Minggu, 02-03-2008 | 23:09:01

Sidang Arbitrase Divestasi 51 Persen Saham KPC

SINGAPURA – Gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim terhadap PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan para pihak dinilai memiliki peluang besar diterima oleh International Centre for Settlement of Investment (ICSID). Ini terlihat dari reaksi Tribunal saat hearing on jurisdiction selama dua hari, 27-28 Februari di Singapura.

Pendapat tersebut dikemukakan Fauzan Zidni, peneliti pada Center for Indonesian Regional and Urban Studies kepada wartawan Tribun Kaltim, Achmad Bintoro di Singapura. Fauzan secara mendalam mengamati proses di balik upaya Pemda Kaltim dalam berjuang mendapatkan hak pembelian 51 persen saham divestasi KPC. Ia membuat studi khusus tentang divestasi saham ini untuk tesisnya di Fisipol UI Jakarta.

Saat digelar sidang ICSID di gedung Singapore International Arbitration Centre (SIAC), Fauzan juga tampak hadir. Ia kembali melakukan studi untuk objek yang sama pada Lee Kuan Yew of Public Policy National University of Singapore. “Saya diskusi dengan teman-teman. Saya pikir peluang (Kaltim) cukup kuat. Ini terlihat dari reaksi Tribunal di sidang kemarin,” kata Fauzan di Singapura, Minggu (2/3).

Selain fakta yang terungkap di persidangan, hal lain yang menguntungkan Kaltim adalah, dalam Pasal 25 ICSID Constituent dinyatakan, bahwa “constituent subdivision” dari suatu negara, oleh ICSID dianggap sebagai bagian yang sama dari negara tersebut.

Kadang-kadang justru ICSID menggunakan istilah “state” atau “government”. Tapi kedua istilah itu, sambung Fauzan, dalam hukum pertanggungjawaban negara (law on state responsibility — masih berupa draft article tetapi sudah mengikat karena sudah menjadi kebiasaan hukum internasional), departemen atau pemda dianggap sebagai “negara”.

Pada sidang, baik Michael P Lennon maupun Todung Mulya Lubis, masing-masing pengacara KPC dan Rio Tinto/Beyond Petroleum, berpendapat bahwa Pemprov Kaltim tidak berhak untuk mengajukan gugatan di ICSID. Ini karena pemda bukan sebagai pihak yang meneken Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Penambangan Batu Bara (PKP2B). PKP2B tersebut diteken pemerintah Pusat dan KPC. Sehingga kalau pun bisa maju, harus ada surat kuasa dari pemerintah pusat, Menteri Pertambangan (ESDM).

“Sejauh ini surat kuasa itu tak pernah ada,” kata Lennon dari kantor firma hukum kesohor dunia, Baker Botts yang bermarkas di London, Inggris. Ini diperkuat dengan kesaksian Simon Felix Sembiring, Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral yang kini menjadi Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Departemen ESDM, yang membeberkan surat yang dibuatnya pada10 Agustus 2006 bahwa, pemerintah RI tidak pernah memberikan kuasa kepada Pemprov Kaltim berkaitan dengan PKP2B.

Todung juga mendesak Tribunal untuk menolak gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim yang diajukan oleh Didi Dermawan. Terlebih, kata Todung saat sidang, gugatan Pemprov sebelumnya sudah pernah ditolak oleh PN Jakarta. Sehingga mestinya, gugatan ke ICSID pun harus ditolak karena tiadanya kewenangan dan hak.

Namun Albert Vandem Berg, anggota Tribunal yang dipilih KPC, justru mempertanyakan alasan yang dikemukakan oleh pengacara tergugat. Kepada Lennon ia balik bertanya. “Dari tadi Anda selalu mengatakan bahwa Pemprov Kaltim tidak berhak maju di ICSID, sekarang tunjukkan apa ada aturan yang tegas melarang pemda untuk maju di ICSID,” tanya Albert yang kemudian oleh Lennon dijawab, tidak ada.

Lenon juga balik bertanya kepada Todung. Menurut dia, PN Jakarta wajar menolak gugatan pemda karena ia mengacu pada PKP2B. Ia merasa tidak berwenang. “Kalau di PN ditolak, lalu di ICSID pun Anda meminta agar kami menolaknya, lalu akan kemana mereka (pemprov) mencari keadilan?” katanya.

Menurut Fauzan, yang menjadi masalah justru di Kaltim sendiri. Ia melihat ketidakstabilan politikdan ketidakbersamaan elite-elite lokal maupun nasional. Ini yang malah akan membuat masalah divestasi saham KPC semakin berlarut. (bin)

Rabu 27 Februari 2008 23:11:03 WIB
MinergyNews.Com, Singapura– Dalam sidang arbitrase soal KPC di Singapura, Rabu (27/2), Dirjen Mineral Batu Bara dan Panasbumi Departemen ESDM Simon Sembiring dicecar pertanyaan oleh Pengacara Pemprov Kaltim, Didi Dermawan.

Selain Simon, sebetulnya ada dua saksi lain yang juga menjadi saksi dalam sidang arbitrase ini, yaitu Sekjen Departemen ESDM Waryono Karno dan Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim. Namun hanya Simon yang hadir dalam sidang yang membahas masalah yurisdiksi (hearing on jurisdiction) untuk menentukan berwenang tidaknya Kaltim mengajukan gugatan terhadap Kaltim Prima Coal (KPC) terkait soal divestasi sahamnya.

Didi menanyakan dua surat yang dikeluarkan Sembiring yang dianggap saling bertentangan.Pada satu surat tertanggal 10 Agustus 2006, Sembiring menegaskan tidak ada hak dan kewenangan bagi Kaltim untuk membeli saham KPC, termasuk dalam penuntutan. Namun pada suratnya yang lain, Maret 2004, Sembiring menyatakan persetujuannya atas pembelian 18,6 persen saham KPC kepada Pemkab Kutai Timur. Jual beli ini bahkan disebutkan selaras dengan PKP2B.

“Lalu apa dasarnya? Kalau memang dasarnya PKP2B, lalu kenapa satu sisi Anda menyatakan Pemprov Kaltim tidak punya hak dan wewenang tapi dalam surat yang lain Anda menyetujui atau menyatakan penjualan saham kepada Kutai Timur itu selaras dengan PKP2B. Bukankah kedudukan pemprov dan Pemkab Kutim dalam hal ini sama?” tanya Didi seperti dilaporkan Tribun Kaltim.

Namun jawaban Sembiring tidak memberikan jawaban tuntas dan memuaskan Didi maupun tribunal. Ia mengatakan dirinya setuju penjualan saham kepada Kutai Timur karena penjualan itu hanya sebatas antara KPC dan Kutai Timur. Didi terpaksa beberapa kali menanyakan hal itu. Pimpinan Tribunal Prof DR Gabriel Kaufhman juga meminta Sembiring untuk menjawab hal yang ditanyakan Didi. “Saya rasa Pak Sembiring telah keliru memahami PKP2B. Ia tidak memiliki pemahaman yang utuh,” kata Didi.

Sementara itu Pengacara KPC, Michael P Lennon saat diberi kesempatan untuk berbicara di depan sidang mengatakan, Pemprov Kaltim tidak berwenang berperkara di depan ICSID. Sebab PKP2B tidak diteken oleh Pemprov, melainkan oleh Pemerintah RI. “Kecuali pemerintah RI memberikan surat kuasa. Tapi sejauh ini tidak pernah ada surat kuasa yang diteken oleh pejabat berwenang untuk Pemrov Kaltim,” kata Lennon didampingi sejumlah anggota timnya dari Baker Botts, London.

Warga Kaltim Penuhi Sidang

Dalam sidang arbitrase kali ini, sekitar 50 warga Kaltim hadir di ruang sidang yang bertempat di gedung Singapore International Arbitration Center. Warga datang dengan mengenakan pakaian adat daerah-daerah. Para warga ada yang berpakaian adapt Dayak Kenyah, Jawa, NTB, Bugis dan lain sebagainya. Mereka duduk di bagian belakang menghadap Tribunal yang dipimpin oleh Prof Gabriel Kaufhman.

Gabriel menyatakan, ini merupakan pertama kalinya sidang arbitrase dihadiri warga. Sedianya sidang ini akan digelar di Washington DC, sebagaimana kebiasaan selama ini. Namun karena permintaan Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, dan kesepakatan lawyer lain, sidang kedua kali ini digelar di Singapura. “Terima kasih atas kedatangan bapak dan ibu. Kami berharap bisa mengikuti aturan yang berlaku dalam sidang,” kata Gabriel.

Pimpinan tribunal memuji pengunjung yang cukup tertib. Selain Didi dan Lennon, hadir pula Todung Mulya Lubis mewakili Rio Tinto. (MNC-5/Tribun Kaltim)

Tribun Kaltim (Kamis, 28-02-2008 | 04:00:00)
SINGAPURA, TRIBUN – Dengan total kekuatan sebanyak 20 pengacara kelas dunia, PT Kaltim Prima Coal (KPC), Rio Tinto dan Beyond Petroleum bahu-membahu melancarkan serangan kepada Didi Dermawan, pengacara Pemprov Kaltim, dalam sidang kedua arbitrase International Centre for Settlement of Investement Disputes (ICSID), Rabu (27/2) di Singapura.

Namun penjelasan Didi yang santun, merendah, dan argumentatif kemarin mampu menangkis serangan-serangan itu. Bahkan mengundang senyum anggota Tribunal dan tepuk tangan pengunjung sidang. Didi mendapat opening statement pada akhir sidang, setelah sidang berjalan sekitar lima jam.

Selama dua jam lebih ia membeberkan kejanggalan-kejanggalan dan tidak etisnyan KPC dalam persoalan divestasi saham. Ia menekankan bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi divestasi saham KPC. Apa yang disebut divestasi oleh KPC dan para pihak tidak lebih sebagai akal-akalan guna mengindari hilangnya dominasi kepemilikan saham.

Didi mengawali orasinya dengan ucapan terimakasih kepada Tribunal yang telah menerima permohonan gugatan yang ia masukkan pertengahan 2006 lalu. Tribunal terdiri Prof Dr Gabriel Kaufhman (Ketua), Michael Hwang dan Albert Van Deberg (anggota). Secara khusus ia juga menyampaikan salam kepada para pengacara KPC dan para pihak yang disebut Didi sebagai pengacara-pengacara hebat. “Anda semua adalah para pengacara hebat, berbintang tujuh. Saya bangga bisa berhadapan dengan Anda,” kata Didi.

“Juga kepada Pak Todung Mulya Lubis yang tak bukan adalah dosen pembimbing skripsi saya ketika saya masih menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UI dulu. Dan salam hormat saya kepada warga Kaltim yang merelakan waktu, tenaga dan biaya untuk tiba di persidangan ini,” tambahnya.

Sekitar 40 warga Kaltim yang menghadiri sidang itu datang dengan pakaian adat masing-masing suku. Mereka duduk di bagian belakang ruang sidang di gedung Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Pihak SIAC yang memberikan fasilitas tempat terpaksa menambah kursi untuk mereka. Ketua Tim Penyelesaian Divestasi Saham (TPDS) KPC Laden Mering misalnya, tampil dengan topi dan pakaian adat Dayak Kenyah. Begitu pula Abraham Ingan (sekretaris), Yulianus Henock. Ada pula yang berpakaian adat Jawa, NTB, Bugis, Gamis, Batak, dan lainnya.

Kedatangan dan tampilan mereka sempat menarik perhatian Tribunal maupun puluhan pengacara KPC yang sebagian besar orang Barat. Gabriel menyatakan, untuk kali pertama sidang arbitrase dihadiri oleh warga biasa. Sedianya, sidang ini akan digelar di Washington DC, AS, sebagaimana kebiasaan selama ini. Namun karena permintaan Didi Dermawan, dan atas kesepakatan dengan lawyer lainnya, sidang kedua ini digelar di Singapura.

“Ini surprise. Terimakasih atas kedatangan bapak-ibu. Tapi kami harap anda semua bisa mengikuti aturan yang berlaku di dalam ruang sidang,” ujar Gabriel.

Hadir dalam sidang antara lain Michael P Lennon, ketua tim pengacara KPC, bersama delapan anggota timnya dari firma hukum dari Inggris, Baker Botts. Sedang dari pihak Rio Tinto/Beyond Petroleum dipimpin Todung Mulya Lubis mengerahkan 12 anggota timnya. Todung bersama timnya duduk di bagian tengah. Di sebelah kanan mereka, Didi Dermawan bersama tiga anggota timnya.

Sejak awal sidang, baik Lennon, Todung dan anggota timnya, Mattew Weinier dengan bahasa Inggris yang sangat fasih, terus mempertanyakan kewenangan Pemprov Kaltim/ Pemkab Kutim dalam menggugat mereka di ICSID. Mereka meminta Tribunal untuk menolak gugatan Didi.

Lennon misalnya, menggunakan kalimat penegasan yang diulang-ulang bahwa Pemprov bukanlah peneken kontrak PKP2B. Sehingga tidak semestinya dibolehkan menggugat di arbitrase. Begitu pula Mattew, dengan bersemangat ia mencoba menjelaskan mengenai sistem perundangan di Indonesia dengan menyitir Pasal 1 (1) UUD 45, di mana Presiden adalah pihak yang berhak untuk urusan antarnegara.

Namun Lennon seketika terdiam ketika anggota Tribunal, Albert Van Denberg dari Belanda, memintanya untuk menunjukkan bukti apakah ada aturan yang secara tegas melarang pemprov untuk maju daam arbitrase ICSID.

“Anda dari tadi berkali-kali menyatakan bahwa pemprov tidak berwenang karena tiada surat kuasa dari pemerintah Indonesia. Sekarang tolong tunjukkan kepada kami apakah ada aturan yang melarang maju dalam arbitrase,” tanya Albert.

Sesaat lamanya Lennon terdiam. Begitu pula delapan anggota timnya yang duduk di kanan Tribunal. Sempat ia membuka-buka berkas di depanya yang tebal. Kemudian ia berkata pelan: “Tidak ada, Tuan.”

Didi dalam akhir sidang menyatakan, sesuai dengan UU No 32/2004 tentang Pemda, pemda memiliki kewenangan besar, kecuali atas beberapa hal. Yakni pertahanan/keamanan, agama, dan keuangan/fiskal. Sehingga, tidak ada alasan untuk menolak Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim mengajukan gugatan arbitrase kepada KPC yang dinilai telah banyak melakukan pelanggaran hukum dan etika bisnis. Sidang masih akan berlanjut hari ini, Kamis (28/2) untuk menentukan jurisdiksi (hearing on jurisdiction). (bin)

Simon Sembiring Dicecar Pertanyaan

MANTAN Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral Departemen ESDM, Simon Felix Sembiring dicecar pertanyaan oleh Didi Dermawan dan Tribunal terkait surat yang dikeluarkannya. Surat tertanggal 10 Agustus 2006 itu intinya menegaskan bahwa Pemprov Kalim tidak berhak dan berwenang terkait dengan PKP2B, termasuk untuk mengajukan gugatan arbitrase.

Sembiring adalah satu-satunya dari tiga saksi yang hadir dalam sidang arbitrase. Dua saksi lainnya, Sekjen Departemen ESDM Waryono Karno dan Ketua DPRD Kaltim Herlan Agussalim tidak terlihat hadir.

Pertanyaan Didi terkait degan dua surat yang dikeluarkan Sembiring yang dianggap saling bertentangan. Satu surat tertanggal 10 Agustus 2006, Sembiring menegaskan tidak ada hak dan wewenang bagi Kaltim untuk membeli saham KPC, termasuk dalam penuntutan arbitrase. Namun pada suratnya yang lain, Maret 2004, ia menyatakan setuju atas pembelian saham KPC 18,6 persen oleh Pemkab Kutim. Jual beli itu, menurut dia, selaras dengan PKP2B.

“Kalau dasarnya PKP2B, kenapa terhadap Pemprov Kaltim Anda tidak katakan setuju dan selaras. Bukankah kedudukan Pemprov dan Pemkab sama dalam hal ini” tanya Didi.

Mendapat pertanyaan itu, Sembiring tidak memberi jawaban tuntas dan memuaskan. Didi dan Tribunal berulangkali meminta penjelasannya secara jelas. Namun Sembiring hanya mengatakan bahwa dirinya setuju Pemkab Kutim membeli saham itu, karena transaksi jual beli saham itu hanya melibatkan KPC dan Kutim.

“Kalau begitu saya rasa Anda telah keliru memahami PKP2B. Anda tidak memiliki pemahaman yang utuh,” katanya.(bin)

***

KPC sejak 2003 telah diambil-alih oleh PT Bumi Resources melalui rekayasa divestasi yang sarat dengan tindakan kolusif, korupsi dan dan nepotisme. Proses rekayasa ini telah dibuktikan dalam sidang Arbitrase Internasional yang tahap pertamanya telah digelar di London pada tanggal 13 Juni 2007, yang secara resmi telah menerima perkara gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim untuk divestasi minimal 51% saham KPC. Fase kedua dari sidang arbitrase internasional pun telah diselenggarakan di Singapura 27 dan 28 Februari 2008.

Pihak tergugat adalah pemilik saham sebelumnya, yaitu BP (Inggris) dan Rio Tinto (Australia). Sidang arbitrase internasional (International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID) di Singapura adalah momen penting sekaligus fenomenal bagi bangsa Indonesia. Belum pernah ada satu kasus pun yang pihak menggugat adalah instansi pemerintah suatu negara terhadap sebuah MNC. Biasanya ICSID menggelar sidang guna memfasilitasi gugatan pihak MNC terhadap kinerja Pemerintah. Bahkan pihak Tribunal ICSID telah menyetujui penyelenggaraan sidang kedua di Singapura yang sekaligus memupuskan harapan BP untuk mempertahankan tempat sidang di London di mana BP bermarkas.

Inti gugatan yang diajukan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim adalah hak kepemilikan saham minimal 51% berdasarkan Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani pihak Pemerintah Indonesia dengan KPC sebagai kontraktor dari Rio Tinto dan BP pada 1982.  Peluang bangsa Indonesia untuk memperoleh minimal 51% saham yang didivestasi cukup besar.

Selama sidang, KPC selalu menekankan pada masalah legal standing Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim. Hal ini senantiasa disuarakan oleh tim Pengacara KPC dari Baker Botts, London dan pengacara dari Indonesia Todung Mulya Lubis yang mewakili Rio Tinto sebagai salah satu pihak tergugat. Pihak Pengacara KPC (BP dan Rio Tinto) terus mempertanyakan Surat Kuasa dari Pemerintah RI yang dianggap sebagai pihak yang menandatangani Kontrak Karya PKP2B. Isu ini sesungguhnya sudah selesai saat ICSID meneruskan persidangan hingga tahap sekarang.

Perihal peluang dan tantangan hasil Arbitrase Internasional divestasi saham KPC, tampaknya dapat ditinjau dari beberapa segi. Peluang kemenangan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim di arbitrase internasional cukup besar dan sangat dipengaruhi oleh aspek hukum dan non-hukum. Secara non-hukum khususnya, atau dengan pendekatan historis, proses divestasi ini memiliki beberapa titik yang harus diwaspadai.

Polemik ini dimulai saat KPC menawarkan saham divestasinya ke Pemerintah Indonesia di tahun 2001. Walapun telah ditunjuk konsultan penilai independen waktu itu, penawaran KPC selalu dianggap terlalu tinggi oleh Pemerintah Indonesia. Sesungguhnya bisa dicurigai bahwa KPC tidak berniat sedikitpun melakukan divestasi minimal 51% sahamnya, yaitu saat Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim bersedia membeli saham tersebut dengan harga yang telah disepakti sebesar US$822 untuk 100% saham KPC atau US$419.67 terhadap minimal 51% saham KPC. Di balik ini ada indikasi bahwa Pemerintah Pusat (Departemen ESDM) membantu penolakan menolak kepemilikan minimal 51% ini, dengan adanya surat yang dikirim oleh Simon F. Sembiring dari ESDM ke Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim tertanggal 10 Agustus 2006 yang berisi ”Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TIDAK BERHAK terhadap divestasi minimal 51% saham PT. KPC”.
Selain itu, pihak KPC, dalam hal ini BP dan Rio Tinto, telah melakukan rekayasa keuangan yang seolah-olah KPC telah menjual saham secara keseluruhan kepada Bumi Resources walaupun dengan harga saham jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga divestasi saham 51% yaitu untuk 100% saham hanya dijual dengan jumlah US$500 juta. Sebelum transaksi Bumi Resources terjadi waktu itu, Pemprov Kaltim pernah menyetujui untuk membeli saham sebesar 51% berdasarkan penawaran harga dari KPC yaitu sekitar US$822 juta! Negosiasi dengan pihak KPC juga telah dilakukan sebelumnya tetapi selalu menemui jalan buntu.

Dengan transaksi dengan Bumi Resources, akhirnya pihak KPC bisa membuat klaim penjualan saham rampung berdasarkan PKP2B, yaitu bahwa 51% saham yang harus didivestasi dapat dibeli oleh pihak Indonesia tanpa spesifik disebutkan Pemerintah Indonesia yang mana. Padahal Bumi Resources bukanlah sebuah entitas hukum yang dimaksud UUD 1945. Jika sebuah perusahaan nasional Indonesia dapat membeli saham tersebut, pertanyaannya kemudian apakah UUD 1945 Pasal 33 merupakan aturan dengan sistem non-konsesi, atau hak pengelolaan kekayaan alam Indonesia termasuk mineral/batubara ada di tangan Pemerintah yang secara otomatis disub-kontrakkan kepada pihak swasta?

Kendati perjalanan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur untuk dapat merebut hak kepemilikan saham KPC minimal sebesar 51% masih panjang, namun paling tidak bangsa Indonesia yang diwakili oleh pengacara kawakan Didi Darmawan dan Ir. H.Isran Noor, M.Si selaku wakil Bupati Kutai Timur yang telah secara nyata menunjukkan bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme itu belum padam meskipun kali ini yang dihadapi adalah raksasa ekonomi dunia BP dan Rio Tinto. Bangsa Indonesia hanya ingin agar hak rakyat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh BP dan Rio Tinto berdasarkan PKP2B. Bagaimana eksploitasi batubara besar-besaran di negara yang selalu kekurangan listrik ini terus terjadi?

Indonesia is the world’s third largest exporter of steaming coal (after Australia and China). However, it is one of the leading exporters of sub-bituminous coal which represents the bulk of Indonesian coal production. Indonesia’s coal production rose by 11.1% in 2003, to 114.6 Mt, and exports increased by 18.3% to 85.68 Mt. Indonesia has approximately 35 billion tons of coal resources, of which 23 billion tons is proven. Most of Indonesia’s coal reserves are situated in Sumatra in the south. Coal quality varies, with lower grade lignite (59%), sub bituminous (27%) and high grade bituminous and anthracite (14%).

The largest producers were PT Adaro (22.5 Mt), PT Kaltim Prima Coal (16.2 Mt), PT Kideco Jaya Agung (14.1 Mt), PT Arutmin (13.6 Mt), PTBA (10.03 Mt), PT Berau Coal (7.36 Mt) and PT Indominco Mandiri (6.3 Mt). All, apart from PTBA, are first-generation coal contractors. Including the smaller first-generation companies, such as PT Tanito Harum (2.18 Mt) and PT Multi Harapan Utama (1.62 Mt), first-generation coal companies produced collectively 80 Mt or 70% of total Indonesian coal production in 2003.

74% of Indonesia’s coal is produced by privately owned coal companies, with the only state owned company, PT Tambang Bukit Asam producing 10 Mt (9% of total production in 2003) from four producing open cast operations. PT Adaro, PT Arutman, PT Berau and PT Kaltim Prima comprise the bulk of Indonesia’s private coal producers. PT Berau has begun production from a new colliery located near Sambarata in East Kalimantan. PT Berau has measured reserves totaling over 550 Mt from its deposits (of which Sambarata is one) located in the northern part of Eastern Kalimantan.

PT Kaltim Prima Coal was jointly owned by Rio Tinto and BP Amoco is located in northeast Kalimantan. In July 2003 100% of the KPC shares (owned by BP and Rio Tinto), were sold to PT Bumi Resources Tbk. Bumi is a local company owned by Long Haul Holdings Ltd (73.01%), Minarak Labuan Ltd (21.99%), PT Bakri Capital Indonesia (2.17%) and the public (2.88%). In 2003, KPC’s coal output declined by 8.4% to 16.2 Mt (17.57 Mt) owing to a three-week strike by the workforce in September. The cause of the strike was the workers’ demand for a bonus of 15% from the proceeds of the sale of KPC shares to PT Bumi Resources.

Australian copper producer Straits Resources Ltd has a 80% operating interest in the Sebuku opencast coal mine located on Sebuku Island, South Kalimantan. Sebuku produces approximately 1.5 Mt of high volatile bituminous coal each year.

Organisations (14)

Pt Elka Surya Abadi, Bumi Resources, Dewata Coal,Mining,General Contractor & General Tradining, Indonesia Coal, P.T. Adaro Indonesia, PT Adaro, PT Arutmin Indonesia, PT Asminco Bara Utarna, PT Berau Coal, PT BHP Kendilo Coal, PT Bumi Resources Tbk, PT Kaltim Prima Coal, PT Rimba Baru, PT Tambang Batubara Bukit Asam.

Facilities (27)

Batu Hijau, Bintan Island, Cempaka, Cibaliung, Cikidang, FeNi II Nickel smelter, Gag Island, Gebe Nickel Mine, Gee Island, Gosowong, Grasberg, Halmahera, Kaltim Prima, Kelian Equatorial, Minahasa, Mt Muro, Pentangis, Petangis, Pomalaa Nickel Mine, Pongkor.

Participating Organisations

Banpu Public Company Ltd

Bharat Coking Coal Ltd

BHP Billiton Limited

Through its interests in PT BHP Kendilo, BHP Billiton operates several collieries in southern Kalimantan.

PT Arutmin Indonesia

PT Berau Coal

PT Berau operates several collieries in Indonesia, primarily in East Kalimantan.

PT Kaltim Prima Coal

Rio Tinto Plc

Rio Tinto once owned 50% (the remainder with BP Coal) of Kaltim Prima in Indonesia, a major coal producer with operations in East Kalimantan.

The soaring prices of oil lately has prompted the government to look for alternative sources of energy. The government, which has subsidized oil fuel (BBM). The subsidy swells with the soaring prices of oil and growing consumption. The government is now aware that it has been late in seeking to develop cheaper alternative sources of energy such as coal that could be used to fuel power plant, cement plant and steel plants.

The government lately has been more serious in seeking to reduce oil consumption and use coal, which is much cheaper to generate power. The government plans to build coal fired power plants (coal PLTU) with a total capacity of 10,000 megawatt of electricity power in the next three years The plan has boosted coal production in the country.

World’s second largest exporter

The soaring oil prices also lifted the prices of coal in the world market to an all time high in 2005.

Currently, Indonesia has become the second largest producer of coal in the world after Australia. Three years ago, Indonesia was only the fourth after Australia, China and South Africa. The country’s production of coal has risen fast in the past decade. In 1992, the country’s coal exports totaled only 15.2 million tons valued at US$ 602.6 million, up to 73.1 million ton valued at US$ 1.76 billion in 2002. In 2005, exports already reached 105 million tons.

Little Interest in Investment

Indonesia is now the second largest exporter of coal in the world but it is only the seventh in production. The country’s coal reserves are only 0.5% of the world’s total reserves placing the country outside the ten largest in the world.

Under the present production rate the country’s proven reserves will be depleted in 37 years if no new reserves are found. Currently Indonesia is exploiting its coal reserves for the consumption of other countries. It is feared, therefore, some day the country may have to import coal.

The coal market is firm, the price is high and demand growing, but there is little interest shown by investors in coal mining venture. Investors are especially discouraged by unfavorable policy and regulations adopted by the government. Currently, the government and the House of Representatives are still studying and preparing a draft law on coal mining. It is not known when the bill will become law. Meanwhile, investors want to see legal certainty in the mining sector.

Environmental damage

Illegal mining has been rampant causing problem to investor and damage to the environment. Illegal mining was held responsible for extensive damage to the environment in coal mining areas in East Kalimantan and South Kalimantan. Illegal miners destroyed protected forests and steal coal from the mining concession of investors.

Coal Market in the World

Large energy demand in fast growing China and India has contributed to a surge in demand for coal in the world market. Coal demand has also increased in Asean countries, which also are looking for alternative sources of energy to reduce consumption of oil. In the past 5 years, coal trade expanded in volume from 609 million tons in 2000 to 755 million tons in 2004. In 2004, the world’s coal consumption was estimated to reach 4,646 million tons.

Part of the coal supplied to the market is the type of steam coal used as a source of electric energy and for boilers. Coking coal is used as fuel for steel factories accounting for only 12% of the total coal consumption in the world.

Indonesia has put behind China and South Africa in coal exports as the two countries have reduced their exports with the growing domestic consumption.

China, with production of almost 2 billion tons of coal, was the world largest producer in 2004, but it was also the largest consumers followed by the United States and India.

The world’s production of coal in 2004, was estimated to reach 4,629 million tons, up 9.4% from 4,231 million tons in 2003. The production did not include brown coal or lignite, which has low calorific value.

Based on data issued by the World Energy Council, Indonesia has proven coal reserves of only 4.97 billion tons or 0.5% of the world’s total proven reserves. However, according to the Ministry of Energy and Mineral Resources, the country proven coal reserves total 6.9 billion tons.

World Energy Council has proven coal reserves of 909 billion tons including 246 billion tons in the United States, which has the largest reserve in the world.

Structure of Coal Mining Industry in Indonesia

Types of Coal and Specifications

There are two different types of coal–hard coal and brown coal or lignite:

** Hard coal has a calorific value of more than 5,700 kcal/kg (23,26 MJ/kg). Hard coal consists of steam coal, coke, bituminous coal and anthracite.

Brown coal has a low calorific value including lignite and sub bituminous coal that can be used as fuel for power plants.

Steam coal is used by boiler/steam generators and heating ovens. Steam coal includes anthracite and bituminous coal. Its Gross Calorific value is larger than 23,865 kJ/kg (5,700 kcal/kg).

Coke could be used as a reductor in blast furnace. Its gross calorific value is larger than 23,865 kJ/kg (5700 kcal/kg), which free from dust.

Sub bituminous coal has a gross calorific value of 17,435 kJ/kg (4165 kcal/kg) and 23,860 kJ/kg (5,700 kcal/kg).

Anthracite is the highest in quality with calorific value of more than 6900 kcal/kg. It has the characteristics like those of steam coal.

** Lignite has a gross calorific value of less than 4,165 kcal/kg (17,44 MJ/kg) containing volatile matters of more than 31% in dry form. Lignite is often called Low Rank Coal, or Brown Coal.

** Coke is the result of carbonization of steam coal under high temperature. Coke is used as a redactor in steel smelting.

Most coal deposits in the country date back to the tertiary age formed 65 million years ago. Most or 83% of them have brown coal in the category of lignite and sub-bituminous, with a small part (20%) in the categories of Bituminous and Anthracite.

Indonesian coal is known to have low dust and sulfur contents, therefore, is more suitable to function as fuel or as steam coal causing less pollution.

South Sumatra has the largest coal deposits

Coal reserves are found in various areas in Sumatra, Kalimantan, Java, Sulawesi and Papua. The largest deposits are found in South Sumatra, East Kalimantan and South Kalimantan.

According to a latest estimate, Indonesia has a total reserve of 57 billion tons but proven reserves are only 6.9 billion tons that were considered profitable, but with the soaring prices of coal, the reserves considered feasible for exploitation have increased to 12.4 billion or the same as the measured deposits.

Status of coal mining companies

Coal mining industry has expanded fast after the government invited foreign investors to venture in coal mining in 1983 under working contract. (KK). Previously coal mining was done only by two state companies which were later merged into PT Tambang Coal Bukit Asam (PT BA).

The first working contract was signed in 1983 by 10 companies of which 9 already producing at present such as PT Adaro, PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin, which now dominate coal production in the country.

Later the government signed second generation of KK between 1993 and 1996 with 18 other companies of which 8 have been operational and 4 have quit or cancelled investment.

In 1996, through a presidential decree No. 75/1996, renew coal mining pattern covering investment aspects through deregulation, simplification of procedure, and contracts. One of the changes concerned Coal Cooperation Contract/CCC becoming Coal Contract of Work (CCOW), for foreign and domestic contractors.

The government also issued a presidential decree No. 85/1996, returning the authority over coal mining previously held by PT Persero Tambang Coal Bukit Asam (PT BA) to the government represented by the General Mining Directorate General.

The authority over coal mining (KP) and coal mining working agreement (PKP2B) is held by the minister in coordination with governors and regents/mayors, in line with their respective authorities. It was also regulated that contractors (KK) and (PKP2B) are required to hand over 13.5% of their production in cash to the government (based on GOB prices).

Most of the present coal producers are from the third generation of working contract (KK), but the largest producers are from the first generation. Until 2005, more than 140 companies signed working contracts, but now only 83 of them still active including 27 already producing coal.

The government has also issued regulation on small mining companies holding coal Mining Authority (KP). KP holders include firm with the status of limited company and cooperatives.

Based on the law No. 22 in 1999, regents are authorized to issue KP license for to operate small mines.

Generation I contractors control coal resources

Most coal resources in the country are controlled by first generation contractors and state coal mining company PT Tambang Coal Bukit Asam (Persero). Among the holders of Generation III contract there are only two contractors having coal resources of more than 1 billion tons of coal namely PT Pendopo Energi Coal in South Sumatra and PT Yamabhumi Palaka in West Kalimantan, but the two companies are still in the process of explorations.

PT Yamabhumi is the only one signing working contract in West Kalimantan and finding large coal deposit of 4.21 billion tons.

PT Kaltim Prima Coal, the largest coal mining company

Large coal mining companies generally hold the first Generation Working Contract and they are generally foreign investment companies, which, based on their contract are required to divest the majority of their shares to local partner after operating for more than 10 years.

The divestment process, however, is not always running smoothly. For example, PT Kaltim Prima Coal (KPC), the country’s largest coal producer and exporter, could not yet finished the process of divestment after years of negotiations. KPC started commercial operation in 2992, therefore it should have sold 51% of its shares to local investors in 2002, but the process was delayed as the East Kalimantan regional administration has not yet fully accept the agreement reached between KPC and the central government.

Lately, PT Adaro, the country’s second largest producer, also faced dispute among its shareholders over the sales of the former stake of the Swabara Group by Deutsche Bank to PT Dianlia, which is owned by Edwin Soeryadjaya. Deutsche Bank earlier seized the stake from the Swabara Group and sold it to Dianlia.

With the surge in the prices of coal, many coal mining companies, which almost collapsed in the wake of the monetary crisis in 1997/1998, now regain strength with bright prospects. As a result many investors tumble over each other to take control of a coal mining company now.

Bumi Resources Group/ Borneo Lumbung Energi

PT Bumi Resources (PT BR) became the country’s largest producer of coal after acquiring KPC and PT Arutmin Indonesia, which is the fourth largest coal mining company. PT Bumi Resources acquired 80% of Arutmin from BHP Mineral Exploration Inc in 2001 and bought the remaining 19.9% later from PT Ekakarsa Yasakarya Indonesia.

In 2003, Bumi Resources acquired the entire shares of PT Kaltim Prima Coal through its subsidiary Sangatta Holdings Limited and Kalimantan Coal Limited, making it the country’s largest producer of coal producing up to 45 million tons of coal in 2005.

However, in Mach, 2006, Bumi Resources decided to sell its entire stake in PT KPC and PT Arutmin to PT Borneo Lumbung Energi at a price of US$ 3.2 billion. Bumi Resources decided to sell 95% stake in PT Kaltim Prima Coal (KPC) and 100% stake in PT Arutmin Indonesia. PT Borneo Lumbung is a unit of an investment company PT Renaissance Capital, which is partly owned by Suryadinata Sumantri and Samin Tan, both former consultants.

Bumi, after selling its productive assets acquired PT Pendopo Energi, which has large coal reserve in South Sumatra, but not yet producing. Bumi plans to build a coal liquefaction plant using coal to be supplied by PT Pendopo Energi Batubara in South Sumatra. With the take over of KPC and Arutmin from Bumi Resources, PT Borneo Lumbung Energi became the country’s largest coal producer.

Kaltim Prima Coal    

PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) in East kalimantan, was established by Rio Tinto and BP in 1991 and began operation in 1992 with three coal mines namely Sangatta, Melawan and Bengalon mines.

The concession area of KPC is located in the area called Pinang Dome, which has big reserves of high quality coal. Based on a study in 2005, KPC has a measured reserve of 525 million tons and indicated reserve of 76 million tons and potential reserve…

Pemerintah akan bentuk badan pengawas pertambangan

Pemerintah akan membentuk badan khusus sebagai pengawas usaha pertambangan di Indonesia. Demikian dilaporkan oleh Asia Pulse pada Kamis (9/8/07) lalu. Menurut direktur mineral dan batubara, Mangantar Marpaung, badan ini akan mengawasi seluruh kegiatan produksi dan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia.
Beberapa pengamat industri pertambangan memperkirakan adanya laporan palsu yang diberikan oleh beberapa perusahan pertambangan asing di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara.

Kebijakan baru yang menguntungkan masyarakat tambang internasional meliputi :

1. Skala investasi asing yang lebih tinggi pada COW masa depan.
2. Investor asing akan diijinkan untuk beroperasi di Jawa dan Bali (hanya perusahaan domestik yang diijinkan sejak tahun 1986).
3. Proses pengesahan pengajuan kontrak akan disederhanakan.
4. Semua kontrak yang sudah ada akan dijamin.
5. Kewenangan yang lebih besar bagi pemerintah propinsi dalam mengesahkan pengambil-alihan tanah.
6. Analisa dampak lingkungan dilakukan pada tingkat propinsi.

Penjualan Saham Untuk Memenuhi Perekonomian Yang Butuh Uang Tunai. Dalam keputusasaan mencari uang tunai, Jakarta juga mempersiapkan diri untuk menjual saham pemerintah di BUMN, sehingga mendorong kekhawatiran aset negara akan dijual dengan murah, yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Aset-aset tersebut termasuk perusahaan milik negara PT Aneka Tambang, PT Tambang Timah –yang sebagian sudah diswastanisasikan– dan PT Tambang Batubara Bukit Asam. PT Tambang Timah dan Tambang Batubara mungkin akan digabung sebelum dijual. Aneka Tambang yang akan dijual sendirian, merupakan satu dari sejumlah kecil perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang masih beruntung.

Program swastanisasi, yang sebelumnya disepakati dengan IMF dalam tahun ini, justru bermasalah. Jumlah perusahaan dikurangi dari dua belas menjadi sepuluh, dan sasaran pendapatan sebesar 1,5 milyar dollar sudah dirampingkan. Tenggat waktunya sementara ini adalah Maret 1999. Bulan Juli yang lalu pemerintah mengatakan tidak akan menjual saham-saham dengan cara menawarkan langsung kepada umum karena kondisinya yang tidak menguntungkan, namun sebaliknya akan mengundang ‘rekanan strategis’ untuk membeli saham-saham tersebut. (Hal ini tampaknya tidak diterapkan pada PT Aneka Tambang yang diijinkan menjual saham di bursa saham asing. Bulan Agustus harga sahamnya membubung 10 % karena berita tentang rencana dijual di Bursa Saham Australia.

Jumlah saham yang dijual dilaporkan sebanyak 25 %, yang dimaksudkan untuk mencegah sebuah perusahaan menguasai kontrol sepenuhnya. Tidak banyak diketahui siapa yang menjadi pesaing-pesaing utama. Menurut sebuah laporan, lima perusahaan asing yang sekarang ini ikut dalam usaha patungan dengan PT Aneka Tambang tertarik untuk membeli saham pemerintah. Selain itu, lima perusahaan – dari Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Norwegia dan Jepang – sedang menawarkan diri untuk membiayai dan mengembangkan pabrik pengolahan ferronikel yang ketiga di lokasi PT Aneka Tambang Pomalaa di Sulawesi.

Seberapa tinggi harga yang bersedia dibayar investor asing itu masih harus ditunggu. Mereka yang mendasarkan diri pada kepercayaan etika jelas akan menjauh -PT Aneka Tambang terlibat dalam proyek-proyek yang melanggar hak masyarakat adat– di P. Haruku di Maluku, misalnya (lihat DTE 36&37). Namun tampaknya perusahan-perusahaan yang sudah terlibat dalam kegiatan merusak kihidupan masyarakat dan lingkungan –seperti raksasa-raksasa pertambangan yang sudah beroperasi di Indonesia– kemungkin besar akan membeli saham milik pemerintah Indonesia. Dengan cara itu mereka akan mengkonsolidasi dominasi mereka dalam sektor ini dan memiliki posisi yang lebih baik untuk menyelewengkan kebijakan sosial dan lingkungan ke arah yang paling menguntungkan kepentingan mereka.

Jelas perusahaan seperti Rio Tinto, Newmont dan Inco, yang kehadirannya sudah mapan di Indonesia, berada dalam posisi terbaik untuk meraih keuntungan dari rangsangan investasi baru pemerintah Indonesia.

Protes-protes Semakin Kuat

Kegoncangan politik tahun ini yang mengakhiri kekuasaan absolut Suharto dan konco-konconya memberi harapan kepada rakyat yang hak-haknya atas sumber daya alam diingkari selama bertahun-tahun. Komunikasi yang lebih baik, peningkatan organisasi dan berkurangnya sensor berarti oposisi lebih sanggup menentang perusahaan tambang yang paling rakus. Hal itu juga meningkatkan tekanan bagi pemerintah supaya membatasi kegiatannya yang merusakkan itu. Aksi belakangan ini dari masyarakat yang menderita akibat pertambangan meliputi protes oleh suku Dayak Benuaq dalam menentang pertambangan batu bara PT Truba Indo Coal Mining di tanah adat mereka di Kalimantan Timur. Suku Dayak lainnya yang tanahnya diambil oleh pertambangan PT KEM, yang juga beroperasi di Kalimantan Timur, berhasil menekan perusahaan untuk merundingkan pembayaran ganti rugi, pelanggaran HAM dan polusi (lihat juga DTE 38). Protes terhadap besarnya dampak kegiatan Freeport/Rio Tinto di Papua Barat terus berlanjut di Indonesia maupun lewat pengadilan Amerika Serikat. Kemiskinan juga mendorong ribuan orang setempat mengambil-alih penguasaan atas sumber daya alam yang diberi sebagai konsesi kepada perusahaan-perusahaan. Penguasa militer setempat, yang wewenang maupun morilnya menurun akibat kejatuhan Suharto, gagal menghentikan mereka. Di zaman Suharto, banyak masyarakat –yang melaksanakan pendulangan maupun pertambangan skala kecil di wilayah-wilayah yang kemudian diberikan sebagai konsesi tambang oleh pemerintah kepada perusahaan besar– dikambinghitamkan sebagai ‘penambang liar’. Biasanya masyarakat setempat dilarang memasuki kawasan tambang mereka yang dulu oleh perusahaan-perusahaan, dengan bantuan pihak keamanan.

Kini kemiskinan demikian parahnya sehingga pihak berwenang dan perusahaan harus melembut sedikit. PT Batubara Bukit Asam mengatakan akan mengijinkan para petambang skala kecil meneruskan kegiatan mereka di wilayahnya di Sumatera Barat jika mereka membentukkan koperasi dan menjual batu bara kepada perusahaan tsb. Selain itu, pemerintah pusat akan mengijinkan pemerintah daerah untuk mengeluarkan ijin bagi ‘Wilayah Tambang Rakyat’ — lokasi dimana pertambangan skala kecil oleh masyarakat diijinkan secara resmi– demi mengurangi birokrasi dan mempercepat proses pendaftaran.

Tempat Yang Tenang

erusahaan-perusahaan pertambangan besar yang berorientasi ekspor masih merasa enak di tengah badai ekonomi Indonesia. Perolehan Rio Tinto sedunia dalam paruh pertama tahun 1998 berkurang untuk tembaga, emas dan barang tambang lainnya. Namun kerugian itu diseimbangkan dengan keuntungan dari kegiatan mereka di Indonesia. Lebih banyak emas dan tembaga dihasilkan di Grasberg di Papua Barat dengan perluasannya operasi di sana. Produksi batu bara juga meningkat di tambang PT Kaltim Prima Coal di Kaltim, yang membantu perusahan asing itu menutup kerugian akibat menurunnya harga batu bara. Nilai tukar rupiah yang menurun menyebabkan keuntungan bagi perusahaan karena mengurangi biaya. (Ringkasan Pernyatan Pers Perusahaan, Financial Times 23/9/98)

Pengurangan biaya ini diwujudkan sebagai berkurangnya gaji pekerja dalam mata uang rupiah –karena perolehan perusahaan dalam mata uang dollar– yang menyebabkan terjadinya kerusuhan pekerja selama beberapa bulan belakangan (lihat DTE 38). Direncanakan keuntungan yang lebih besar di masa depan berhubung PT KPC ingin meningkatkan produksinya sampai 20 juta ton per tahun.

Down to Earth No. 39 Nopember 1998

(Sumber-sumber : Reuters 18/8/98; Singapore Business Times 19/8/98; Wall Street Journal 26/8/98; Australian Financial Review 29/8/98; Bloomberg 22/9/98; Dow Jones Newswire 20/7/98; Bisnis 3/10/98, 30/9/98; E-mail Dayak yang diposting Walhi 2/10/98, Jakarta Post 27/7/98, 7/9/98, 18/9/98)

Jakarta | Kamis, 09 Agt 2007 15:47:04 WIB

SEKALIPUN termasuk dalam prioritas pembahasan tahun ini, draf rancangan undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang merupakan revisi atas UU Nomor 11 Tahun 1967 mengenai Ketentuan Pokok Pertambangan dinilai masih bermasalah.

Substansi yang termuat dalam RUU tersebut bukan sekadar berpotensi melahirkan penolakan dari kelompok masyarakat yang belum dilibatkan dalam proses penyusunannya, tetapi juga bisa berakibat buruk bagi pengembangan investasi sektor pertambangan.

Direktur Utama PT Intenational Nickel Tbk (Inco) Arief Siregar menganggap izin pertambangan yang diberikan pemerintah masih sepihak atau hanya sisi pemerintah yang diuntungkan. Karena itu diharapkan izin pertambangan dibuat berimbang agar investasi pertambangan meningkat dari tahun ke tahun.

Lantas apa yang dikehendaki pengusaha? Bagaimana dengan belum adanya regulasi tentang pertambangan? Serta seperti apa solusinya? Berikut petikan wawancaranya dengan Januarti Sinarra Tjajadi dari Jurnal Nasional di sebuah rumah makan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (5/8)

Benarkah revisi UU Nomor 11 Tahun 1967 mengalami kemandekan?

Saya tidak mengomentari kenapa UU tersebut mandek. Yang menjadi pertanyaan terhadap RUU Pertambangan dan Batubara tersebut adalah status izin yang akan diberikan oleh pemerintah kepada investor. Menurut saya, izin tersebut tidak cukup kuat. Pertambangan adalah bisnis dengan investasinya besar, jika hanya izin tentu investor tidak mau karena sewaktu-waktu bisa dicabut. Izin itu berlaku hanya satu sisi, yaitu dari pemerintah saja.

Maksudnya tidak berimbang?

Indonesian Mining Association (IMA) mengharapkan izin itu lebih berimbang di kedua belah pihak, baik pemerintah maupun investor. Harus ada peluang dimana keduanya bicara sama tinggi. Dulu kami pernah mengusulkan supaya ada badan yang mengurusi sumber daya mineral. Peran badan itu menengahi dan bekerjasama antara pemerintah dan investor.

Badan ini yang kemudian membuat kerjasama dengan investor, bukan pemerintah langsung. Dengan begitu, investor dan pemerintah berada pada posisi sama tinggi sehingga bisa berdiskusi jika ada kontrak yang bermasalah. Jika Indonesia ingin mengajak investor masuk, tentunya harus ada jaminan berinvestasi yang jelas.

Kontrak karya masih diinginkan investor sedangkan pemerintah berencana menghapuskan? Bagaimana baiknya?

Saya tidak melihat pengaruh besar walaupun kontrak karya dihilangkan selama revisi UU tidak ditekankan pada perizinan. Jika masukan kami bisa diakomodasi, ini bukan kontrak karya, tetapi kontrak badan dengan investor. Saran kami adalah perjanjian atau agreement. Solusi itu sudah kami ajukan dan sampai sekarang masih digodok.

Ada usulan dari LSM sebaiknya mineral yang ada sekarang jangan ditambang untuk generasi selanjutnya?

Mineral adalah kekayaan, tapi tidak berarti apa-apa jika tidak ditambang. Proses pertambangan ini memberikan nilai terhadap value yang berjuta tahun tertanam di tanah. Kami datang menukar apa yang tidak berharga menjadi berharga. Itu bisa menjadi masukan pendapatan ke pemerintah dan sebaiknya digunakan untuk memperbaiki generasi ini.

Lagipula, mineral yang berharga hari ini, 20 tahun kedepan belum tentu berharga. Mineral yang saat ini tidak berharga, 20 tahun kedepan belum tentu tidak berharga. Contohnya, jika menambang asbes dilakukan 30 tahun lalu, harganya di pasar bagus. Namun jika sekarang menjual asbes, saya rasa tidak ada yang mau membeli.

Apa dampak belum adanya regulasi yang jelas seputar pertambangan?

Mulai tahun 1998 sampai sekarang sudah tidak ada lagi investasi tambang masuk ke Indonesia. Ini masalah yang sudah jelas di hadapan kita. Kepastian hukum sangat penting karena sektor pertambangan berinvestasi tinggi.

Draf rancangan undang-undang (RUU) yang rencananya akan diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Februari ini belum melewati konsultasi publik yang memadai. Substansi yang termuat dalam RUU itu bukan sekadar berpotensi melahirkan penolakan dari kelompok masyarakat yang belum dilibatkan dalam proses penyusunannya, tetapi juga bisa berakibat buruk bagi pengembangan sektor pertambangan.

Penilaian tersebut disampaikan Forum Masyarakat Tambang (Format) dalam jumpa pers di Gedung MPR/DPR, Jumat (18/2). Direktur Eksekutif Format Achmad Zulkarnain meminta agar pemerintah menunda dulu penyerahan draf RUU tersebut. Jika pemerintah bersikeras meneruskannya dengan segala masukan itu, Format menegaskan sikap mereka untuk menolak pengesahan RUU tersebut menjadi undang- undang.

Format menunjukkan empat kelemahan proses penyusunan draf RUU tersebut. Potensi penolakan akan muncul karena belum dilakukannya mekanisme konsultasi publik, termasuk mengabaikan keterlibatan pemerintah daerah. Draf tersebut juga tidak dilampiri naskah akademik untuk memberikan gambaran kondisi pertambangan secara umum. Draf juga dinilai tidak terintegrasi dengan undang-undang atau kebijakan di sektor lain. Karena itu, akan lebih baik jika segala kelemahan dalam proses penyusunan itu dituntaskan paling lambat tiga bulan ini.

Sejumlah substansi dalam draf RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga dinilai bermasalah. Tidak dicantumkannya keharusan menyertakan rencana pascatambang juga ditengarai bakal melahirkan persoalan lingkungan. (dik)