporkan Tribun Kaltim.

Namun jawaban Sembiring tidak memberikan jawaban tuntas dan memuaskan Didi maupun tribunal. Ia mengatakan dirinya setuju penjualan saham kepada Kutai Timur karena penjualan itu hanya sebatas antara KPC dan Kutai Timur. Didi terpaksa beberapa kali menanyakan hal itu. Pimpinan Tribunal Prof DR Gabriel Kaufhman juga meminta Sembiring untuk menjawab hal yang ditanyakan Didi. “Saya rasa Pak Sembiring telah keliru memahami PKP2B. Ia tidak memiliki pemahaman yang utuh,” kata Didi.

Sementara itu Pengacara KPC, Michael P Lennon saat diberi kesempatan untuk berbicara di depan sidang mengatakan, Pemprov Kaltim tidak berwenang berperkara di depan ICSID. Sebab PKP2B tidak diteken oleh Pemprov, melainkan oleh Pemerintah RI. “Kecuali pemerintah RI memberikan surat kuasa. Tapi sejauh ini tidak pernah ada surat kuasa yang diteken oleh pejabat berwenang untuk Pemrov Kaltim,” kata Lennon didampingi sejumlah anggota timnya dari Baker Botts, London.

Warga Kaltim Penuhi Sidang

Dalam sidang arbitrase kali ini, sekitar 50 warga Kaltim hadir di ruang sidang yang bertempat di gedung Singapore International Arbitration Center. Warga datang dengan mengenakan pakaian adat daerah-daerah. Para warga ada yang berpakaian adapt Dayak Kenyah, Jawa, NTB, Bugis dan lain sebagainya. Mereka duduk di bagian belakang menghadap Tribunal yang dipimpin oleh Prof Gabriel Kaufhman.

Gabriel menyatakan, ini merupakan pertama kalinya sidang arbitrase dihadiri warga. Sedianya sidang ini akan digelar di Washington DC, sebagaimana kebiasaan selama ini. Namun karena permintaan Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, dan kesepakatan lawyer lain, sidang kedua kali ini digelar di Singapura. “Terima kasih atas kedatangan bapak dan ibu. Kami berharap bisa mengikuti aturan yang berlaku dalam sidang,” kata Gabriel.

Pimpinan tribunal memuji pengunjung yang cukup tertib. Selain Didi dan Lennon, hadir pula Todung Mulya Lubis mewakili Rio Tinto. (MNC-5/Tribun Kaltim)

March 10, 2008 at 6:12 pm Leave a comment

KPC/Rio Tinto Kerahkan 20 Pengacara

Tribun Kaltim (Kamis, 28-02-2008 | 04:00:00)
SINGAPURA, TRIBUN – Dengan total kekuatan sebanyak 20 pengacara kelas dunia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), Rio Tinto dan Beyond Petroleum bahu-membahu melancarkan serangan kepada Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, dalam sidang kedua arbitrase International Centre for Settlement of Investement Disputes (ICSID), Rabu (27/2) di Singapura.

Namun penjelasan Didi yang santun, merendah, dan argumentatif kemarin mampu menangkis serangan-serangan itu. Bahkan mengundang senyum anggota Tribunal dan tepuk tangan pengunjung sidang. Didi mendapat opening statement pada akhir sidang, setelah sidang berjalan sekitar lima jam.

Selama dua jam lebih ia membeberkan kejanggalan-kejanggalan dan tidak etisnyan KPC dalam persoalan divestasi saham. Ia menekankan bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi divestasi saham KPC. Apa yang disebut divestasi oleh KPC dan para pihak tidak lebih sebagai akal-akalan guna mengindari hilangnya dominasi kepemilikan saham.

Didi mengawali orasinya dengan ucapan terimakasih kepada Tribunal yang telah menerima permohonan gugatan yang ia masukkan pertengahan 2006 lalu. Tribunal terdiri Prof Dr Gabriel Kaufhman (Ketua), Michael Hwang dan Albert Van Deberg (anggota). Secara khusus ia juga menyampaikan salam kepada para pengacara KPC dan para pihak yang disebut Didi sebagai pengacara-pengacara hebat. “Anda semua adalah para pengacara hebat, berbintang tujuh. Saya bangga bisa berhadapan dengan Anda,” kata Didi.

“Juga kepada Pak Todung Mulya Lubis yang tak bukan adalah dosen pembimbing skripsi saya ketika saya masih menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UI dulu. Dan salam hormat saya kepada warga Kaltim yang merelakan waktu, tenaga dan biaya untuk tiba di persidangan ini,” tambahnya.

Sekitar 40 warga Kaltim yang menghadiri sidang itu datang dengan pakaian adat masing-masing suku. Mereka duduk di bagian belakang ruang sidang di gedung Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Pihak SIAC yang memberikan fasilitas tempat terpaksa menambah kursi untuk mereka. Ketua Tim Penyelesaian Divestasi Saham (TPDS) KPC Laden Mering misalnya, tampil dengan topi dan pakaian adat Dayak Kenyah. Begitu pula Abraham Ingan (sekretaris), Yulianus Henock. Ada pula yang berpakaian adat Jawa, NTB, Bugis, Gamis, Batak, dan lainnya.

Kedatangan dan tampilan mereka sempat menarik perhatian Tribunal maupun puluhan pengacara KPC yang sebagian besar orang Barat. Gabriel menyatakan, untuk kali pertama sidang arbitrase dihadiri oleh warga biasa. Sedianya, sidang ini akan digelar di Washington DC, AS, sebagaimana kebiasaan selama ini. Namun karena permintaan Didi Dermawan, dan atas kesepakatan dengan lawyer lainnya, sidang kedua ini digelar di Singapura.

“Ini surprise. Terimakasih atas kedatangan bapak-ibu. Tapi kami harap anda semua bisa mengikuti aturan yang berlaku di dalam ruang sidang,” ujar Gabriel.

Hadir dalam sidang antara lain Michael P Lennon, ketua tim pengacara KPC, bersama delapan anggota timnya dari firma hukum dari Inggris, Baker Botts. Sedang dari pihak Rio Tinto/Beyond Petroleum dipimpin Todung Mulya Lubis mengerahkan 12 anggota timnya. Todung bersama timnya duduk di bagian tengah. Di sebelah kanan mereka, Didi Dermawan bersama tiga anggota timnya.

Sejak awal sidang, baik Lennon, Todung dan anggota timnya, Mattew Weinier dengan bahasa Inggris yang sangat fasih, terus mempertanyakan kewenangan Pemprov Kaltim/ Pemkab Kutim dalam menggugat mereka di ICSID. Mereka meminta Tribunal untuk menolak gugatan Didi.

Lennon misalnya, menggunakan kalimat penegasan yang diulang-ulang bahwa Pemprov bukanlah peneken kontrak PKP2B. Sehingga tidak semestinya dibolehkan menggugat di arbitrase. Begitu pula Mattew, dengan bersemangat ia mencoba menjelaskan mengenai sistem perundangan di Indonesia dengan menyitir Pasal 1 (1) UUD 45, di mana Presiden adalah pihak yang berhak untuk urusan antarnegara.

Namun Lennon seketika terdiam ketika anggota Tribunal, Albert Van Denberg dari Belanda, memintanya untuk menunjukkan bukti apakah ada aturan yang secara tegas melarang pemprov untuk maju daam arbitrase ICSID.

“Anda dari tadi berkali-kali menyatakan bahwa pemprov tidak berwenang karena tiada surat kuasa dari pemerintah Indonesia. Sekarang tolong tunjukkan kepada kami apakah ada aturan yang melarang maju dalam arbitrase,” tanya Albert.

Sesaat lamanya Lennon terdiam. Begitu pula delapan anggota timnya yang duduk di kanan Tribunal. Sempat ia membuka-buka berkas di depanya yang tebal. Kemudian ia berkata pelan: “Tidak ada, Tuan.”

Didi dalam akhir sidang menyatakan, sesuai dengan UU No 32/2004 tentang Pemda, pemda memiliki kewenangan besar, kecuali atas beberapa hal. Yakni pertahanan/keamanan, agama, dan keuangan/fiskal. Sehingga, tidak ada alasan untuk menolak Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim mengajukan gugatan arbitrase kepada KPC yang dinilai telah banyak melakukan pelanggaran hukum dan etika bisnis. Sidang masih akan berlanjut hari ini, Kamis (28/2) untuk menentukan jurisdiksi (hearing on jurisdiction). (bin)

Simon Sembiring Dicecar Pertanyaan

MANTAN Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral Departemen ESDM, Simon Felix Sembiring dicecar pertanyaan oleh Didi Dermawan dan Tribunal terkait surat yang dikeluarkannya. Surat tertanggal 10 Agustus 2006 itu intinya menegaskan bahwa Pemprov Kalim tidak berhak dan berwenang terkait dengan PKP2B, termasuk untuk mengajukan gugatan arbitrase.

Sembiring adalah satu-satunya dari tiga saksi yang hadir dalam sidang arbitrase. Dua saksi lainnya, Sekjen Departemen ESDM Waryono Karno dan Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim tidak terlihat hadir.

Pertanyaan Didi terkait degan dua surat yang dikeluarkan Sembiring yang dianggap saling bertentangan. Satu surat tertanggal 10 Agustus 2006, Sembiring menegaskan tidak ada hak dan wewenang bagi Kaltim untuk membeli saham KPC, termasuk dalam penuntutan arbitrase. Namun pada suratnya yang lain, Maret 2004, ia menyatakan setuju atas pembelian saham KPC 18,6 persen oleh Pemkab Kutim. Jual beli itu, menurut dia, selaras dengan PKP2B.

“Kalau dasarnya PKP2B, kenapa terhadap Pemprov Kaltim Anda tidak katakan setuju dan selaras. Bukankah kedudukan Pemprov dan Pemkab sama dalam hal ini” tanya Didi.

Mendapat pertanyaan itu, Sembiring tidak memberi jawaban tuntas dan memuaskan. Didi dan Tribunal berulangkali meminta penjelasannya secara jelas. Namun Sembiring hanya mengatakan bahwa dirinya setuju Pemkab Kutim membeli saham itu, karena transaksi jual beli saham itu hanya melibatkan KPC dan Kutim.

“Kalau begitu saya rasa Anda telah keliru memahami PKP2B. Anda tidak memiliki pemahaman yang utuh,” katanya.(bin)

March 10, 2008 at 6:11 pm Leave a comment

POLEMIK PROSES DIVESTASI SAHAM KPC

Permasalahan divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), sebuah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah Sangatta, Kutai Timur berujung pada digelarnya sidang arbitrase internasional dengan pihak penggugat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap Rio Tinto dan Beyond Petroleum (BP). Perihal  divestasi pernah terjadi terhadap perusahaan pertambangan lain dengan degree of solution yang berbeda.  PT Kelian Equarial Mining (PT. KEM) sampai ditutup pun tidak terjadi divestasi minimal 51% saham sesuai dengan amanat UUD 1945. Ada pula isu PT Berau Coal, PT Kitadin, PT Adaro dan PT Arutmin serta beberapa fakta belum pernah terjadinya proses divestasi yang berpihak kepada bangsa Indonesia.

***

KPC sejak 2003 telah diambil-alih oleh PT Bumi Resources melalui rekayasa divestasi yang sarat dengan tindakan kolusif, korupsi dan dan nepotisme. Proses rekayasa ini telah dibuktikan dalam sidang Arbitrase Internasional yang tahap pertamanya telah digelar di London pada tanggal 13 Juni 2007, yang secara resmi telah menerima perkara gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim untuk divestasi minimal 51% saham KPC. Fase kedua dari sidang arbitrase internasional pun telah diselenggarakan di Singapura 27 dan 28 Februari 2008.

Pihak tergugat adalah pemilik saham sebelumnya, yaitu BP (Inggris) dan Rio Tinto (Australia). Sidang arbitrase internasional (International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID) di Singapura adalah momen penting sekaligus fenomenal bagi bangsa Indonesia. Belum pernah ada satu kasus pun yang pihak menggugat adalah instansi pemerintah suatu negara terhadap sebuah MNC. Biasanya ICSID menggelar sidang guna memfasilitasi gugatan pihak MNC terhadap kinerja Pemerintah. Bahkan pihak Tribunal ICSID telah menyetujui penyelenggaraan sidang kedua di Singapura yang sekaligus memupuskan harapan BP untuk mempertahankan tempat sidang di London di mana BP bermarkas.

Inti gugatan yang diajukan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim adalah hak kepemilikan saham minimal 51% berdasarkan Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani pihak Pemerintah Indonesia dengan KPC sebagai kontraktor dari Rio Tinto dan BP pada 1982.  Peluang bangsa Indonesia untuk memperoleh minimal 51% saham yang didivestasi cukup besar.

Selama sidang, KPC selalu menekankan pada masalah legal standing Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim. Hal ini senantiasa disuarakan oleh tim Pengacara KPC dari Baker Botts, London dan pengacara dari Indonesia Todung Mulya Lubis yang mewakili Rio Tinto sebagai salah satu pihak tergugat. Pihak Pengacara KPC (BP dan Rio Tinto) terus mempertanyakan Surat Kuasa dari Pemerintah RI yang dianggap sebagai pihak yang menandatangani Kontrak Karya PKP2B. Isu ini sesungguhnya sudah selesai saat ICSID meneruskan persidangan hingga tahap sekarang.

Perihal peluang dan tantangan hasil Arbitrase Internasional divestasi saham KPC, tampaknya dapat ditinjau dari beberapa segi. Peluang kemenangan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim di arbitrase internasional cukup besar dan sangat dipengaruhi oleh aspek hukum dan non-hukum. Secara non-hukum khususnya, atau dengan pendekatan historis, proses divestasi ini memiliki beberapa titik yang harus diwaspadai.

Polemik ini dimulai saat KPC menawarkan saham divestasinya ke Pemerintah Indonesia di tahun 2001. Walapun telah ditunjuk konsultan penilai independen waktu itu, penawaran KPC selalu dianggap terlalu tinggi oleh Pemerintah Indonesia. Sesungguhnya bisa dicurigai bahwa KPC tidak berniat sedikitpun melakukan divestasi minimal 51% sahamnya, yaitu saat Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim bersedia membeli saham tersebut dengan harga yang telah disepakti sebesar US$822 untuk 100% saham KPC atau US$419.67 terhadap minimal 51% saham KPC. Di balik ini ada indikasi bahwa Pemerintah Pusat (Departemen ESDM) membantu penolakan menolak kepemilikan minimal 51% ini, dengan adanya surat yang dikirim oleh Simon F. Sembiring dari ESDM ke Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim tertanggal 10 Agustus 2006 yang berisi ”Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TIDAK BERHAK terhadap divestasi minimal 51% saham PT. KPC”.
Selain itu, pihak KPC, dalam hal ini BP dan Rio Tinto, telah melakukan rekayasa keuangan yang seolah-olah KPC telah menjual saham secara keseluruhan kepada Bumi Resources walaupun dengan harga saham jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga divestasi saham 51% yaitu untuk 100% saham hanya dijual dengan jumlah US$500 juta. Sebelum transaksi Bumi Resources terjadi waktu itu, Pemprov Kaltim pernah menyetujui untuk membeli saham sebesar 51% berdasarkan penawaran harga dari KPC yaitu sekitar US$822 juta! Negosiasi dengan pihak KPC juga telah dilakukan sebelumnya tetapi selalu menemui jalan buntu.

Dengan transaksi dengan Bumi Resources, akhirnya pihak KPC bisa membuat klaim penjualan saham rampung berdasarkan PKP2B, yaitu bahwa 51% saham yang harus didivestasi dapat dibeli oleh pihak Indonesia tanpa spesifik disebutkan Pemerintah Indonesia yang mana. Padahal Bumi Resources bukanlah sebuah entitas hukum yang dimaksud UUD 1945. Jika sebuah perusahaan nasional Indonesia dapat membeli saham tersebut, pertanyaannya kemudian apakah UUD 1945 Pasal 33 merupakan aturan dengan sistem non-konsesi, atau hak pengelolaan kekayaan alam Indonesia termasuk mineral/batubara ada di tangan Pemerintah yang secara otomatis disub-kontrakkan kepada pihak swasta?

Kendati perjalanan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur untuk dapat merebut hak kepemilikan saham KPC minimal sebesar 51% masih panjang, namun paling tidak bangsa Indonesia yang diwakili oleh pengacara kawakan Didi Darmawan dan Ir. H.Isran Noor, M.Si selaku wakil Bupati Kutai Timur yang telah secara nyata menunjukkan bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme itu belum padam meskipun kali ini yang dihadapi adalah raksasa ekonomi dunia BP dan Rio Tinto. Bangsa Indonesia hanya ingin agar hak rakyat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh BP dan Rio Tinto berdasarkan PKP2B. Bagaimana eksploitasi batubara besar-besaran di negara yang selalu kekurangan listrik ini terus terjadi?

March 8, 2008 at 1:48 pm Leave a comment

Indonesia – Mining: Coal Mining

OVERVIEW

Indonesia is the world’s third largest exporter of steaming coal (after Australia and China). However, it is one of the leading exporters of sub-bituminous coal which represents the bulk of Indonesian coal production. Indonesia’s coal production rose by 11.1% in 2003, to 114.6 Mt, and exports increased by 18.3% to 85.68 Mt. Indonesia has approximately 35 billion tons of coal resources, of which 23 billion tons is proven. Most of Indonesia’s coal reserves are situated in Sumatra in the south. Coal quality varies, with lower grade lignite (59%), sub bituminous (27%) and high grade bituminous and anthracite (14%).

The largest producers were PT Adaro (22.5 Mt), PT Kaltim Prima Coal (16.2 Mt), PT Kideco Jaya Agung (14.1 Mt), PT Arutmin (13.6 Mt), PTBA (10.03 Mt), PT Berau Coal (7.36 Mt) and PT Indominco Mandiri (6.3 Mt). All, apart from PTBA, are first-generation coal contractors. Including the smaller first-generation companies, such as PT Tanito Harum (2.18 Mt) and PT Multi Harapan Utama (1.62 Mt), first-generation coal companies produced collectively 80 Mt or 70% of total Indonesian coal production in 2003.

74% of Indonesia’s coal is produced by privately owned coal companies, with the only state owned company, PT Tambang Bukit Asam producing 10 Mt (9% of total production in 2003) from four producing open cast operations. PT Adaro, PT Arutman, PT Berau and PT Kaltim Prima comprise the bulk of Indonesia’s private coal producers. PT Berau has begun production from a new colliery located near Sambarata in East Kalimantan. PT Berau has measured reserves totaling over 550 Mt from its deposits (of which Sambarata is one) located in the northern part of Eastern Kalimantan.

PT Kaltim Prima Coal was jointly owned by Rio Tinto and BP Amoco is located in northeast Kalimantan. In July 2003 100% of the KPC shares (owned by BP and Rio Tinto), were sold to PT Bumi Resources Tbk. Bumi is a local company owned by Long Haul Holdings Ltd (73.01%), Minarak Labuan Ltd (21.99%), PT Bakri Capital Indonesia (2.17%) and the public (2.88%). In 2003, KPC’s coal output declined by 8.4% to 16.2 Mt (17.57 Mt) owing to a three-week strike by the workforce in September. The cause of the strike was the workers’ demand for a bonus of 15% from the proceeds of the sale of KPC shares to PT Bumi Resources.

Australian copper producer Straits Resources Ltd has a 80% operating interest in the Sebuku opencast coal mine located on Sebuku Island, South Kalimantan. Sebuku produces approximately 1.5 Mt of high volatile bituminous coal each year.

Organisations (14)

Pt Elka Surya Abadi, Bumi Resources, Dewata Coal,Mining,General Contractor & General Tradining, Indonesia Coal, P.T. Adaro Indonesia, PT Adaro, PT Arutmin Indonesia, PT Asminco Bara Utarna, PT Berau Coal, PT BHP Kendilo Coal, PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal, PT Rimba Baru, PT Tambang Batubara Bukit Asam.

Facilities (27)

Batu Hijau, Bintan Island, Cempaka, Cibaliung, Cikidang, FeNi II Nickel smelter, Gag Island, Gebe Nickel Mine, Gee Island, Gosowong, Grasberg, Halmahera, Kaltim Prima, Kelian Equatorial, Minahasa, Mt Muro, Pentangis, Petangis, Pomalaa Nickel Mine, Pongkor.

Participating Organisations

Banpu Public Company Ltd

Bharat Coking Coal Ltd

BHP Billiton Limited

Through its interests in PT BHP Kendilo, BHP Billiton operates several collieries in southern Kalimantan.

PT Arutmin Indonesia

PT Berau Coal

PT Berau operates several collieries in Indonesia, primarily in East Kalimantan.

PT Kaltim Prima Coal

Rio Tinto Plc

Rio Tinto once owned 50% (the remainder with BP Coal) of Kaltim Prima in Indonesia, a major coal producer with operations in East Kalimantan.

November 10, 2007 at 4:32 am Leave a comment

Coal main source of energy for power plants

Jakarta, 1 June 2006

The soaring prices of oil lately has prompted the government to look for alternative sources of energy. The government, which has subsidized oil fuel (BBM). The subsidy swells with the soaring prices of oil and growing consumption. The government is now aware that it has been late in seeking to develop cheaper alternative sources of energy such as coal that could be used to fuel power plant, cement plant and steel plants.

The government lately has been more serious in seeking to reduce oil consumption and use coal, which is much cheaper to generate power. The government plans to build coal fired power plants (coal PLTU) with a total capacity of 10,000 megawatt of electricity power in the next three years The plan has boosted coal production in the country.

World’s second largest exporter

The soaring oil prices also lifted the prices of coal in the world market to an all time high in 2005.

Currently, Indonesia has become the second largest producer of coal in the world after Australia. Three years ago, Indonesia was only the fourth after Australia, China and South Africa. The country’s production of coal has risen fast in the past decade. In 1992, the country’s coal exports totaled only 15.2 million tons valued at US$ 602.6 million, up to 73.1 million ton valued at US$ 1.76 billion in 2002. In 2005, exports already reached 105 million tons.

Little Interest in Investment

Indonesia is now the second largest exporter of coal in the world but it is only the seventh in production. The country’s coal reserves are only 0.5% of the world’s total reserves placing the country outside the ten largest in the world.

Under the present production rate the country’s proven reserves will be depleted in 37 years if no new reserves are found. Currently Indonesia is exploiting its coal reserves for the consumption of other countries. It is feared, therefore, some day the country may have to import coal.

The coal market is firm, the price is high and demand growing, but there is little interest shown by investors in coal mining venture. Investors are especially discouraged by unfavorable policy and regulations adopted by the government. Currently, the government and the House of Representatives are still studying and preparing a draft law on coal mining. It is not known when the bill will become law. Meanwhile, investors want to see legal certainty in the mining sector.

Environmental damage

Illegal mining has been rampant causing problem to investor and damage to the environment. Illegal mining was held responsible for extensive damage to the environment in coal mining areas in East Kalimantan and South Kalimantan. Illegal miners destroyed protected forests and steal coal from the mining concession of investors.

Coal Market in the World

Large energy demand in fast growing China and India has contributed to a surge in demand for coal in the world market. Coal demand has also increased in Asean countries, which also are looking for alternative sources of energy to reduce consumption of oil. In the past 5 years, coal trade expanded in volume from 609 million tons in 2000 to 755 million tons in 2004. In 2004, the world’s coal consumption was estimated to reach 4,646 million tons.

Part of the coal supplied to the market is the type of steam coal used as a source of electric energy and for boilers. Coking coal is used as fuel for steel factories accounting for only 12% of the total coal consumption in the world.

Indonesia has put behind China and South Africa in coal exports as the two countries have reduced their exports with the growing domestic consumption.

China, with production of almost 2 billion tons of coal, was the world largest producer in 2004, but it was also the largest consumers followed by the United States and India.

The world’s production of coal in 2004, was estimated to reach 4,629 million tons, up 9.4% from 4,231 million tons in 2003. The production did not include brown coal or lignite, which has low calorific value.

Based on data issued by the World Energy Council, Indonesia has proven coal reserves of only 4.97 billion tons or 0.5% of the world’s total proven reserves. However, according to the Ministry of Energy and Mineral Resources, the country proven coal reserves total 6.9 billion tons.

World Energy Council has proven coal reserves of 909 billion tons including 246 billion tons in the United States, which has the largest reserve in the world.

Structure of Coal Mining Industry in Indonesia

Types of Coal and Specifications

There are two different types of coal–hard coal and brown coal or lignite:

** Hard coal has a calorific value of more than 5,700 kcal/kg (23,26 MJ/kg). Hard coal consists of steam coal, coke, bituminous coal and anthracite.

Brown coal has a low calorific value including lignite and sub bituminous coal that can be used as fuel for power plants.

Steam coal is used by boiler/steam generators and heating ovens. Steam coal includes anthracite and bituminous coal. Its Gross Calorific value is larger than 23,865 kJ/kg (5,700 kcal/kg).

Coke could be used as a reductor in blast furnace. Its gross calorific value is larger than 23,865 kJ/kg (5700 kcal/kg), which free from dust.

Sub bituminous coal has a gross calorific value of 17,435 kJ/kg (4165 kcal/kg) and 23,860 kJ/kg (5,700 kcal/kg).

Anthracite is the highest in quality with calorific value of more than 6900 kcal/kg. It has the characteristics like those of steam coal.

** Lignite has a gross calorific value of less than 4,165 kcal/kg (17,44 MJ/kg) containing volatile matters of more than 31% in dry form. Lignite is often called Low Rank Coal, or Brown Coal.

** Coke is the result of carbonization of steam coal under high temperature. Coke is used as a redactor in steel smelting.

Most coal deposits in the country date back to the tertiary age formed 65 million years ago. Most or 83% of them have brown coal in the category of lignite and sub-bituminous, with a small part (20%) in the categories of Bituminous and Anthracite.

Indonesian coal is known to have low dust and sulfur contents, therefore, is more suitable to function as fuel or as steam coal causing less pollution.

South Sumatra has the largest coal deposits

Coal reserves are found in various areas in Sumatra, Kalimantan, Java, Sulawesi and Papua. The largest deposits are found in South Sumatra, East Kalimantan and South Kalimantan.

According to a latest estimate, Indonesia has a total reserve of 57 billion tons but proven reserves are only 6.9 billion tons that were considered profitable, but with the soaring prices of coal, the reserves considered feasible for exploitation have increased to 12.4 billion or the same as the measured deposits.

Status of coal mining companies

Coal mining industry has expanded fast after the government invited foreign investors to venture in coal mining in 1983 under working contract. (KK). Previously coal mining was done only by two state companies which were later merged into PT Tambang Coal Bukit Asam (PT BA).

The first working contract was signed in 1983 by 10 companies of which 9 already producing at present such as PT Adaro, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, which now dominate coal production in the country.

Later the government signed second generation of KK between 1993 and 1996 with 18 other companies of which 8 have been operational and 4 have quit or cancelled investment.

In 1996, through a presidential decree No. 75/1996, renew coal mining pattern covering investment aspects through deregulation, simplification of procedure, and contracts. One of the changes concerned Coal Cooperation Contract/CCC becoming Coal Contract of Work (CCOW), for foreign and domestic contractors.

The government also issued a presidential decree No. 85/1996, returning the authority over coal mining previously held by PT Persero Tambang Coal Bukit Asam (PT BA) to the government represented by the General Mining Directorate General.

The authority over coal mining (KP) and coal mining working agreement (PKP2B) is held by the minister in coordination with governors and regents/mayors, in line with their respective authorities. It was also regulated that contractors (KK) and (PKP2B) are required to hand over 13.5% of their production in cash to the government (based on GOB prices).

Most of the present coal producers are from the third generation of working contract (KK), but the largest producers are from the first generation. Until 2005, more than 140 companies signed working contracts, but now only 83 of them still active including 27 already producing coal.

The government has also issued regulation on small mining companies holding coal Mining Authority (KP). KP holders include firm with the status of limited company and cooperatives.

Based on the law No. 22 in 1999, regents are authorized to issue KP license for to operate small mines.

Generation I contractors control coal resources

Most coal resources in the country are controlled by first generation contractors and state coal mining company PT Tambang Coal Bukit Asam (Persero). Among the holders of Generation III contract there are only two contractors having coal resources of more than 1 billion tons of coal namely PT Pendopo Energi Coal in South Sumatra and PT Yamabhumi Palaka in West Kalimantan, but the two companies are still in the process of explorations.

PT Yamabhumi is the only one signing working contract in West Kalimantan and finding large coal deposit of 4.21 billion tons.

PT Kaltim Prima Coal, the largest coal mining company

Large coal mining companies generally hold the first Generation Working Contract and they are generally foreign investment companies, which, based on their contract are required to divest the majority of their shares to local partner after operating for more than 10 years.

The divestment process, however, is not always running smoothly. For example, PT Kaltim Prima Coal (KPC), the country’s largest coal producer and exporter, could not yet finished the process of divestment after years of negotiations. KPC started commercial operation in 2992, therefore it should have sold 51% of its shares to local investors in 2002, but the process was delayed as the East Kalimantan regional administration has not yet fully accept the agreement reached between KPC and the central government.

Lately, PT Adaro, the country’s second largest producer, also faced dispute among its shareholders over the sales of the former stake of the Swabara Group by Deutsche Bank to PT Dianlia, which is owned by Edwin Soeryadjaya. Deutsche Bank earlier seized the stake from the Swabara Group and sold it to Dianlia.

With the surge in the prices of coal, many coal mining companies, which almost collapsed in the wake of the monetary crisis in 1997/1998, now regain strength with bright prospects. As a result many investors tumble over each other to take control of a coal mining company now.

Bumi Resources Group/ Borneo Lumbung Energi

PT Bumi Resources (PT BR) became the country’s largest producer of coal after acquiring KPC and PT Arutmin Indonesia, which is the fourth largest coal mining company. PT Bumi Resources acquired 80% of Arutmin from BHP Mineral Exploration Inc in 2001 and bought the remaining 19.9% later from PT Ekakarsa Yasakarya Indonesia.

In 2003, Bumi Resources acquired the entire shares of PT Kaltim Prima Coal through its subsidiary Sangatta Holdings Limited and Kalimantan Coal Limited, making it the country’s largest producer of coal producing up to 45 million tons of coal in 2005.

However, in Mach, 2006, Bumi Resources decided to sell its entire stake in PT KPC and PT Arutmin to PT Borneo Lumbung Energi at a price of US$ 3.2 billion. Bumi Resources decided to sell 95% stake in PT Kaltim Prima Coal (KPC) and 100% stake in PT Arutmin Indonesia. PT Borneo Lumbung is a unit of an investment company PT Renaissance Capital, which is partly owned by Suryadinata Sumantri and Samin Tan, both former consultants.

Bumi, after selling its productive assets acquired PT Pendopo Energi, which has large coal reserve in South Sumatra, but not yet producing. Bumi plans to build a coal liquefaction plant using coal to be supplied by PT Pendopo Energi Batubara in South Sumatra. With the take over of KPC and Arutmin from Bumi Resources, PT Borneo Lumbung Energi became the country’s largest coal producer.

Kaltim Prima Coal    

PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) in East kalimantan, was established by Rio Tinto and BP in 1991 and began operation in 1992 with three coal mines namely Sangatta, Melawan and Bengalon mines.

The concession area of KPC is located in the area called Pinang Dome, which has big reserves of high quality coal. Based on a study in 2005, KPC has a measured reserve of 525 million tons and indicated reserve of 76 million tons and potential reserve…

November 8, 2007 at 10:54 am Leave a comment

Bumi Resources akan capai target produksi

PERTAMBANGAN
Produsen Batubara terbesar di Indonesia, PT Bumi Resources mengatakan perusahaan akan mencapai target produksi sebesar 58juta ton pada tahun ini. PT. Bumi Resources adalah pemilik saham mayoritas PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal. Tahun lalu produksi mencapai 50 juta ton.
“Kami akan memproduksikan 58juta ton batubara atau naik 16% dibandingkan tahun lalu,” kata wakil presiden untuk hubungan investor Dileep Srivastava kepada Reuters. Bahkan, menurut Dileep, apabila cuaca mendukung, produksi dapat mencapai 60juta ton.
Pada bulan Maret lalu, perusahaan asal India Tata Power Co. membeli saham di Arutmin dan Kaltim Prima Coal senilai USD 1.3 milyar.
Bumi juga merencanakan untuk membangun conveyor untuk mengangkut batubara dari tambang ke pelabuhan senilai USD 300juta. Conveyor ini akan menggantikan penggunaan truk. Dengan menggunakan conveyor, ongkos pengangkutan batubara akan turun menjadi USD 0.10/ton untuk jarak 13 kilometer. Dengan menggunakan truk, ongkos angkut adalah USD 2.5.ton
Sebelumnya Arutmin Indonesia melaporkan penurunan produksi akibat turunnya hujan. Akan tetapi Arutmin masih dapat memenuhi komitmen kepada pembeli.
Pada akhir Juni, stok batubara Bumi turun sebesar 1.4juta ton. Akan tetapi perusahaan akan menaikkan jumlah cadangan hingga 4 juta ton pada akhir Desember.
Perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan mengalami hambatan yang diakibatkan oleh musim hujan yang berkepanjangan tahun ini. Hal ini mempengaruhi pasar batubara di Pasifik yang sebelumnya telah terpengaruh oleh pemotongan expor batubara oleh Australia.
Beberapa waktu lalu, perusahaan asal Thailand Banpu PCL telah mengumumkan kondisi “force majeure” pada lokasi tambang Jorong yang diakibatkan oleh hujan.

Pemerintah akan bentuk badan pengawas pertambangan

Pemerintah akan membentuk badan khusus sebagai pengawas usaha pertambangan di Indonesia. Demikian dilaporkan oleh Asia Pulse pada Kamis (9/8/07) lalu. Menurut direktur mineral dan batubara, Mangantar Marpaung, badan ini akan mengawasi seluruh kegiatan produksi dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia.
Beberapa pengamat industri pertambangan memperkirakan adanya laporan palsu yang diberikan oleh beberapa perusahan pertambangan asing di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara.

November 5, 2007 at 3:17 am Leave a comment

Raksasa tambang beruntung karena Krismon

Investasi baru pertambangan di Indonesia melempem setelah kasus penipuan Busang tahun lalu dan anjloknya harga logam sedunia. Investor Jepang menghemat. Perusahaan Indonesia banyak mengalami kebangkrutan. Dalam keputusasaan menarik dan memelihara investasi di Indonesia, pemerintah Habibie memberi kemudahan pada raksasa tambang internasional seperti Newmont dan Rio Tinto. ”Kami akan meraup uang banyak ketika harga tembaga rendah,” kata Jim Bob Moffett dari Freeport, ”dan sejumlah uang yang menakjubkan ketika harganya tinggi.”Pemerintah Habibie juga menempuh usaha keras dalam mencari investor baru di bidang pertambangan. Sebagai tanggapan atas merosotnya investasi baru itu adalah dibukanya pintu untuk globalisasi lebih lanjut dan melepaskan lebih banyak kontrol atas sumber daya alam untuk perusahaan asing. Para pengecam mengutuk penjualan kepemilikan pemerintah. Misalnya Amien Rais menyerukan penundaan kegiatan agar sumber daya alam Indonesia bisa diselamatkan untuk dikembangkan oleh perusahaan dalam negeri.

Kebijakan baru yang menguntungkan masyarakat tambang internasional meliputi :

  1. Skala investasi asing yang lebih tinggi pada COW masa depan.
  2. Investor asing akan diijinkan untuk beroperasi di Jawa dan Bali (hanya perusahaan domestik yang diijinkan sejak tahun 1986).
  3. Proses pengesahan pengajuan kontrak akan disederhanakan.
  4. Semua kontrak yang sudah ada akan dijamin.
  5. Kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah propinsi dalam mengesahkan pengambil-alihan tanah.
  6. Analisa dampak lingkungan dilakukan pada tingkat propinsi.

Penjualan Saham Untuk Memenuhi Perekonomian Yang Butuh Uang Tunai. Dalam keputusasaan mencari uang tunai, Jakarta juga mempersiapkan diri untuk menjual saham pemerintah di BUMN, sehingga mendorong kekhawatiran aset negara akan dijual dengan murah, yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Aset-aset tersebut termasuk perusahaan milik negara PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah –yang sebagian sudah diswastanisasikan– dan PT Tambang Batubara Bukit Asam. PT Tambang Timah dan Tambang Batubara mungkin akan digabung sebelum dijual. Aneka Tambang yang akan dijual sendirian, merupakan satu dari sejumlah kecil perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang masih beruntung.

Program swastanisasi, yang sebelumnya disepakati dengan IMF dalam tahun ini, justru bermasalah. Jumlah perusahaan dikurangi dari dua belas menjadi sepuluh, dan sasaran pendapatan sebesar 1,5 milyar dollar sudah dirampingkan. Tenggat waktunya sementara ini adalah Maret 1999. Bulan Juli yang lalu pemerintah mengatakan tidak akan menjual saham-saham dengan cara menawarkan langsung kepada umum karena kondisinya yang tidak menguntungkan, namun sebaliknya akan mengundang ‘rekanan strategis’ untuk membeli saham-saham tersebut. (Hal ini tampaknya tidak diterapkan pada PT Aneka Tambang yang diijinkan menjual saham di bursa saham asing. Bulan Agustus harga sahamnya membubung 10 % karena berita tentang rencana dijual di Bursa Saham Australia.

Jumlah saham yang dijual dilaporkan sebanyak 25 %, yang dimaksudkan untuk mencegah sebuah perusahaan menguasai kontrol sepenuhnya. Tidak banyak diketahui siapa yang menjadi pesaing-pesaing utama. Menurut sebuah laporan, lima perusahaan asing yang sekarang ini ikut dalam usaha patungan dengan PT Aneka Tambang tertarik untuk membeli saham pemerintah. Selain itu, lima perusahaan – dari Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Norwegia dan Jepang – sedang menawarkan diri untuk membiayai dan mengembangkan pabrik pengolahan ferronikel yang ketiga di lokasi PT Aneka Tambang Pomalaa di Sulawesi.

Seberapa tinggi harga yang bersedia dibayar investor asing itu masih harus ditunggu. Mereka yang mendasarkan diri pada kepercayaan etika jelas akan menjauh -PT Aneka Tambang terlibat dalam proyek-proyek yang melanggar hak masyarakat adat– di P. Haruku di Maluku, misalnya (lihat DTE 36&37). Namun tampaknya perusahan-perusahaan yang sudah terlibat dalam kegiatan merusak kihidupan masyarakat dan lingkungan –seperti raksasa-raksasa pertambangan yang sudah beroperasi di Indonesia– kemungkin besar akan membeli saham milik pemerintah Indonesia. Dengan cara itu mereka akan mengkonsolidasi dominasi mereka dalam sektor ini dan memiliki posisi yang lebih baik untuk menyelewengkan kebijakan sosial dan lingkungan ke arah yang paling menguntungkan kepentingan mereka.

Jelas perusahaan seperti Rio Tinto, Newmont dan Inco, yang kehadirannya sudah mapan di Indonesia, berada dalam posisi terbaik untuk meraih keuntungan dari rangsangan investasi baru pemerintah Indonesia.

Protes-protes Semakin Kuat

Kegoncangan politik tahun ini yang mengakhiri kekuasaan absolut Suharto dan konco-konconya memberi harapan kepada rakyat yang hak-haknya atas sumber daya alam diingkari selama bertahun-tahun. Komunikasi yang lebih baik, peningkatan organisasi dan berkurangnya sensor berarti oposisi lebih sanggup menentang perusahaan tambang yang paling rakus. Hal itu juga meningkatkan tekanan bagi pemerintah supaya membatasi kegiatannya yang merusakkan itu. Aksi belakangan ini dari masyarakat yang menderita akibat pertambangan meliputi protes oleh suku Dayak Benuaq dalam menentang pertambangan batu bara PT Truba Indo Coal Mining di tanah adat mereka di Kalimantan Timur. Suku Dayak lainnya yang tanahnya diambil oleh pertambangan PT KEM, yang juga beroperasi di Kalimantan Timur, berhasil menekan perusahaan untuk merundingkan pembayaran ganti rugi, pelanggaran HAM dan polusi (lihat juga DTE 38). Protes terhadap besarnya dampak kegiatan Freeport/Rio Tinto di Papua Barat terus berlanjut di Indonesia maupun lewat pengadilan Amerika Serikat. Kemiskinan juga mendorong ribuan orang setempat mengambil-alih penguasaan atas sumber daya alam yang diberi sebagai konsesi kepada perusahaan-perusahaan. Penguasa militer setempat, yang wewenang maupun morilnya menurun akibat kejatuhan Suharto, gagal menghentikan mereka. Di zaman Suharto, banyak masyarakat –yang melaksanakan pendulangan maupun pertambangan skala kecil di wilayah-wilayah yang kemudian diberikan sebagai konsesi tambang oleh pemerintah kepada perusahaan besar– dikambinghitamkan sebagai ‘penambang liar’. Biasanya masyarakat setempat dilarang memasuki kawasan tambang mereka yang dulu oleh perusahaan-perusahaan, dengan bantuan pihak keamanan.

Kini kemiskinan demikian parahnya sehingga pihak berwenang dan perusahaan harus melembut sedikit. PT Batubara Bukit Asam mengatakan akan mengijinkan para petambang skala kecil meneruskan kegiatan mereka di wilayahnya di Sumatera Barat jika mereka membentukkan koperasi dan menjual batu bara kepada perusahaan tsb. Selain itu, pemerintah pusat akan mengijinkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan ijin bagi ‘Wilayah Tambang Rakyat’ — lokasi dimana pertambangan skala kecil oleh masyarakat diijinkan secara resmi– demi mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pendaftaran.

Tempat Yang Tenang

erusahaan-perusahaan pertambangan besar yang berorientasi ekspor masih merasa enak di tengah badai ekonomi Indonesia. Perolehan Rio Tinto sedunia dalam paruh pertama tahun 1998 berkurang untuk tembaga, emas dan barang tambang lainnya. Namun kerugian itu diseimbangkan dengan keuntungan dari kegiatan mereka di Indonesia. Lebih banyak emas dan tembaga dihasilkan di Grasberg di Papua Barat dengan perluasannya operasi di sana. Produksi batu bara juga meningkat di tambang PT Kaltim Prima Coal di Kaltim, yang membantu perusahan asing itu menutup kerugian akibat menurunnya harga batu bara. Nilai tukar rupiah yang menurun menyebabkan keuntungan bagi perusahaan karena mengurangi biaya. (Ringkasan Pernyatan Pers Perusahaan, Financial Times 23/9/98)

Pengurangan biaya ini diwujudkan sebagai berkurangnya gaji pekerja dalam mata uang rupiah –karena perolehan perusahaan dalam mata uang dollar– yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pekerja selama beberapa bulan belakangan (lihat DTE 38). Direncanakan keuntungan yang lebih besar di masa depan berhubung PT KPC ingin meningkatkan produksinya sampai 20 juta ton per tahun.

Down to Earth No. 39 Nopember 1998

(Sumber-sumber : Reuters 18/8/98; Singapore Business Times 19/8/98; Wall Street Journal 26/8/98; Australian Financial Review 29/8/98; Bloomberg 22/9/98; Dow Jones Newswire 20/7/98; Bisnis 3/10/98, 30/9/98; E-mail Dayak yang diposting Walhi 2/10/98, Jakarta Post 27/7/98, 7/9/98, 18/9/98)

November 5, 2007 at 3:14 am Leave a comment

Rio Tinto: blokade dan mogok memukul pertambangan di Kalimantan

Beberapa bulan belakangan terlihat aksi-aksi yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang langsung dilakukan masyarakat setempat dan para pekerja pertambangan untuk memprotes ketidakadilan di PT KEM milik Rio Tinto dan Kaltim Prima.

Pada bulan April dan Mei tahun ini, pertambangan emas Kelian milik Rio Tinto ditekan untuk ditutup setelah negosiasi dengan masyarakat setempat gagal. Ratusan masyarakat Dayak memblokade jalan masuk ke pertambangan, menghalangi masuknya pengiriman kapur (untuk membersihkan sampah asam) dan solar ke pertambangan melalui sungai Kelian. Blokade tersebut berlangsung selama beberapa minggu pada bulan April, Mei dan Juni, memaksa perusahaan untuk menghentikan operasi untuk pertama kalinya sejak pertambangan ini mulai beroperasi pada tahun 1992. Beberapa pemimpin masyarakat ditahan oleh polisi dan dibawa ke hilir untuk diinterogasi. Seorang pria dipenjara beberapaa minggu karena telah ‘memprakarsai blokade’ di desa Kebut.

PT Kelian Equatorial Mining, dimiliki oleh Rio Tinto (90%) dengan partner Indonesia PT Harita Jayaraya (10%), menghasilkan sekitar 13-14 ton emas per tahun. Pada minggu ketiga bulan Mei, perusahaan melaporkan kerugian produksi sebesar 700 kg.

Pada bulan Juni 1998, PT KEM menandatangani persetujuan untuk melakukan negosiasi dengan organisasi masyarakat LKMTL, menyusul permintaan masyarakat yang disampaikan pada rapat pemegang saham tahunan di London dan Melbourne. Rio Tinto dan LSM lingkungan WALHI merupakan pihak-pihak dalam persetujuan ini. Pejabat pemerintah (yang biasanya berpihak pada perusahaan) tidak diikutsertakan. Negosiasi -yang mencakup kompensasi tanah, pelanggaran hak azasi manusia oleh para pejabat karyawan pertambangan dan aparat keamanan Indonesia, polusi serta rencana penutupan pertambangan-mencapai jalan buntu pada bulan April tahun ini. Hal ini karena PT KEM menolak untuk memenuhi tuntutan masyarakat setempat atas kompensasi yang adil atas tanah yang diambil untuk operasi. Perusahaan, yang sudah menghadapi masalah ini secara tersendat-sendat selama dua tahun, kemudian mengingkari perjanjian dengan LKMTL dengan mengajak kepala daerah setempat ikut dalam rapat serta mengadakan negosiasi terpisah dengan kelompok lain yang dipimpinnya. Tidak seperti LKMTL, yang didirikan melalui rapat masyarakat yang terdiri dari 2000 orang pada bulan April 1998, tim yang didukung pemerintah ini tidak mendapat mandat dari masyarakat setempat yang mengajukan tuntutan.

Blokade akhirnya dihentikan pada bulan Juni setelah WALHI dan Rio Tinto menjadi mediator antara PT KEM dan LKMTL. Disepakati bahwa kelompok yang baru boleh ikut melakukan negosiasi, tapi hanya untuk kompensasi tanah. PT KEM lebih menyukai kelompok baru pimpinan kepala desa, yang siap untuk menerima lebih sedikit daripada LKMTL. Taktik perusahaan berhasil memecah belah masyarakat dan pada bulan Agustus LKMTL ditekan untuk menerima sejumlah kompensasi atas tanah yang diambil guna jalan masuk ke lokasi pertambangan, pelabuhan sungai di Jelemuq dan tanah yang digunakan untuk perumahan perusahaan. Rio Tinto mengumumkan negosiasi lebih lanjut akan dilakukan untuk kompensasi atas hasil bumi dan kerusakan tanah akibat erosi di daerah dekat jalan.

Ingkar janji yang lain

Pada saat dilanjutkannya negosiasi ke bidang lain – hak asasi manusia – PT KEM masih tetap mengabaikan posisi LKMTL sebagai perwakilan masyarakat dengan melakukan perencanaan bersama para pejabat daerah untuk menyelesaikan permasalahan melalui upacara adat. Pada bulan Oktober, WALHI mengeluarkan pernyataan keras mengumumkan pengunduran diri dari negosiasi dari persetujuan bulan Juni 1998 dengan landasan PT KEM dan Rio Tinto secara sengaja berusaha memecah belah masyarakat untuk kepentingannya sendiri, telah menyesatkan dan menghina LKMTL serta tidak sungguh-sungguh mempunyai komitmen atas keputusan dan semangat dari persetujuan awal .

Tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan perusahaan mencakup pelecehan seksual serta perkosaan oleh karyawan senior perusahaan terhadap wanita Dayak setempat. Isi dari sebuah laporan rahasia yang disusun sebuah tim yang terdiri dari perwakilan pegawai perusahaan serta masyarakat dan diketuai oleh seorang anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas HAM, bocor sebuah surat kabar Asutralia pada bulan Juni.

(Sumber: Jakarta Post 9, 12, 24/Mei/00 8,9/Juni/00; MinenergyNews.com 14/Ag/00; Pernyataan WALHI oleh direktur Emmy Hafild, 13/Okt/00; CAA 30/Jun/00; Australian Financial Review, 30/Jun/2000)

Penutupan Tambang

Ketika Kelian selesai ditambang tahun 2004, PT KEM akan meneruskan kegiatan pengawasan dan rehabiliitasi sampai paling sedikit tiga tahun setelah itu. Menurut direktur perusahaan John Vale, PT KEM kini berada dalam tahap kedua dari empat tahap yang ditetapkan dalam pernyataan penutupan tambang perusahaan yang dikeluarkan tahun 1998. Tahap sekarang ini, menurut Vale, menyangkut konsultasi dengan pemegang saham termasuk investor Indonesia PT Harita Jayaraya, Bank Dunia, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat setempat, dan para LSM. Tahap ketiga dan kempat mencakup aspek tehnis awal dan rincian dari penutupan pekerjaan pertambangan. Vale menyatakan pihak perusahaan akan membantu mempersiapkan angkatan kerja untuk “peralihan dari bekerja sebagai pegawai tambang ke bidang lainnya, dengan memberikan beragam jenis pelatihan.” Ia mengatakan bahwa PT KEM sudah melakukan sebuah survei untuk mengetahui jenis pelatihan apa yang diinginkan dan yang akan berguna bagi para pegawai tersebut.

JATAM, LSM advokasi pertambangan yang paling terkemuka, meperingatkan pemerintah untuk menolak rencana penutupan tersebut, dengan alasan tiga tahun tidaklah cukup. JATAM menyatakan periode pengawasan dan rehabilitasi harusnya dua kali lebih lama dibanding jangka waktu produksi tambang. Mereka menginginkan agar PT KEM menutup lubang penggalian tambang, mengembalikan gundukan tanah ke posisi semula, dan merehabilitasi lokasi penampungan sampah buangan. Perusahaan juga harus memberikan alternatif program perekonomian untuk masyarakat yang tinggal di daerah tambang – dan ini sudah harus dimulai empat tahun sebelum penutupan. JATAM menyatakan bahwa tindakan-tindakan ini adalah kriteria standar dalam praktek penutupan tambang dan menyatakan tidak ada alasan bagi Rio Tinto untuk tidak menjalankannya.
(MinenergyNews.Com 28 & 29/Sep/00)
Perkataan dan Perbuatan

Bulan-bulan yang penuh dengan goncangan akibat pemogokan, blokade dan terungkpanya rahasia pelecehan seksual tidak mengehentikan Rio Tinto dalam meneruskan usahanya untuk menampilkan citra yang penuh perhatian. Pada bulan juli, Direktur Perusahaan di Indonesia, Noke Kiroyan, berbicara di Konperensi Tingkat Tinggi Investasi Pertambangan dan Energi di Jakarta, tentang komitmen Rio Tinto untuk meningkat hubungan dengan masyarakat. “Sudah tiba saatnya untuk lebih fleksibel, dan membiarkan suara rakyat kecil terdengar, untuk menjadi lebih demokratis dan lebih adil,” katanya memperingatkan perusahaan untuk ‘melakukan perubahan’. Dengan mengutip pernyataan Kepala Ekonomi Rio Tinto, David Humphreys, ia mengatakan bahwa peningkatan hubungan dengan masyarakat secara ekonomis berguna bagi perusahaan tambang. Dengan merujuk kembali tahun-tahun ‘lingkungan kerja yang menguntungkan’ pada masa Soeharto, ia mengatakan : “Sebagai sektor yang menikmati keuntungan begitu besarnya selama 30 tahun terakhir, bukanlah hanya tanggung jawab kita, tapi juga merupakan tugas kita sebagai pertambangan terbesar di Indonesia saat ini untuk ikut berperan dan membawa perubahan ke dalam tanggung jawag perindustrian kita, secara adil dan etis.” Jakarta Post 17/Jul/00)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Rio Tinto lebih tertarik pada peningkatan reputasi internasional mereka daripada berhubugan dengan masyarakat Kelian secara adil, atau memusatkan perhatian pada masalah besar lingkungan di KPC dan Grasberg.


Mogok KPC

Perusahaan tambang milik Rio Tinto, Kaltim Prima Coal (PT KPC), juga di Kalimantan Timur, adalah tempat terjadinya sengketa buruh yang berkepanjangan sejak Juni hingga Agustus. Sekitar 250 buruh dari SBSI menduduki sebagian dari lokasi pertambangan untuk medesak tuntutan atas kenaikan gaji dan perbaikan tunjangan. Negosoasi untuk mengakhiri pemogokan gagal pada Bulan Juli ketika Rio Tinto menolak untuk menjamin buruh yang ikut pemogokan tidak akan dipecat. Pemogokan tersebut mengakibatkan penutupan total tambang dan pengangkutan batubara ke pelabuhan. Menurut perusahaan kerugian mencapai $58 juta.

Pemogokan akhirnya berakhir pada pertengahan Bulan Agustus ketika KPC, yang mempekerjakan 2600 buruh, memberikan jaminan tidak tertulis bahwa pegawai yang ikut pemogokan tidak akan dipecat. Pihak kepolisian juga mengancam akan membubarkan para pemogok dengan peluru karet. Dalam laporan pers yang lain, KPC mengatakan para buruh setuju untuk menerima hukuman disipliner. Polisi menahan paling tidak satu orang yang dianggap sebagia ‘provokator’ dibalik pemogokan. MinenergyNews.Com 14/Ag/00; Jakarta Post 19/Ag/00)

Pertambangan ini, yang merupakan penghasil batubara terbesar di Indonesia berada dalam pengawasan ketat tahun ini karena KPC sudah saatnya harus menjual sejumlah besar saham perusahaan pada akhir tahun 2000, sesuai kontrak dengan pemerintah Indonesia. Saat ini perusahaan dimiliki Rio Tinto (50%) dan perusahaan gabungan dari Amerika Serikat – Inggris ; Amoco-BP (sekarang bernama Beyond Petroleum) (50%). Pemerintah Tingkat Propinsi Kalimantan Timur sedang berusaha untuk menguasai bagian saham perusahaan, dan sekarang sedang berdebat dengan perusahaan dan pemerintah pusat mengenai banyaknya bagian saham yang tersedia. Rio Tinto dan Amoco-BP dilaporkan tidak setuju atas gerakan ini, dan lebih cenderung menjual kepemilikan dalam jumlah kecil ke beberapa investor yang berbeda agar tetap dapat mengendalikan perusahaan.

KPC memulai produksi komersialnya di pertambangan batubara Sangatta pada tahun 1992 dan kontrak selama 30 tahun tersebut berakhir pada tahun 2021. Saat ini perusahaan melakukan kontrak dengan 31 klien dari berbagai negara Asia, Eropa dan Amerika Serikat. Diantara pelanggan dalam negeri adalah PT Freeport Indonesia (sebagian dimiliki oleh Rio Tinto).

Keterlibatan Rio Tinto dalam menyusun hukum Indonesia

“Mestikah sebuah kelompok hak asasi Australia yang “bekerja sama” dengan salah satu perusahaan tambang terebsar di dunia terlibat dalam membantu penyusunan undang-undang lingkungan, hak asasi manusia, dan peraturan perusahaan?” Dalam tulisan di The Jakarta Post, Bob Burton, dari organisasi Lembaga Kebijakan Tambang yang berpusat di Sidney menjelaskan bagaimana Rio Tinto memberikan A$ 50.000 kepada sebuah kelompok pembela hak-hak azasi manusia yang terkemuka, Australian Legal Resources International (ALRI), untuk sebuah proyek yang bertujuan memberikan bantuan dalam “penyusunan undang-undang dan reformasi hukum serta pengadilan.” Sebagian dari proyek itu mencakup penyusunan undang-undang lingkungan, hak asasi manusia, undang-undang dasar, kebangkrutan dan hukum perusahaan. Dana tambahan diperoleh dari lembaga bantuan pemerintah Australia, AUSAID. Burton menggambarkan bagaimana ketua ALRI (yang juga anggota eksekutif dari kelompok pemayung hak asasi manusia dan bantuan masyarakat Australia, ACFOA) merupakan orang nomor dua dalam bagian hubungan masyarakat tahun lalu. ALRI mengatakan tidak ada potensi konflik kepentingan, namun ACFOA memutuskan akan lebih baik jika orang bersangkutan mundur dari orang kedua, yang kemudian menjadi pekerjaan tetap. “Seluruh proyek menimbulkan pertanyaan yang menganggu tentang tidak jelasnya peran pemerintah, perusahaan, dan ornop yang bertujuan baik,” kata Burton. Hal itu mengangkat keprihatinan mengenai apakah proyek yang dilakukan LSM itu dan saran yang mereka berikan “benar-benar mandiri atau sudah dibentuk oleh kepentingan sponsor.”
(Jakarta Post 25/Jul/00. Situs MPI di http://www.mpi.org.au)

Main kartu nasionalis

Selama pemogokan , baik KPC maupun pemerintah pusat mengungkapkan frustasi dan keprihatinan atas kurangnya tindakan polisi terahdap para buruh. Setelah pada awalnya menyatakan pemogokan adalah masalah dalam perusahaan dan tidak ada hubungannya dengan pemerintah pusat, direktur jenderal pertambangan dan energi Surna Tjaha Djajadiningrat kemudian meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk mengambil tindakan keras atas para pelaku pomogokan. Hal ini terjadi pada bulan yang bersamaan dengan pernyataan Presiden Wahid bahwa ia akan memerintahkan penggunaan kekuatan untuk mengamankan pertambangan. (Lihat juga DTE 46:11)

Pemogokan di KPC dan blokade di PT KEM lalu digunakan oleh Menteri Pertambangan Susilo Bambang Yudhoyono (sekarang Menteri Koordinator Politik, Sosial dan Keamanan) sebagai bukti adanya “gerakan anti-pertambangan ” yang menghasut “sengketa lama” secara “terencana dan teratur”. Kepala Asosiasi Pertambangan Indonesia, Paul Coutrier, memainkan kartu nasionalis dengan cara lain yaitu dengan menuduh bahwa mungkin pesaing Indonesia yang berada di balik masalah ini. Seperti yang dinyatakan oleh Noke Kiroyan dari Rio Tinto, pembeli akan melihat ke Australia (dimana perusahaan juga melakukan usaha tambang batubara yang bermasalah) sebagai sumber batubara allternatif -karena pertambangan lain di Indonesia memasok batubara dengan kualitas yang berbeda.

Australia memiliki hubungan yang tidak mesra dengan Jakarta sejak mengirim pasukannya ke Timor Timur sebagai bagian dari pasukan Interfet PBB.

Down to Earth Nr. 47, November 2000

(Sumber: Jakarta Post 1/Mei/00; 27/Jun/00; 6,11, 21,22,24& 27/Jul/00; 9,18,19/Ag/00; Kaltim Pos 30/Jun/00)

November 5, 2007 at 3:04 am Leave a comment

Terkait Royalti Batu Bara, Dirjen Pajak Segera Revisi PP 144

Bisnis Indonesia, 04-Mei-2005

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Departemen Keuangan Hadi Purnomo mengatakan, pihaknya akan segera merevisi PP No.144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menyusul adanya kajian tim teknis atas PP tersebut dari Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), pada akhir Januari 2005.

Kajian tim teknis itu merekomendasikan agar PP tersebut segera direvisi oleh pemerintah, dalam hal ini Dirjen Pajak berkaitan dengan penahan royalti batu bara oleh perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan dan Pertambangan Batu bara (PKP2B) maupun Kuasa Pertambangan (KP) yang keberatan atas pengenaan pajak tersebut. Penahanan royalti itu pada akhirnya memang mengurangi jatah penerimaan kas negara dari sektor batu bara.

“Target waktu memang tidak bisa ditentukan, tapi diupayakan dalam waktu dekat. Saat ini tengah dikaji dan pelajari semua aspek dari PP itu, termasuk aspek hukum, politik, dan kaitannya dengan besaran penerimaan negara dengan direvisinya PP itu,” kata Hadi Purnomo, menjawab pertanyaan Investor Daily, usai menghadiri rapat di Gedung DESDM, Jakarta, Senin (2/5).

Kasubdit Produksi dan Pemasaran Direktorat Pengusahaan Mineral Batu Bara Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Bambang Hartoyo, mengatakan, direvisinya PP itu akan berpengaruh terhadap membaiknya penerimaan negara bukan pajak atau royalty.

“Mereka (perusahaan batu bara, red) tidak lagi terganggu cash-flow nya karena bisa merestitusi pajak keluarannya. Jika harga batu bara semakin bagus, tentu penerimaan royalti pemerintah akan kembali sesuai target,” katanya.

Bambang mengatakan, semenjak diterbitkannya PP tersebut, penerimaan negara sepanjang 2001-2004 menjadi tidak sesuai target, akibat pemotongan royalti yang dilakukan oleh para pengusaha batu bara. Bambang mengatakan, sepanjang 2004 target penerimaan royalti dari sektor batu bara hanya terealisasi 95%, sementara untuk 2003 justru hanya 66%.

“Meningkatnya penerimaan royalti 2004 tak lain dari membaiknya harga batu bara yang pada akhirnya memperbaiki cash flow pengusaha batu bara dan memperbesar royalti yang harus dibayarkannya,” katanya.

Bambang mengatakan, dengan direvisinya PP itu oleh Dirjen Pajak, akan diikuti perubahan asumsi bahwa batu bara merupakan barang yang tidak punya nilai tambah sehingga tidak perlu dikenai pajak, menjadi barang yang harus dikenakan pajak.

“Setelah menemukan mekanisme tersebut, barulah kami akan pecahkan soal bagaimana agar royalti yang tertahan sejak 2001 tersebut bisa dikembalikan kepada negara,” ujar Bambang. (c51)

November 1, 2007 at 8:47 am Leave a comment

Older Posts


July 2014
M T W T F S S
« Mar    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.