www.bpk.go.id

November 1, 2007 at 8:39 am Leave a comment

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu unsur penerimaan negara yang masuk dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan merupakan seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

BPK-RI telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yaitu pemeriksaan atas pengelolaan PNBP pada Departemen Energi dann Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk periode tahun 2005-2006. Anggaran dan realisasi PNBP pada Departemen ESDM untuk periode tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut:

(dalam juta rupiah)

Tahun

Nilai PNBP

Prosentase realisasi terhadap anggaran

Anggaran

Realisasi

Tahun 2005

4.181.519,04

4.559.038,60

109,03%

Tahun 2006

5.588.781,07

4.223.368,49 *

75,57%

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan PNBP di Departemen ESDM telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan konsisten, dan apakah PNBP yang diterima telah berdasarkan penetapan dan perhitungan serta telah disetorkan, ditatausahakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran pemeriksaan diarahkan pada keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan PNBP, ketertiban penatausahaan dan penyetoran ke kas negara, ketepatan pemungutan dan kewajaran perhitungan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ketertiban pelaporan dan pertanggungjawabannya.

Berdasarkan hasil penelaahan SPI atas pengelolaan PNBP pada Departemen ESDM, diketahui bahwa SPI tersebut dirancang dan atau dilaksanakan belum secara memadai.

Hasil pemeriksaan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

    1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
    2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
    3. Rencana Kegiatan Pemeriksaan BPK-RI (Revisi) Semester II TA 2006.

      1. Entitas yang diperiksa adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Kaltim Prima Coal.
        2. Jenis-jenis PNBP pada entitas yang diperiksa:

      2. a. Landrent/Iuran Tetap;
        b. Royalti/Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)
        3. Dasar hukum penetapan PNBP
        a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
        b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
        c. Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor 05A.KS/07.00/DJG/2005 tanggal 1 Juli 2005.
        4. Anggaran dan realisasi PNBP pada PT KPC untuk periode tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut:

    1. E. Jangka Waktu Pemeriksaan

      Pemeriksaan dilaksanakan mulai tanggal 4 september dan berakhir pada tanggal 23 September 2006.

      F. Obyek Pemeriksaanan

      1. Entitas yang diperiksa adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Kaltim Prima Coal.

      2. Jenis-jenis PNBP pada entitas yang diperiksa:

      a. Landrent/Iuran Tetap;
      b. Royalti/Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)

      3. Dasar hukum penetapan PNBP

      a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
      b. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
      c. Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor 05A.KS/07.00/DJG/2005 tanggal 1 Juli 2005.

      4. Anggaran dan realisasi PNBP pada PT KPC untuk periode tahun 2005-2006 adalah sebagai berikut:

      (dalam ribu USD)

      No

      Jenis Penerimaan

      Realisasi Penerimaan

      A

      TA 2005

      1

      Iuran Tetap PKP2B

      90.96

      2

      DHPB

      153,013.92

      Total 2005

      153,104.88

      B

      TA 2006 (s.d Juni 2006)

      1

      Iuran Tetap PKP2B

      45.48

      2

      DHPB

      77,110.19

      Total 2005

      77,155.67

  1. 1. Royalti atas penjualan batubara PT Kaltim Prima Coal (KPC) TA 2005 dan 2006 (semester I) kurang pungut sebesar USD13,844.53 ribu, sehingga Pemerintah kurang menerima royalti dari PT KPC. Hal tersebut disebabkan PT KPC terlambat melakukan rekonsiliasi penghitungan royalti dengan Indocoal Resources yang menggunakan harga jual ke pembeli akhir sebagai dasar penghitungan royalti, dan pengawasan dari Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi belum optimal.

    2. Royalti dan denda keterlambatan Tahun 2005 dan Semester I 2006 kurang bayar sebesar USD23,121.29 ribu, sehingga Pemerintah kurang menerima royalti dan denda dari PT KPC senilai tersebut. Hal tersebut disebabkan PT KPC lalai menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah berupa pembayaran royalti dan denda.

    3. Royalti atas penggunaan langsung batubara Tahun 2005 dan Semester I 2006 tidak dipungut, sehingga Pemerintah kurang menerima royalti dari PT Kaltim Prima Coal sebesar USD173.15 ribu. Hal tersebut disebabkan PKP2B tidak mengatur mengenai pemakaian batubara untuk kepentingan sendiri, sehingga PT Kaltim Prima Coal mengikuti kebijakan yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah yang diwakili oleh Perum Tambang Batubara dalam Minute of Meeting tanggal 11 April 1990 tentang tatacara perhitungan royalti yang menyebutkan bahwa hak Pemerintah adalah 13,5% dari shipment batubara. Berkaitan dengan permasalahan di atas, BPK-RI menyarankan kepada Menteri ESDM untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjutnya sebagaimana terinci dalam laporan ini.

    BADAN PEMERIKSA KEUANGAN – RI

    Penanggung Jawab Pemeriksaan,

    Drs. Soekoyo

    NIP 240000742

    HASIL PEMERIKSAAN

    I. Gambaran Umum Pemeriksaan

    A. Dasar Hukum Pemeriksaan

    B. Tujuan Pemeriksaan

    Pemeriksaan atas pengelolaan PNBP bertujuan untuk menilai apakah:

    1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan PNBP telah dirancang secara memadai dan dilaksanakan konsisten

    2. PNBP yang dikelolanya telah ditatausahakan, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara tertib dan memadai

    3. PNBP yang diterimanya telah ditetapkan dan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    4. PNBP yang diterimanya telah disetor seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    C. Sasaran Pemeriksaan

    Sasaran pemeriksaan atas pengelolaan PNBP TA 2005 dan TA 2006 adalah:

    1. Keandalan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas pengelolaan PNBP

    2. Ketertiban penatausahaan dan penyetoran ke kas negara

    3. Ketepatan pemungutan dan kewajaran perhitungan tarif PNBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

    4. Ketertiban pelaporan dan pertanggungjawabannya

    D. Metode Pemeriksaan
    Metode yang diterapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan PNBP adalah pendekatan resiko serta mempertimbangkan materialitas. Pendekatan resiko didasarkan pada pemahaman dan pengujian atas efektivitas SPI, antara lain terhadap cara pencatatan dan pengeluaran uang maupun pelaporannya. Hasil pemahaman dan pengujian atas SPI tersebut akan menentukan tingkat keandalan SPI, sesuai asersi manajemen dan ketentuan yang berlaku. Pengujian terhadap pelaksanaan pengendalian terbatas pada angka-angka yang disajikan untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yangmendukung kesimpulan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini dilakukan pengujian substantif atas transaksi keuangan secara terbatas. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian secara uji-petik atas unit-unit dalam populasi yang akan diuji. Kesimpulan pemeriksaan akan diperoleh berdasarkan hasil uji-petik yang dijadikan dasar untuk menggambarkan kondisi dari populasinya.

II. Gambaran Umum Sistem Pengendalian Intern

Hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) atas penyusunan, penyajian dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan kegiatan operasional PNBP adalah sebagai berikut:

A Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Organisasi dan Personalia

Pengelolaan dan pertanggungjawaban PNBP di lingkungan Dep. ESDM dilaksanakan oleh Biro Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri No. 1915 Tahun 2001 tanggal 23 Juli 2001 dan telah diubah dengan SK Menteri No. 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang bertanggung jawab untuk memonitor kegiatan dimaksud. Pada Tahun Anggaran 2005 dan 2006 kegiatan pengawasan terhadap 46 perusahaan Kontrak Karya (KK), 80 perusahaan PKP2B, dan 425 perusahaan Kuasa Pertambangan dilaksanakan oleh 33 orang pegawai terdiri dari 16 orang staf Subdit Produksi dan Pemasaran pada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara dan 17 orang staf Subdit Penerimaan Negara pada Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan Panas Bumi.

Susunan organisasi telah memisahkan fungsi pencatatan, penghitungan, dan verifikasi serta telah adanya pembagian tugas dan tidak terdapat perangkapan jabatan yang melemahkan pengendalian.

2. Kebijakan

Dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pertambangan Batubara (PKP2B) ditetapkan kewajiban perusahaan/kontraktor kepada Pemerintah diantaranya berupa pembayaran iuran tetap (deadrent) dan iuran produksi (royalty). Perhitungan iuran tetap didasarkan pada luas wilayah yang dikuasai perusahaan dikalikan tarif yang telah ditentukan, sedangkan iuran produksi (royalty) dari perusahaan PKP2B ditetapkan 13,5% dari total produksi per tahun secara in kind (batubara). Melalui Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara antara Perusahaan dengan Pemerintah, Pemerintah menunjuk perusahaan untuk menjualkan batubara bagian pemerintah, sehingga royalti yang dibayarkan perusahaan adalah penjualan batubara bagian pemerintah dikurangi dengan proporsi pengeluaran bersama yang diperkenankan dalam kontrak.

Pembayaran hasil penjualan bagian Pemerintah oleh perusahaan dilakukan per triwulanan dan perusahaan diwajibkan menyetor hasilnya langsung ke Kas Negara. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyetoran hasil penjualan, maka perusahaan dikenakan denda 2 % per bulan untuk mata uang Rupiah dan 1% per bulan untuk mata uang USD. Apabila diketahui terjadi keterlambatan atas penyetoran hasil penjualan oleh perusahaan, maka Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara, Ditjen Minerbapabum akan mengirimkan pemberitahuan atau surat teguran kepada pihak perusahaan atas kelalaian dan apabila perusahaan tidak segera menanggapinya maka pihak Ditjen Minerbapabum akan membuat surat pemutusan kontrak sepihak.

Kebijakan mengenai penetapan royalti dan iuran tetap serta pengenaan denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban keuangan perusahaan telah diterapkan secara memadai melalui pelaksanaan PP 45 tahun 2003, Kepmen Pertambangan Dan Energi Nomor 1261k/25/MPE/1999 dan Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara itu sendiri, serta aturan lainnya.

3. Perencanaan

Pendapatan Negara Bukan Pajak sumber daya alam di lingkungan Dep ESDM TA 2005 diestimasikan sebesar Rp4.181.519.04 juta dan realisasinya sebesar Rp4.559.038.60 juta. Sedangkan untuk tahun 2006 target diestimasikan sebesar Rp5.588.781,07 juta, sedangkan realisasinya sampai dengan Semester I tahun 2006 sebesar Rp4.223.368,49 juta.

Perencanaan penetapan anggaran penerimaan PNBP Dep. ESDM didasarkan pada hasil pembahasan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) antara perusahaan/kontraktor dengan Ditjen Minerbapabum. Pembahasan tersebut pada umumnya dilaksanakan pada setiap bulan November dan Desember berdasarkan data keuangan dan data hasil produksi tahun berjalan. Ditjen Minerbapabum selanjutnya akan memperkirakan besar PNBP setelah mengevaluasi laporan keuangan, laporan produksi, dan laporan penjualan perusahaan yang bersangkutan.

Perencanaan atas PNBP Dep. ESDM disusun secara jelas dan dilaksanakan secara memadai melalui pembahasan dengan instansi terkait lainnya.

4. Prosedur.

Prosedur Perhitungan kewajiban Perusahaan PKP2B dilaksanakan secara self assessment oleh perusahaan. Kewajiban tersebut meliputi kewajiban keuangan sesuai kontrak, diantaranya meliputi pembayaran atas iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan pajak-pajak. Khusus untuk perhitungan kewajiban pembayaran royalti dan iuran tetap, pihak Perusahaan PKP2B menghitung berdasarkan jumlah produksinya. Laporan produksi tersebut dilaporkan kepada Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara (DPMB) Dep. ESDM termasuk laporan hasil penjualan batubara milik Pemerintah yang dijual bersama-sama dengan milik perusahaan.

Hasil penjualan batubara milik Pemerintah oleh perusahaan akan disetorkan kepada Pemerintah Indonesia melalui rekening Kas Negara Nomor 501.000000 pada Bank Indonesia sebagai penerimaan hasil tambang. Kas Negara menyampaikan copy bukti setor ke Departemen ESDM dhi. Biro Keuangan yang merekapitulasi pendapatan tersebut sebagai PNBP berdasarkan bukti setor (nota kredit) yang dikirim oleh Kas Negara atau berdasarkan RKP (Rekening Koran Pemerintah) dari Dit. PKN Dirjen Perbendaharaan Dep. Keuangan. Berdasarkan data PNBP yang telah dicocokkan tersebut, Departemen ESDM mengeluarkan surat pemberitahuan kepada Dep. Keuangan untuk membagikan dana perimbangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan.
Prosedur pembayaran iuran tetap, iuran produksi/royalti, dan pajak-pajak dilaksanakan secara self assesment. Dari hasil pemeriksaan diketahui terdapat perusahaan yang lalai, terlambat, maupun kurang bayar dalam melaksanakan kewajiban keuangannya. Hal ini disebabkan pengawasan yang lemah dan belum maksimalnya upaya dari Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara (DPMB) untuk menagih kewajiban perusahaan tersebut.

5. Pembukuan/penatausahaan

Penatausahaan administrasi keuangan atas kegiatan PKP2B dilaksanakan oleh Sub Bagian Anggaran Pendapatan, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan Dep. ESDM dengan membukukan seluruh penerimaan negara sektor sumber daya alam berdasarkan pada copy bukti setor yang diterima dari Kas Negara atau perusahaan. Selain copy bukti setor, Sub. Bag Anggaran Pendapatan membukukan penerimaan dari RKP.

Laporan rekapitulasi penerimaan sumber daya alam yang dibuat Biro Keuangan Dep. ESDM khususnya untuk penerimaan dari sektor batubara (PKP2B) dicocokkan dengan Subdit PMBP pada Direktorat PMBP dan BLU DJAPK Dep. Keuangan setiap triwulanan sebelum dilaksanakan pembagiannya ke daerah-daerah. Pembukuan dana hasil kegiatan PKP2B lebih banyak dilakukan oleh Dit. PMBP dan BLU Dep. Keuangan sedangkan pihak Dep. ESDM, dhi. Sub Bagian Anggaran Pendapatan, hanya menerima tembusan copy bukti setor dan dibukukan sesuai hasil perhitungan pembagian yang dilakukan oleh Dep. Keuangan.

6. Pelaporan

PNBP dari sektor sumber daya alam, dilaporkan oleh Dep. ESDM melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Namun karena proses pelaporan LRA dan pelaporan PNBP pada Dep. ESDM dilaksanakan oleh dua unit kerja yang terpisah, maka laporan PNBP dalam LRA berbeda dengan yang dilaporkan oleh Sub Bagian Anggaran Pendapatan. Perbedaan ini disebabkan data yang dibukukan dalam LRA hanya berdasarkan data SSBP yang dikirimkan dari Kas Negara sedangkan data yang dilaporkan oleh Sub Bagian Anggaran Pendapatan selain SSBP juga berdasarkan copy bukti setor. Pelaporan besarnya PNBP Dep. ESDM belum sepenuhnya benar karena lemahnya koordinasi di antara bagian yang terlibat dalam pelaporan di lingkungan Dep. ESDM. Selain itu masih terdapat beberapa permasalahan dari pihak perusahaan terkait dengan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara (DPMB) yaitu:

a. Laporan disampaikan tidak tepat waktu;
b. Laporan tidak lengkap, yaitu mengenai informasi yang tidak dilaporkan;
c. Laporan tidak seragam, sehingga menyulitkan untuk mengevaluasi.

7. Pengawasan

Pengawasan PNBP dari sektor sumber daya alam dilaksanakan oleh DPMB Dep. ESDM dan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) dari Direktur PMBP dan BLU) DJAPK Dep. Keuangan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPMB Dep. ESDM meliputi pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan mulai tata cara pertambangan sampai dengan perhitungan data produksi dan pemasaran. Pengawasan tersebut pada kegiatan tahun berjalan. Sedangkan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim OPN meliputi pengawasan atas kewajaran data penjualan termasuk harga jual, pembebanan biaya penjualan, dan kebenaran perhitungan persediaan milik Pemerintah. Pengawasan oleh Tim OPN adalah pengawasan atas kegiatan tahun yang lalu (post audit).

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPMB meliputi bidang produksi dan pemasaran. Pelaksanaan evaluasi dalam DPMB dilakukan oleh tim-tim evaluator yang masing-masing menangani suatu perusahaan tertentu. Tim evaluator memantau kelengkapan data yang dikirim oleh perusahaan pelaksana PKP2B, meliputi data produksi bulanan, laporan triwulanan dan dokumen-dokumen penjualan. Selanjutnya atas data yang diterima, dilakukan evaluasi produksi dan pemasaran. Evaluasi produksi dilakukan dengan merekapitulasi data serta mereview perhitungan perusahaan. Jika ditemukan kejanggalan atau trend yang berbeda dengan periode sebelumnya, evaluator akan menanyakan hal tersebut kepada perusahaan.

Evaluasi pemasaran dilakukan dengan merekapitulasi data penjualan dalam hal ini bill of lading. Selain itu dilakukan juga pemantauan atas harga mineral di pasar dunia, yaitu pada Barlow Jonker untuk batubara dan pada London Mineral Exchange (LME) untuk Nickel dan mineral lainnya.
Data-data produksi yang telah direkapitulasi oleh DPMB kemudian diinput di website yang bisa di akses oleh publik.

Di akhir tahun dilakukan pula evaluasi atas kinerja perusahaan, yaitu dengan membandingkan laporan tahunan perusahaan dengan RKAB perusahaan tahun terkait. Pembahasan juga dilakukan untuk RKAB tahun yang akan datang yang harus disetujui oleh Dep. ESDM.
Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kelemahan dalam SPI, khususnya mengenai prosedur kerja dan pengawasan serta ketaatan pada azas yang tidak sepenuhnya dilaksanakan baik oleh para pelaksana maupun penanggungjawab pengelolaan PNBP Iuran PKP2B. Beberapa kelemahan adalah:

a. Tidak ada sanksi yang tegas atas kelambatan pengiriman laporan-laporan tersebut meskipun hal itu dimungkinkan dalam kontrak.
b. Evaluasi yang dilakukan lebih bersifat administratif yaitu rekapitulasi tanpa ada analisa mendalam atas transaksi yang terjadi.

B PT Kaltim Prima Coal

1. Pendirian

PT KPC didirikan berdasarkan akta notaris No 28 oleh notaris Warda Sungkar Alurmei, S.H pada tanggal 9 Maret 1982 yang telah disahkan oleh menteri kehakiman dengan surat keputusan Y.A.S/208/25 pada tanggal 16 maret 1982 dan telah di amandemen beberapa kali dan yang terakhir melalui akte notaris No 175 oleh notaris Sutjipto, S.H pada tanggal 29 Juli 1997. Akte ini disahkan oleh menteri kehakiman pada tanggal 3 September 1997 dengan surat keputusan No.C2-8987-HT.01.04.TH.97 dan dipublikasikan di Supplement No.810 of State Gazette No.11 tanggal 6 Februari 1998.

2. Kepemilikan

Pada tanggal 16 juli 2003, PT Bumi Resources Tbk menandatangani perjanjian jual beli antara BP dan Rio Tinto untuk mengakuisisi PT Kaltim Prima Coal. Kesepakatan jual beli diselesaikan pada tanggal 10 Oktober 2003. PT Bumi Resources Tbk didirikan pada tahun 1973 dan termasuk salah satu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya.

Bisnis utama perusahaan adalah di bidang energi, minyak dan gas bumi. Sejak terdaftar di bursa efek pada tahun 1990, perusahaan telah mengakuisisi beberapa perusahaan yaitu Gallo Oil (Jersey) Ltd., PT Arutmin Indonesia dan PT Kaltim Prima Coal. Akuisisi ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi “World Class Operator with World Wide Operations” dalam sektor bisnis utama perusahaan.

3. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B)

Pada tanggal 8 april 1982, PT KPC melakukan perjanjian kerjasama batubara dengan PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebagai salah satu BUMN yang bergerak dibidang eksplorasi dan eksploitasi batubara di Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur pertambangan berlokasi di Sangatta dimulai pada bulan Januari tahun 1989 dan PT KPC memperbesar skala produksi pada 1 September 1991 dibawah kesepakatan dalam PKP2B. Pada tahun 1997 PKP2B diamandemen dimana hak dan kewajiban PTBA dialihkan kepada Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berlaku efektif 1 Juli 1997.

4. Lokasi

Kegiatan operasi PT KPC terletak di sekitar Sangatta, kota di Kutai Timur, provinsi Kalimantan Timur di Indonesia. Sangatta terletak 180 KM sebelah utara Samarinda dan 310 KM sebelah utara Balikpapan. KPC mempunyai sejumlah pit atau lokasi tambang yang terletak di Sangatta yang dioperasikan oleh KPC dan kontraktor.

Pada Juni 2005, kegiatan tambang di Bengalon mulai dioperasikan dan terletak kira-kira 25 KM ke arah utara dari Sangatta. Kegiatan operasi pertambangan Bengalon dikontrakkan kepada PT Darma Henwa.

Pertambangan Sangatta terletak tidak jauh dari fasilitas pelabuhan di Tanjung Bara yang dihubungkan dengan Over Land Conveyor sepanjang kira-kira 13 KM. Pertambangan Bengalon juga terletak tidak jauh dengan pantai dan dihubungkan oleh jalan tambang sepanjang 22 KM ke fasilitas pelabuhan di Tanjung Bara.

Sebagian besar karyawan PT KPC tinggal di Swarga Barga dan Prima Griya Lestari, area perumahan yang dibangun perusahaan. Sebagian karyawan yang lain bertempat tinggal di komunitas Tanjung Bara yang terletak kira-kira 17 KM dari pertambangan.

5. Kegiatan Pertambangan

Kegiatan penambangan dilakukan oleh PT KPC dan bekerja sama dengan sub kontraktor (Thiess & Pama). PT KPC melakukan kegiatan penambangan di lima pit antara lain pit Bukit Hatari AB, Belut, Pelikan, Harapan South, Khayal, Bengalon. Sedangkan sub kontraktor Pama melakukan kegiatan penambangan di pit J dan sub kontraktor Thiess melakukan kegiatan penambangan di Bendili dan Melawan.

PT KPC memiliki crusher yang berfungsi untuk memecah batubara sesuai dengan keinginan konsumen sebanyak 5 unit dan 1 unit crusher untuk proses pencucian batubara yang terletak di Sangatta dan 1 unit crusher yang terletak di Bengalon. Infrastruktur yang menjadi keunggulan PT KPC adalah Over Land Conveyor sepanjang 13 KM yang mampu mengangkut 4200 MTph batubara menuju port dan berakhir di shipment. Selain memiliki OLC, PT KPC juga memiliki Barge Facilities Loading di Sangatta dan Main Facilities Loading di Bengalon untuk mensupport penjualan batubara. Jenis batubara yang diproduksi PT KPC terdiri dari jenis Prima, Pinang dan Melawan dimana masing-masing jenis memiliki struktur dan komposisi yang berbeda. Produk yang menjadi andalan adalah batubara jenis Prima.

6. Ikhtisar Laporan Keuangan

TAHUN

2005

2004

A

Balance Sheet

Assets

– Current Assets

369.567.773

297.399.824

– Non Current Assets

837.378.672

740.921.425

Total Assets

1.206.946.445

1.038.321.249

Liabilities And Shareholders’ Equity

– Current Liabilities

537.006.550

433.869.416

– Non Current Liabilities

446.731.243

441.100.609

– Shareholders’ Equity

223.208.652

163.351.224

Total Liabilities And Shareholders’ Equity

1.206.946.445

1.038.321.249

B

Revenue, Expenses, & Net Income

Net Sales

1.076.053.260

659.170.996

Cost Of Sales

(823.307.811)

(386.957.740)

Gross Profit

252.745.449

272.213.256

Operating Expenses

(124.112.122)

(87.310.412)

Operating Income

128.633.327

184.902.844

Other Income (Expenses)

(18.393.024)

(23.938.958)

Income Before Tax Benefit (Expenses)

110.240.303

160.963.886

Tax Benefit (Expenses)

(50.382.875)

(72.026.395)

Net Income

59.857.428

88.937.491

III. Temuan Pemeriksaan

Ketertiban penatausahaan dan penyetoran ke kas negara

a. Royalti pemerintah atas penjualan batubara PT Kaltim Prima Coal kurang pungut sebesar USD13,844.53 ribu

Berdasarkan Perjanjian kerjasama penjualan batubara Nomor 05A.KS/07.00/DJG/2005 tanggal 1 Juli 2005, Pemerintah memperoleh royalti sebesar 13,5% dari seluruh batubara yang diproduksi PT KPC yang diambil dari fasilitas pemuatan terakhir milik PT KPC. Sesuai Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara antara Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral (DGSDM) dengan PT KPC, Nomor 05A.KS/07.00/DJG/2005 tanggal 1 Juli 2005 Pemerintah menunjuk PT KPC untuk melakukan penjualan Batubara Pemerintah tersebut. Dengan demikian dalam setiap pengapalan sesuai dengan transaksi jual beli selalu terdiri dari 86,5% batubara PT KPC dan 13,5% batubara Pemerintah.

PT KPC menjual batubara hasil produksinya melalui dua cara yaitu langsung kepada pembeli atau melalui Indocoal Resources Limited (Indocoal). Penjualan melalui Indocoal dilakukan melalui dua tahap yaitu penjualan dari PT KPC ke Indocoal dan penjualan dari Indocoal ke pembeli akhir (end user). Dalam pelaksanaannya perhitungan besarnya royalti dilakukan oleh PT KPC didasarkan pada penjualan kepada Indocoal meskipun dalam kontrak disebutkan bahwa royalti dihitung berdasarkan penjualan batubara ke pembeli akhir. Rekonsiliasi dilakukan secara periodik oleh PT KPC dengan Indocoal untuk mengetahui harga jual batubara Indocoal ke pembeli akhir sehingga nilai royalti PT KPC sesuai dengan ketentuan, yaitu dihitung berdasarkan harga jual ke pembeli akhir.

Royalti PT KPC periode 2005 dan Semester I 2006 berdasarkan data Ditjen Minerbapabum Departemen ESDM yang diperoleh dari PT KPC berdasarkan harga penjualan kepada Indocoal adalah sebesar USD216,279.58 ribu.
Hasil audit BPK menunjukkan bahwa royalti PT KPC untuk periode 2005 dan Semester I 2006 berdasarkan harga jual pada pembeli akhir adalah sebesar USD230,124.12 ribu, sehingga untuk periode tersebut terjadi kekurangan kewajiban sebesar USD13,844.53 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Bulan

Royalti Menurut Perhitungan BPK-RI

Royalti yang dilaporkan PT KPC ke DESDM

Selisih

Tahun 2005

Triwulan I

27,974.01

27,616.07

357.93

Triwulan II

35,436.89

34,691.71

745.17

Triwulan III

46,027.60

44,071.26

1,956.33

Triwulan IV

43,575.41

40,584.49

2,990.91

Total 2005

153,013.92

146,963.55

6,050.36

Semester I 2006

Triwulan I

37,384.08

34,048.37

3,335.71

Triwulan II

39,726.11

35,267.65

4,458.45

Total Semester

77,110.19

69,316.03

7,794.16

Total 2005 & Sm I 2006

230,124.11

216,279.58

13,844.53

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor 05A.KS/07.00/DJG/2005 tanggal 1 Juli 2005:

1) Pasal 2 ayat (1), pemerintah menunjuk perusahaan untuk melakukan penjualan batubara pemerintah, yaitu sebesar 13,5% dari seluruh betubara yang diproduksi oleh perusahaan yang diambil dari fasilitas pemuatan terakhir milik perusahaan.
2) Pasal 2 ayat (2), dalam setiap pengapalan sesuai dengan transaksi jual beli akan selalu terdiri dari 86,5% batubara perusahaan dan 13,5% batubara pemerintah.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah kurang menerima royalti dari PT KPC Tahun 2005 dan Semester I 2006 sebesar USD13,844.53 ribu.
Hal tersebut terjadi karena PT KPC terlambat melakukan rekonsiliasi penghitungan royalti dengan Indocoal untuk mengetahui nilai penjualan batubara Indocoal ke pembeli akhir sebagai dasar penghitungan royalti, dan pengawasan dari Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi belum optimal.

Atas permasalahan tersebut PT KPC menyatakan setuju dengan perhitungan BPK. Selisih tersebut semata disebabkan karena pada saat pemeriksaan oleh BPK PT KPC masih dalam proses rekonsiliasi penghitungan royalti tersebut. Dirjen Minerbapabum menyatakan bahwa penghitungan besarnya nilai penjualan batubara bagian pemerintah dilakukan secara self assessment oleh perusahaan, dan data yang tercatat di Ditjen Minerbapabum didasarkan pada laporan dari perusahaan. Rekonsliasi data dilakukan pada saat pemerintah melakukan audit. Berdasarkan hasil audit BPK Dirjen Minerbapabum akan menagih kewajiban keuangan PT KPC periode tahun 2005 sampai dengan Triwulan II 2006 yang kurang pungut sebesar USD13,844.53 ribu.

BPK RI menyarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memerintahkan Dirjen Minerbapabum untuk segera menagih kekurangan tersebut dan meningkatkan pengawasan atas perhitungan royalti perusahaan-perusahaan PKP2B.

b. Royalti Pemerintah dan denda keterlambatan kurang bayar sebesar USD23,121.29 ribu

Sesuai Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, PT KPC wajib menyetor royalti setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah disepakati sebagai pengeluaran bersama. Royalti tersebut disetorkan ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir triwulan, dalam bentuk mata uang sesuai dengan yang diterima KPC dari setiap penjualan batubara.

Hasil evaluasi atas perhitungan royalti PT KPC periode tahun 2005 s.d. Semester I 2006 menunjukkan bahwa kewajiban royalti PT KPC pada periode tersebut adalah sebesar USD230,124.12 ribu. Dari jumlah tersebut sampai dengan pemeriksaan berakhir PT KPC telah melaporkan kewajiban royalti tahun 2005 dan semester I 2006 kepada Departemen ESDM sebesar USD216,279.58 ribu. Berdasarkan review atas realisasi pembayaran royalti dan pemotongan klaim Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diketahui bahwa pembayaran royalti yang dilakukan oleh PT KPC atas kewajibannya tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan sehingga dapat dikenakan sanksi berupa denda.

Dari jumlah yang telah dilaporkan tersebut, sampai dengan Oktober 2006 PT KPC telah melakukan 17 kali pembayaran secara bertahap kepada pemerintah atas kewajiban royalti tahun 2005 dan royalti semester I tahun 2006 sebesar USD138,106.29 ribu. Sehingga sampai dengan akhir pemeriksaan, dengan pemotongan klaim PPN sebesar USD67,611.61 ribu, masih terdapat kewajiban yang belum dibayar oleh PT KPC sebesar USD23,121.29 ribu, yang terdiri dari royalti sebesar USD10,561.68 ribu dan denda sebesar USD12,559.60 ribu. Pemotongan klaim PPN sebesar USD67,611.61 ribu atas royalti dilakukan PT KPC karena PPN senilai tersebut belum direimburse oleh Pemerintah. Dalam PKP2B dijelaskan bahwa pajak-pajak yang tidak diatur dalam kontrak, termasuk PPN, ditanggung pemerintah. Rincian perhitungan terlampir.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor 05A.KS/07.00/DJG/2005 tanggal 1 Juli 2005:
1) Pasal 5 ayat 4 antara lain menyatakan Perusahaan wajib menyetor hasil penjualan batubara Pemerintah ke Rekening Kas Negara pada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 hari setelah akhir triwulan.
2) Pasal 5 ayat 5, antara lain menyatakan bahwa setiap keterlambatan dalam pembayaran oleh perusahaan akan dikenakan bunga setiap bulan sebesar 2% untuk transaksi dalam Rupiah dan 1% untuk transaksi dalam Dolar Amerika sejak pembayaran jatuh tempo sampai dengan pelaksanaan pembayaran jumlah terutang, dan bagian dari bulan dihitung satu bulan.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah kurang menerima royalti dan denda Tahun 2005 dan Semester I 2006 dari PT KPC sebesar USD23,121.29 ribu.

Hal tersebut terjadi karena PT KPC lalai menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah berupa pembayaran royalti dan denda.

Atas permasalahan tersebut PT KPC menyatakan setuju atas perhitungan BPK atas saldo pokok tunggakan. PT KPC setuju dengan adanya unsur denda namun minta agar denda yang harus dibayar sebesar USD8,080.82 ribu untuk tahun 2005 dan semester I 2006 sesuai perhitungan PT KPC. Dirjen Minerbapabum menyatakan akan menagih kewajiban keuangan PT KPC periode tahun 2005 sampai dengan Triwulan II 2006 yang terdiri dari royalti yang kurang dibayar sebesar USD10,561.68 ribu dan denda keterlambatan sebesar USD12,559.60 ribu.

BPK RI menyarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memerintahkan Dirjen Minerbapabum untuk segera menagih tunggakan royalti dan dendanya tersebut dan meningkatkan pengawasan atas pembayaran royalti perusahaan-perusahaan PKP2B.

c. Royalti atas penggunaan langsung batubara tidak dipungut sebesar USD173.15 ribu

Untuk memenuhi kebutuhan listrik terutama untuk kepentingan produksi dan penjualan, PT Kaltim Prima Coal (PT KPC) membangun satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di lingkungan PT KPC. Bahan bakar yang digunakan adalah batubara hasil produksi PT KPC sendiri. Listrik yang dihasilkan PLTU tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan mulai dari produksi sampai dengan penjualan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penggunaan batubara sendiri untuk keperluan PLTU tersebut pada periode 2005 dan semester I 2006 adalah sebesar 58.858,2 MT dengan total daya listrik yang dihasilkan pada periode yang sama sebesar 129.680 MW. Dari nilai daya tersebut, 93.552,70 MW digunakan untuk keperluan produksi dan 35.822,33 MW digunakan untuk keperluan penjualan.

Dari hasil penelitian terhadap perhitungan royalti yang dibayarkan PT KPC kepada pemerintah diketahui batubara yang digunakan untuk keperluan pembangkit listrik tersebut ternyata belum diperhitungkan dalam royalti pemerintah.

Dalam hal ini penggunaan batubara pemerintah untuk menghasilkan listrik untuk keperluan penjualan sebesar 35.822,33 MW bisa dibenarkan karena penggunaannya bisa dikategorikan sebagai biaya bersama. Hal yang sama tidak berlaku bagi penggunaan batubara yang menghasilkan listrik sebesar 93.552,70 MW untuk keperluan produksi karena biaya produksi sepenuhnya merupakan beban perusahaan. Oleh karena itu penggunaan batubara untuk proses produksi tersebut perlu memperhitungkan batubara bagian pemerintah yang digunakan.

Berdasarkan perhitungan BPK dari total batubara yang digunakan untuk PLTU sebesar 58.858,2 MT, yang digunakan untuk produksi adalah sebesar 42.344,20 MT. Sehingga jumlah batubara bagian pemerintah yang digunakan untuk produksi PT KPC adalah sebesar 5.716,47MT (13,5% x 42,344,20MT). Dengan perhitungan harga produksi batubara sebesar USD30.29 maka besarnya royalti yang dibayar PT KPC kurang sebesar USD173.15 ribu.
Kondisi di atas tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara antara Direktorat Jenderal Geologi Dan Sumber Daya Mineral Dengan PT Kaltim Prima Coal yaitu mengacu pada:

1) Pasal 1 ayat (3); Batubara Pemerintah berarti batubara bagian pemerintah, yaitu 13,5% (tiga belas koma lima per seratus) dari seluruh batubara yang diproduksi oleh perusahaan yang menjadi hak pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara.

2) Pasal 1 ayat (6); Pengeluaran Bersama adalah beban biaya bersama yang timbul pada setiap Pengapalan.

Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah kurang menerima royalti Tahun 2005 dan Semester I 2006 dari PT Kaltim Prima Coal sebesar USD173.15 ribu.

Hal tersebut terjadi karena PT Kaltim Prima Coal mengikuti kebijakan yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah yang diwakili oleh Perum Tambang Batubara dalam Minutes of Meeting tanggal 11 April 1990 tentang tatacara perhitungan royalti yang menyebutkan bahwa hak Pemerintah adalah 13,5% dari shipment batubara.

Atas permasalahan tersebut PT KPC menyatakan bahwa selisih tersebut terjadi karena metode perhitungan yang dilakukan oleh PT KPC untuk hak pemerintah sebesar 13,5% dari shipment, dimana metode tersebut dilakukan berdasarkan pada hasil pertemuan tanggal 11 April 1990, antara PT KPC dan pemerintah yang diwakili oleh Perum Tambang Batubara. Namun dengan adanya perhitungan yang obyektif dari BPK dimana unsur penggunaan untuk produksi dan pengapalan telah dipisahkan sedemikian rupa, dengan ini PT KPC dapat menerima perhitungan BPK senilai USD173.15 ribu. Dirjen minerbapabum menyatakan akan melakukan penagihan atas nilai batubara bagian pemerintah yang digunakan oleh PT KPC untuk pembangkit listrik sebesar USD173.15 ribu.

BPK RI menyarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memerintahkan Dirjen Minerbapabum untuk segera menagih kekurangan perhitungan royalti tersebut dan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan PKP2B.

d. Saldo Akhir Batubara PT KPC Di Tanjung Bara Coal Terminal Menurut Perhitungan BPK RI Berbeda Dengan Hasil Stok Opname

Pelaksanaan produksi batubara dari lokasi penambangan (pit area/loading point) sampai penjualan batubara PT KPC terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

1) Pengupasan tanah penutup (over burden) dan pembuangannya;

2) Penggalian dan pengangkutan batubara dari pit area ke Run of Mine (ROM) Stock pile.

3) Pemecahan dan pencucian batubara di crusher Coal Production Plant (CPP) dan pengangkutan menggunakan Over Land Conveyor (OLC) dan trucking ke stok pile Tanjung Bara Coal Terminal (TBCT).

4) Penjualan batubara.
Hasil pengujian secara sample terhadap data sumber harian yaitu Stacking and Shiftloading Summary Report pada tiga bulan terakhir 2005 diketahui bahwa total stock akhir triwulan IV tahun 2005 di Tanjung Bara Coal Terminal (TBCT) adalah sebesar 774.243 MT. Sedangkan hasil Stock Opname pada triwulan IV tahun 2005 menunjukkan jumlah stock di TBCT sebesar 736.099 MT. Dengan demikian terjadi kekurangan stock batubara di TBCT sebesar 38.144 MT, dengan rincian sebagai berikut:

Month

October (MT)

November (MT)

December (MT)

A. Stok awal TBCT

803.971 *

858.703

860.740

B. Produksi Batubara:

– Stacking South

405.232

187.729

126.746

– Stacking North

198.770

288.741

232.257

– By pass

1.602.658

2.073.431

2.191.714

C. Batubara siap jual (A + B)

3.010.631

3.410.048

3.411.457

D. Penjualan Batubara

2.151.928

2.549.308

2.635.770

E. Stok Akhir (C – D)

858.703

859.296

774.243

F. Stok Opname

736.099

G. Selisih(E – F)

38.144

Dari jumlah selisih sebesar 38.144 MT, batubara bagian pemerintah adalah sebesar 5.149,44 MT (38.144 x 13,5%). Sampai dengan berakhirnya pemeriksaan, batubara bagian pemerintah sebesar 5.149,44 MT tidak dapat diketahui keberadaannya.

Kondisi di atas tidak sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Penjualan Batubara Nomor 05A.KS/07.00/DJG/2005 tanggal 1 Juli 2005:

1) Pasal 1 ayat (3), batubara pemerintah berarti batubara bagian pemerintah yaitu 13,5% dari seluruh betubara yang diproduksi oleh perusahaan yang menjadi hak pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam PKP2B.

2) Pasal 2 ayat (1), pemerintah menunjuk perusahaan untuk melakukan penjualan batubara pemerintah, yaitu sebesar 13,5% dari seluruh betubara yang diproduksi oleh perusahaan yang diambil dari fasilitas pemuatan terakhir milik perusahaan.
3) Pasal 2 ayat (2), dalam setiap pengapalan sesuai dengan transaksi jual beli akan selalu terdiri dari 86,5% batubara perusahaan dan 13,5% batubara pemerintah.

Hal tersebut mengakibatkan royalti yang diterima pemerintah dari PT KPC triwulan IV Tahun 2005 kurang dari yang seharusnya.

Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan waktu antara tanggal stock opname yang dilakukan Sucofindo pada tanggal 30 Desember 2005, pk.12:15 dengan arus batubara sampai dengan 31 Desember 2005.

Atas permasalahan tersebut PT KPC menanggapi bahwa selisih 38.144 MT disebabkan antara lain oleh adanya perbedaan waktu setelah tanggal dan jam stok opname tanggal 30 Desember 2005 pukul 12.15, sebanyak 25.207 MT. Selisih 9.574 MT (Oktober – Desember 2005) adalah penggunaan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Selisih bersih adalah 3.363 MT. Sehingga jumlah batubara bagian pemerintah adalah 13,5% x 3.363 MT = 454 MT.

Dengan perhitungan harga produksi batubara sebesar USD30.29 /MT maka besarnya royalti yang akan dibayar PT KPC adalah USD13.75 ribu. Jumlah ini akan segera disetor ke kas negara. Dirjen Minerbapabum menyatakan akan melakukan penagihan atas nilai batubara bagian pemerintah sebesar 454 MT, sebagai selisih hasil stok opname triwulan IV 2005.

BPK RI menyarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memerintahkan Dirjen Minerbapabum untuk segera menagih kekurangan royalti tersebut dan meningkatkan pengawasan atas produksi perusahaan-perusahaan PKP2B.

Entry filed under: beyond petroleum, bumi resources, cast mine, coal, coal assets, conspiracy, east kutai, global conspiracy, kalimantan, kaltim, kaltim prima coal, legal, mining boost, resources, sangatta. Tags: .

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


November 2007
M T W T F S S
« Oct   Mar »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

%d bloggers like this: