POLEMIK PROSES DIVESTASI SAHAM KPC

March 8, 2008 at 1:48 pm Leave a comment

Permasalahan divestasi saham PT Kaltim Prima Coal (KPC), sebuah perusahaan pertambangan batubara yang beroperasi di wilayah Sangatta, Kutai Timur berujung pada digelarnya sidang arbitrase internasional dengan pihak penggugat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap Rio Tinto dan Beyond Petroleum (BP). Perihal  divestasi pernah terjadi terhadap perusahaan pertambangan lain dengan degree of solution yang berbeda.  PT Kelian Equarial Mining (PT. KEM) sampai ditutup pun tidak terjadi divestasi minimal 51% saham sesuai dengan amanat UUD 1945. Ada pula isu PT Berau Coal, PT Kitadin, PT Adaro dan PT Arutmin serta beberapa fakta belum pernah terjadinya proses divestasi yang berpihak kepada bangsa Indonesia.

***

KPC sejak 2003 telah diambil-alih oleh PT Bumi Resources melalui rekayasa divestasi yang sarat dengan tindakan kolusif, korupsi dan dan nepotisme. Proses rekayasa ini telah dibuktikan dalam sidang Arbitrase Internasional yang tahap pertamanya telah digelar di London pada tanggal 13 Juni 2007, yang secara resmi telah menerima perkara gugatan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim untuk divestasi minimal 51% saham KPC. Fase kedua dari sidang arbitrase internasional pun telah diselenggarakan di Singapura 27 dan 28 Februari 2008.

Pihak tergugat adalah pemilik saham sebelumnya, yaitu BP (Inggris) dan Rio Tinto (Australia). Sidang arbitrase internasional (International Center for Settlement of Investment Dispute atau ICSID) di Singapura adalah momen penting sekaligus fenomenal bagi bangsa Indonesia. Belum pernah ada satu kasus pun yang pihak menggugat adalah instansi pemerintah suatu negara terhadap sebuah MNC. Biasanya ICSID menggelar sidang guna memfasilitasi gugatan pihak MNC terhadap kinerja Pemerintah. Bahkan pihak Tribunal ICSID telah menyetujui penyelenggaraan sidang kedua di Singapura yang sekaligus memupuskan harapan BP untuk mempertahankan tempat sidang di London di mana BP bermarkas.

Inti gugatan yang diajukan Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim adalah hak kepemilikan saham minimal 51% berdasarkan Perjanjian Kontrak Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani pihak Pemerintah Indonesia dengan KPC sebagai kontraktor dari Rio Tinto dan BP pada 1982.  Peluang bangsa Indonesia untuk memperoleh minimal 51% saham yang didivestasi cukup besar.

Selama sidang, KPC selalu menekankan pada masalah legal standing Pemprov Kaltim/Pemkab Kutim. Hal ini senantiasa disuarakan oleh tim Pengacara KPC dari Baker Botts, London dan pengacara dari Indonesia Todung Mulya Lubis yang mewakili Rio Tinto sebagai salah satu pihak tergugat. Pihak Pengacara KPC (BP dan Rio Tinto) terus mempertanyakan Surat Kuasa dari Pemerintah RI yang dianggap sebagai pihak yang menandatangani Kontrak Karya PKP2B. Isu ini sesungguhnya sudah selesai saat ICSID meneruskan persidangan hingga tahap sekarang.

Perihal peluang dan tantangan hasil Arbitrase Internasional divestasi saham KPC, tampaknya dapat ditinjau dari beberapa segi. Peluang kemenangan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim di arbitrase internasional cukup besar dan sangat dipengaruhi oleh aspek hukum dan non-hukum. Secara non-hukum khususnya, atau dengan pendekatan historis, proses divestasi ini memiliki beberapa titik yang harus diwaspadai.

Polemik ini dimulai saat KPC menawarkan saham divestasinya ke Pemerintah Indonesia di tahun 2001. Walapun telah ditunjuk konsultan penilai independen waktu itu, penawaran KPC selalu dianggap terlalu tinggi oleh Pemerintah Indonesia. Sesungguhnya bisa dicurigai bahwa KPC tidak berniat sedikitpun melakukan divestasi minimal 51% sahamnya, yaitu saat Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim bersedia membeli saham tersebut dengan harga yang telah disepakti sebesar US$822 untuk 100% saham KPC atau US$419.67 terhadap minimal 51% saham KPC. Di balik ini ada indikasi bahwa Pemerintah Pusat (Departemen ESDM) membantu penolakan menolak kepemilikan minimal 51% ini, dengan adanya surat yang dikirim oleh Simon F. Sembiring dari ESDM ke Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim tertanggal 10 Agustus 2006 yang berisi ”Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur TIDAK BERHAK terhadap divestasi minimal 51% saham PT. KPC”.
Selain itu, pihak KPC, dalam hal ini BP dan Rio Tinto, telah melakukan rekayasa keuangan yang seolah-olah KPC telah menjual saham secara keseluruhan kepada Bumi Resources walaupun dengan harga saham jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga divestasi saham 51% yaitu untuk 100% saham hanya dijual dengan jumlah US$500 juta. Sebelum transaksi Bumi Resources terjadi waktu itu, Pemprov Kaltim pernah menyetujui untuk membeli saham sebesar 51% berdasarkan penawaran harga dari KPC yaitu sekitar US$822 juta! Negosiasi dengan pihak KPC juga telah dilakukan sebelumnya tetapi selalu menemui jalan buntu.

Dengan transaksi dengan Bumi Resources, akhirnya pihak KPC bisa membuat klaim penjualan saham rampung berdasarkan PKP2B, yaitu bahwa 51% saham yang harus didivestasi dapat dibeli oleh pihak Indonesia tanpa spesifik disebutkan Pemerintah Indonesia yang mana. Padahal Bumi Resources bukanlah sebuah entitas hukum yang dimaksud UUD 1945. Jika sebuah perusahaan nasional Indonesia dapat membeli saham tersebut, pertanyaannya kemudian apakah UUD 1945 Pasal 33 merupakan aturan dengan sistem non-konsesi, atau hak pengelolaan kekayaan alam Indonesia termasuk mineral/batubara ada di tangan Pemerintah yang secara otomatis disub-kontrakkan kepada pihak swasta?

Kendati perjalanan bangsa Indonesia yang diwakili oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur untuk dapat merebut hak kepemilikan saham KPC minimal sebesar 51% masih panjang, namun paling tidak bangsa Indonesia yang diwakili oleh pengacara kawakan Didi Darmawan dan Ir. H.Isran Noor, M.Si selaku wakil Bupati Kutai Timur yang telah secara nyata menunjukkan bahwa rasa nasionalisme dan patriotisme itu belum padam meskipun kali ini yang dihadapi adalah raksasa ekonomi dunia BP dan Rio Tinto. Bangsa Indonesia hanya ingin agar hak rakyat dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh BP dan Rio Tinto berdasarkan PKP2B. Bagaimana eksploitasi batubara besar-besaran di negara yang selalu kekurangan listrik ini terus terjadi?

Entry filed under: beyond petroleum, bumi resources, coal, coal assets, conspiracy, global conspiracy, kaltim, kaltim prima coal, legal, resources, sangatta. Tags: .

Indonesia – Mining: Coal Mining

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


March 2008
M T W T F S S
« Nov    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

%d bloggers like this: