RUU Minerba

Jumat, Oktober 24, 2007

DAMPAK RUU MINERBA, Perusahaan Tambang Asing Terbebas Kewajiban Divestasi

JAKARTA, Investor Daily : Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) tidak mencantumkan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Sebab, RUU itu tidak lagi menganut sisten kontrak karya (KK), tetapi menggunakan bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP).

Demikian draf RUU Minerba yang kini masih dibahas di tingkat Pansus DPR-RI. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro menegaskan, berdasarkan RUU Minerba yang baru, aktivitas pertambangan akan ditangani pemerintah daerah seiring bergulirnya otonomi daerah.

“Pemerintah pusat tidak lagi terlibat dalam mekanisme pengurusan izin pertambangan di Tanah Air,” ujarnya usai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan Menteri Industri Islandia Ossum Skarphedinsson di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/10).

Menurut Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Informasi yang juga Tim Perumus RUU Minerba R Sukhyar, meskipun kewajiban divestasi bagi investor asing dihilangkan, pemerintah Indonesia dapat mengontrol usaha pertambangan sejak awal. “Ini justru menguntungkan bagi pemerintah,” katanya kepada Investor Daily, di Jakarta, belum lama ini.

Ia menjelaskan, filosofi RUU Minerba adalah negara dalam hal ini pemerintah Indonesia,memosisikan diri lebih tinggi dibanding pelaku usaha. Artinya, apabila pemegang IUP atau PUP melakukan kesalahan, negara bisa langsung mencabut izin tersebut. Hal ini tidak bisa dilakukan pada sistem KK.

Filosofi lainnya adalah seluruh cadangan mineral batubara sepenuhnya milik negara yang pengelolaannya diprioritaskan kepada BUMN, meningkatkan nilai tambah dengan mewajibkan pengolahan bahan tambang di dalam negeri, meningkatkan local content, dan memperhatikan aspek lingkungan.

Dalam draf RUU Minerba pasal 7 menyebutkan, IUP maupun PUP bisa diberikan kepada badan usaha, baik BUMN, BUMD, atau perusahaan swasta nasional maupun asing, atau perorangan yang memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya harus berbadan hukum Indonesia untuk badan usaha dan harus berkewarganegaraan Indonesia (WNI) bagi perorangan. IUP berlaku bila wilayah pertambangan yang dinilai strategis ditemukan bukan oleh negara. Sementara itu, PUP berlaku bila wilayah pertambangan yang dinilai strategis ditemukan negara atau pihak lain, namun karena pertimbangan nilai strategis menjadi milik negara.

Bagi penanaman modal asing (PMA) yang hendak beroperasi di Indonesia dan telah menemukan wilayah konsensi yang dinilai memiliki potensi mineral dan batubara strategis bisa langsung mengajukan IUP. Namun untuk mendapatkan IUP, PMA itu harus memasukkan kepemilikan nasional hingga mayoritas yang diwakili BUMN dalam perusahaan yang akan dioperasikan.

Sementara itu, apabila negara menemukan wilayah yang dinilai strategis atau ada penemuan wilayah oleh pihak lain tapi dinilai strategis, negara akan memprioritaskan wilayah itu dikelola BUMN terkait. Apabila BUMN dinilai tidak mampu, wilayah itu akan dilelang. Dalam kondisi inilah PMA bisa masuk ke wilayah itu melalui lelang. Persyaratan untuk mengikuti lelang bagi PMA sangat ketat, yakni harus menggandeng BUMN, BUMD atau perusahaan swasta nasional, dan harus melakukan perjanjian bagi hasil dengan negara. “Dengan persyaratan seperti itu, secara otomatis tidak ada kewajiban divestasi bagi PMA,” tegas Sukhyar.

IUP sendiri dibagi menjadi dua sesuai tahapan penambangan, yakni eksplorasi dan eksploitasi/produksi. Setelah IUP eksplorasi dikantungi dengan masa waktu tertentu, apabila perusahaan tambang telah memasuki masa eksploitasi atau produksi kembali harus mengajukan IUP lagi. Pengajuan IUP bisa kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah, Menteri, Gubernur, Walikota/Bupati.

Sukhyar menambahkan, konsep yang tertuang dalam RUU Minerba telah dibuat seadil-adilnya, dalam artian menguntungkan negara maupun PMA yang akan beroperasi di Indonesia. “Sudah selayaknya negara mengambil manfaat sebesar-besarnya dari potensi mineral dan batubara di Indonesia, sebaliknya PMA bisa mengeksploitasi mineral dan batubara Indonesia,” tegas dia.

Pro Kontra

Terkait RUU Minerba, sejumlah pihak yang dihubungi Investor Daily memberikan pernyataan yang berbeda. Ketua Umum Assosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Jeffrey Mulyono misalnya, memberikan respons positif terhadap RUU Minerba.

Menurut dia, awal mula munculnya kewajiban divestasi sesuai UU No 11/ 1967 karena kemampuan pendanaan dari perusahaan lokal (PMDN) sangat minim. “Saat ini, kemampuan pendanaan antara PMDN dan PMA hampir sama, soal teknologi pun, PMDN bisa membeli atau mendatangkannya dari pihak luar,” jelasnya.

Jeffrey menjelaskan, semua jenis kontrak PKP2B yang sifatnya PMA telah menyelesaikan kewajiban divestasinya, seperti PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Arutmin Indonesia, dan PT Adaro Indonesia. Di sisi lain, PMA pemegang KK juga telah menyelesaikan program divestasi, seperti PT Inco Tbk.

“Masih ada beberapa PMA pemegang KK yang belum menyelesaikan kewajiban divestasinya, seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara, masalah ini sebaiknya segera diselesaikan,” tambahnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Eddy menilai, kewajiban divestasi mutlak diberlakukan bagi PMA. Tanpa ada kewajiban itu, Tjatur khawatir sumber daya alam (SDA) RI akan makin banyak yang dikuasai asing. “Kalau memang RUU Minerba tidak mengakomodasi karena tidak ada lagi sistem kontrak, bisa dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) saja,” tegas dia.

Ketua Umum Indonesia Mining Association (IMA) Arif S Siregar mengatakan, sejak awal pihaknya tidak sepakat dengan konsep RUU Minerba. Sistem perizinan, kata dia, tidak memiliki sifat hukum yang kuat dibandingkan sistem kontrak.

Community Relations PT Rio Tinto Indonesia Budi Irianto berpendapat, sistem kontrak memiliki sifat hukum yang kuat. PT Rio Tinto, kata dia, terlanjur melakukan negosiasi kontrak dengan pemerintah Indonesia lebih dari dua tahun. “Kami harus mulai dari nol lagi kalau RUU Minerba disahkan,” ujarnya.

Investasi Stagnan

Menurut Arif Siregar, investor telah lama menantikan hadirnya UU Minerba yang pro-bisnis untuk menggantikan UU No 11 Tahun 1967 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Selama masa menunggu tersebut, Arif mengakui, investasi di sektor pertambangan umum cenderung stagnan.

Ia optimistis dengan disahkannya RUU Minerba menjadi UU, investasi di sektor pertambangan akan meningkat. Asalkan, kontrak yang ada saat ini tetap berlaku hingga batas waktunya habis.

Sejak SBY-JK mulai menduduki pemerintahan, realisasi investasi pertambangan pada 2005 justru turun menjadi US$ 945 juta dari US$ 1,056 miliar pada 2004. Namun, pada 2006 realisasi investasi meningkat 38% menjadi US$ 1,306 miliar. Pada 2007, investasi ditargetkan bisa mencapai US$ 1,5 miliar.

Anggota Pansus RUU Minerba DPR RI dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) Rapiudin Harmarung mengatakan, sebelum RUU Minerba disahkan menjadi UU, pelaku pertambangan memasuki masa transisi selama tiga tahun. Lamanya masa transisi, kata dia, masih akan dibahas kembali dalam rapat Pansus Minerba usai reses.

Menurut Rapiudin, meski ketentuan masa peralihan telah habis, bukan berarti kontrak-kontrak yang ada secara otomatis akan berganti dengan sistem perizinan. Dia mengatakan, kontrak yang ada, baik KK, PKP2B, maupun KP, tetap dihormati keberadaannya dan akan berlaku hingga masa waktunya habis. Kontrak-kontrak pertambangan yang sudah ada hanya wajib mengikuti beberapa pasal dalam RUU Minerba.

“Jadi, kewajiban divestasi bagi kontrak yang belum menjalankannya ya harus tetap dilakukan. Mereka hanya mengikuti beberapa pasal saja dalam RUU Minerba, pasalnya mana saja nanti yang akan dibahas lebih lanjut,” kata dia pada Investor Daily, Selasa (23/10).

Rapiudin mencontohkan, pasal yang harus diikuti kontrak pertambangan yang sudah ada di antaranya menyangkut kewajiban mengolah bijih di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Dia menilai, jangka waktu tiga tahun cukup bagi perusahaan-perusahaan pemegang kontrak itu untuk membangun pabrik peleburan (smelter), sekaligus mengubah kontrak penjualan komoditas dengan pembeli asing.

Rapiudin optimistis, keberadaan RUU Minerba bisa diterima oleh investor. “RUU Minerba tidak akan mempersulit investor, jadi mana mungkin investor malah lari karena disahkannya RUU itu,” pungkas dia. (ari)

Jumat, 05 Oktober 2007

RUU Minerba Terganjal

Istilah Kontrak Karya Telah Dihapuskan

jakarta, kompas – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang sudah berjalan dua setengah tahun terganjal pada aturan peralihan. Pemerintah dan DPR masih berbeda pendapat tentang penerapan undang-undang baru tersebut terhadap kontrak pertambangan yang telah ada.

Ketua Pansus RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) Agusman Effendi, Kamis (4/10), mengemukakan, legislatif dan wakil pemerintah tidak berhasil menemukan kata sepakat di level Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi.

“Akhirnya diputuskan untuk dikembalikan lagi ke Panitia Khusus untuk dibahas antara pimpinan panitia kerja dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami menunggu standing point pemerintah terhadap aturan peralihan,” ujarnya.

RUU Mineral dan Batu Bara yang diajukan oleh pemerintah mulai dibahas di DPR bulan Mei 2005. RUU ini akan menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan.

Secara substansi, aturan peralihan menjembatani masa transisi pelaksanaan pertambangan mengacu pada undang-undang lama dan baru.

Fraksi-fraksi di DPR terpecah pendapatnya atas peraturan peralihan ini. Dari sisi waktu peralihan, usulan yang muncul adalah masa 2-5 tahun bagi kontrak-kontrak pertambangan yang sudah berjalan untuk menyesuaikan dengan UU baru.

“Kapan waktunya semua perusahaan tambang harus mengikuti UU baru, ini yang belum sepakat. Pemerintah inginnya aturan lama yang dipakai dalam kontrak karya yang telah ada biarkan berjalan sampai habis masanya, baru kemudian mengikuti UU baru,” kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara MS Marpaung.

Dalam RUU Mineral dan Batu Bara ini, istilah kontrak karya telah dihapuskan dan diganti dengan izin. Masa berlaku izin usaha pertambangan hanya 20 tahun, lebih singkat dibandingkan dengan kontrak karya yang berlaku 30 tahun. Selain itu, luas wilayah pertambangan juga dibatasi.

Ada sejumlah aturan baru yang tidak diatur dalam kontrak karya, seperti kewajiban mengolah mineral di dalam negeri dengan mendirikan pabrik peleburan. DPR dan pemerintah juga sepakat memperbaiki porsi royalti pemerintah.

RPP Panas Bumi

Secara terpisah, seusai Rapat Kabinet Terbatas di Istana Presiden kemarin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pemerintah masih membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Panas Bumi.

“Dalam RPP itu akan diatur bagaimana roadmap pengembangan untuk investasi tambang panas bumi, penentuan wilayah kerja, dan pemberian izin usaha pertambangan. Nantinya, untuk investasi panas bumi tidak diikat dengan kontrak, namun dengan izin yang diberikan pada investor panas bumi,” ujar Purnomo.

Ditanya soal pengembangan 15 wilayah kerja panas bumi, Purnomo menyatakan hal itu belum bisa dilaksanakan jika PP-nya belum selesai. (DOT/HAR)

Selasa, 04 September 2007 12:23

Pembahasan RUU Minerba Fokus Soal Perubahan Royalti

Kapanlagi.com – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batubara (Minerba) akan memasukkan klausul perbaikan royalti produk mineral.Ketua Komisi VII DPR Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa mengatakan, klausul perbaikan royalti tersebut sudah disepakati pemerintah dan DPR.

“Kami berpendapat besaran royalti mineral seperti emas, perak, dan tembaga, yang kini hanya sekitar satu% masih terlalu rendah,” katanya.

Menurut dia, nantinya, UU akan memasukkan pasal perbaikan royalti tersebut dalam kisaran tertentu.

Selain mineral, lanjut Airlangga, pembahasan RUU Minerba juga menyangkut perubahan dana hasil produksi batubara (DHPB) sebesar 13,5% yang dikenakan kepada para pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan dan pengelolaan batubara (PKP2B).

DHPB itu terdiri dari enam% royalti dan 7,5% buat dana pengembangan.

Menurut dia, ada pemikiran DHPB bagi perusahaan yang mengusahakan batubara kalori rendah bisa lebih rendah dari 13,5%.

Mengenai bagi hasil tambang antara pusat dan daerah, UU akan menjamin percepatan pencairan bagi hasil ke daerah.

Menyangkut pengenaan pajak, Airlangga mengatakan, pembicaraan yang mengerucut adalah sistem pajak mengikuti aturan yang berlaku setelah selesainya proses divestasi.

“Ada pembicaraan kalau sudah selesai divestasi apakah bisa sistem pajaknya mengikuti ikuti aturan yang berlaku. Ini khusus untuk pajak, kalau lingkungan dan `smelter` dari awal akan ikuti aturan baru,” katanya.

Mengenai masa transisi, ia mengatakan, kemungkinan UU akan menyebutkan masa transisi bagi semua pihak mengikuti aturan yang tertuang dalam UU dalam jangka waktu lima tahun.

Airlangga juga mengatakan, pembahasan RUU Minerba akan memasuki tahap tim perumus (timus) dalam waktu dekat.

“Setelah timus, pembahasan akan masuk pansus (panitia khusus). Kami berharap RUU ini bisa diundangkan akhir Desember 2007,” katanya. (kpl/rit)

Kamis, 9 Agustus 2007

RUU MINERBA, Mampukah Menjadi Jawaban Final bagi Pertambangan?

Asap tebal dari pabrik tambang nikel PT.INCO

Pertambangan merupakan sektor yang sensitif bagi publik. Pergulatan berbagai kepentingan dalam sektor pertambangan menambah kompleksitas permasalahan dalam Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba). Tak urung Panitia Khusus RUU Minerba DPR RI yang dikomandoi Ketua Komisi VII DPR RI Agusman Effendi dan pemerintah harus berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang diharapkan mampu menjadi jawaban final atas beragam permasalahan di sektor pertambangan.

Peliknya merumuskan kebijakan di sektor pertambangan, membuat DPR RI dan pemerintah berulang kali merombak peraturan perundangan. Pada awalnya, peraturan yang berlaku usai Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan adalah Indonesische Mijnwet tahun 1907.

Namun, mengingat tuntutan perkembangan yang ada, pada tanggal 14 Oktober 1960 Indonesische Mijnwet tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Pertambangan yang baru yaitu Undang-undang No. 37 Prp Tahun 1960. Pada tanggal 2 Desember 1967, DPR RI dan pemerintah menganti UU No. 37 Prp Tahun 1960 dengan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan guna memenuhi tuntutan pembangunan antara lain tuntutan agar pemerintah dapat mengerahkan semua dana dan daya untuk mengolahkan dan membina segenap kekuatan ekonomi potensiil di bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil.

Dalam perkembangan selanjutnya, UU No. 11 Tahun 1967 tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang dan tantangan masa depan antara lain karena muatannya masih bersifat sentralistik. Karenanya, pada tanggal 20 Mei 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro untuk membahas RUU tersebut.Pada Rapat paripurna DPR RI, Selasa (21/6) yang dipimpin Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif dan dihadiri 285 anggota, DPR sepakat menetapkan Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang beranggotakan 50 anggota DPR dari unsur semua fraksi. Fraksi Partai Golkar menetapkan anggotanya dalam jumlah paling besar, yaitu 12 orang, PDIP (10), Fraksi PPP, Partai Demokrat, PAN, PKB masing-masing lima anggota, PKS (4), Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD), Partai Bintang Reformasi dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS) masing-masing satu anggota. Namun, ternyata membuat rambu-rambu baru untuk pengelolaan usaha pertambangan di Indonesia tidaklah mudah.

Banyaknya kepentingan yang harus dipertimbangkan, membuat pembahasan RUU Minerba molor begitu lama dari target waktu yang pernah ditentukan.

Isu Utama

Menurut Ketua Komisi VII DPR yang sekaligus menjadi Ketua Panitia Khusus RUU Minerba Agusman Effendi, semula Pansus mentargetkan selesai pada akhir masa Sidang IV Tahun Sidang 2006-2007. “Namun melihat perkembangan pembahasan yang berlangsung di Panja, kini kami ragu. Karena dari Panja masih harus masuk lagi ke Timus, Timsin, dan diplenokan di Pansus, ” ungkap Agusman. Dijelaskan Agusman, ada dua isu utama yang menjadi perdebatan dalam pembahasan RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba) di panitia kerja. Isu pertama menyangkut usulan Fraksi Partai Golkar yang menginginkan adanya semacam bentuk kontrak karya untuk mengakomodasi kepentingan investasi tambang dalam jumlah besar. Sementara sesuai dengan amanat UU Otonomi Daerah, kewenangan pengelolaan tambang tidak lagi dipegang pemerintah, tetapi diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Isu kedua mengenai aturan peralihan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menginginkan seluruh kontrak pertambangan yang telah ada tunduk pada UU baru tersebut.Diungkapnya, masih ada fraksi yang menginginkan bentuk Kontrak Karya dipertahankan. Sedangkan yang lain ingin agar bentuknya diubah menjadi perizinan saja. Dengan bentuk perizinan, pemerintah dinilai akan memiliki posisi yang lebih kuat dibanding harus berkontrak dengan kontraktor.Terkait aturan peralihan, Komisi 7 masih dipusingkan soal masa yang akan dijadikan batas waktu. Karena setiap komoditi hasil tambang mempunyai karakteristik dan nilai keekonomian yang berbeda.

“Misalnya, tentang pasca tambang, pemulihan daerah pertambangan, begitu banyak hal-hal yang baru. Padahal timah,emas, batubara, masing-masing berbeda. Ada karakteristiknya. Kalau ditanya bagaimana, masih dibahas,” keluhnya. Selain itu, lanjut Agusman, Panja juga harus menyisir draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang harus dikeluarkan sebagai turunan UU Minerba. “Mengapa Panja harus mencermati RPP ? Supaya RPPnya sejalan dengan semangat UU Minerbanya. Sebab kami belajar dari pengalaman bahwa terkadang pemerintah mengeluarkan PP yang secara semangat bertentangan dengan undang-undangnya, ” tandas Agusman.

Banyak Konteks

Sementara itu anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrat Sarjan Tahir berpandapat permasalahan yang menyebabkan pembahasan RUU Minerba sangat rumit adalah adanya beberapa persoalan di lapangan yang bergerak sangat dinamis saat DPR dan pemerintah melakukan pembahasan RUU Minerba.”Mengapa pembahasana RUU Minerba sangat njelimet betul, karena beberapa persoalan yang sangat dinamis bergerak dilapangan saat kita menyusun RUU ini. Yaitu kondisi yang tidak hanya semata-mata melihat pada kontek mineral dan batubara.

Tapi bagaimana pengaruhnya terhadap sektor kehutanan dan sektor lain, yang juga ikut mewarnai sehingga ini menjadi alot, ” papar wakil rakyat yang juga merupakan anggota Komisi IV yang membidangi antara lain sektor kehutanan. Kedua, lanjut Sarjan, masalah otonomi daerah sendiri juga mewarnai pembahasan RUU Minerba yang membuat perdebatan tentang berbagai materi dalam RUU menjadi semakin tajam. “Dengan kondisi itu, maka kita perlu hati-hati.

Termasuk dengan disahkannya UU Investasi kemarin. Itu juga belum mewarnai karena kadang ini menyangkut investasi juga. Berbagai hal ini yang membuat lama pembahasan RUU Minerba. Teman-teman menghendaki agar UU ini lebih sempurna. Karena itu kita menyisir satu persatu pengaruh-pengaruh yang ada diluar kontek UU mineral itu sendiri. Mulai dari konteks kehutanannya, konteks investasinya, otonomi daerah lingkungan, dan lainnya, ” jelas Sarjan Tahir.

Aspek Hukum

Isu utama lain, menurut Sarjan adalah dari pertimbangan dari aspek hukumnya. “Sebab selama ini kalau kita membuat UU hukuman atau sanksinya yang sangat tidak setimpal dengan kelalaian yang diperbuat. Karena itu kita menggiring agar UU Minerba ini mampu menghasilkan pertimbangan yang lebih komprehensip terkait aspek-aspek hukum yang berkembang, ” kata Sarjan.Lebih lanjut Sarjan mengungkapkan ada satu hal yang berkembang dan tajam menjadi sorotan dari anggota DPR, yaitu berbagai kasus yang terjadi di Freeport, Exxon dan berbagai persoalan lain yang muncul dan bagaimana dampaknya dengan rakyat dan lingkungan.

“Ini juga menjadi pembahasan yang alot dan kita kaji. Tidak hanya semata-mata terkait kepentingan investor ataupun masyarakat namun juga pengaturan tentang pemberi izin dalam hal ini pemerintah. Jadi yang memberi izin pun harus harus hati-hati agar tidak sekendak dia dalam memberikan izin. Selama ini kan kita tahu sistem dijadikan alat untuk KKN. Namun dengan adanya pengaturan ini, mereka yang ingin memperalat masalah perizinan untuk memperkaya diri sendiri harus berpikir berapa kali , ” jelasnya.

Menurut Sarjan, begitu banyak permasalahan di sektor pertambangan yang harus diperhatikan.”Misalnya saja banyak kegiatan tambang yang menabrak peraturan-peraturan lain misalnya UU kehutanan. Mereka sudah merembes sampai ke hutan lindung. Persoalannya tidak sederhana. Apakah kegiatan tambang itu harus dihentikan dan ditarik keluar? Berarti ada lapangan kerja yang hilang. Tapi kalau diteruskan? Apakah kita membiarkan anak cucu kita menderita dengan kerusakan lingkungan, ” papar Sarjan. Karena itu Sarjan mengibaratkan UU Minerba seperti dua mata uang.

“Luar biasa banyaknya aspek yang terkait dengan sektor pertambangan dan masalahnya tidak sederhana. Belum lagi masalah kewenangan, apakah daerah siap? Kalaupun siap apakah SDM nya betul-betul disana betul-betul bisa diarahkan? Karena minerba ini bukan sederhana, memerlukan tehnmologi yang tinggi, resiko, alat,” tegasnya.

Bongkar Draft

Terkait alotnya pembahasan RUU Minerba, senada dengan pendapat Ketua Pansus RUU Minerba Agusman Effendi, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba Sony Keraf menjelaskan masih ada beberapa yang alot termasuk Perjanjian Usaha Pertambangan dari Golkar, dan pasal peralihan. “Selain itu ada draft dari Rancangan Peraturan Pemerintah yang ingin kita ketahui isinya, supaya kalau ada isi yang substansial ya kita masukkan kedalam RUU, kalau ada yang sangat teknis ya dibiarkan di PP, ” tambahnya.

Lebih jauh Ketua Panja yang juga Wakil Ketua Komisi VII ini menjelaskan alotnya pembahasan RUU Minerba juga disebabkan pemerintah yang datang dengan draft yang harus banyak bongkar DPR.”Karena banyak sekali ide yang muncul dan untuk menjawab permasalahan konkrit yang sampai sekarang terjadi. Itu yang menyebabkan lamanya pembahasan RUU Minerba, ” kata wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini tegas.Terkait masalah lingkungan, Pimpinan Komisi VII DPR RI yang pernah dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup ini menilai masih ada ganjalan. “Masalah lingkungan masih menjadi masalah.

Demikian juga dengan masalah tanah, konflik dengan sektor yang lain. Namun sejauh ini masalah-masalah itu bisa diatasi, misalnya mengenai kawasan konservasi yang tidak boleh ditambang, hutan lindung tidak boleh tambang terbuka, ” kata Sony. Menurut Sony, yang membuat rumit pembahasan lainnya adalah dicampuradukannya antara pertambangan mineral dan batu bara dalam satu UU.”Susahnya lagi kita mencampuradukan antara mineral dengan batu bara dalam satu UU. Dan mineral itu kita gabungkan semua dari mineral yang sangat cangih, logam sampai ke pasir digabung menjadi satu UU. Disitu repotnya, bagaimana kita bisa mengatur sebuah UU yang mencakup semua jenis mineral dan mencakup batu bara yang banyak mengandung perbedaan meski juga ada persamaannya,” jelasnya.

Nilai Tambah

Tentang proses pembahasan RUU Minerbat, Ketua Pansus RUU Minerba Agusman Effendi mengaku Pansus yang dipimpinnya tidak menemui banyak kesulitan karena para anggota Pansus RUU Minerba memiliki semangat yang sama tentang arti penting agar investasi dapat masuk dengan mudah ke sektor pertambangan.”Prinsipnya, investasi harus mudah masuk, namun uang yang masuk tidak sia-sia dan mudah keluar lagi, melainkan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian nasional, ” tandasnya.Memang tidak dapat kita pungkiri, sektor pertambangan, sebagai salah suatu sektor sumber daya alam, merupakan sektor sangat penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Bahkan salah suatu sub-sektor, yakni pertambangan minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian pemerintah.

Kurangnya eksplorasi di bidang migas ini telah menyebabkan kita harus mengimpor minyak mentah untuk menutup defisit konsumsi BBM yang setiap tahun meningkat 6-7%. Padahal sebelum krisis besar tahun 1998 dengan adanya iklim investasi di sektor pertambangan yang cukup kondusif, di sekto pertambangan umum banyak PMA (Penanaman Modal Asing :red) yang masuk. Meski masih didominasi oleh PMA seperti Freeport, INCO dan Newmont Mining karena investasi memerlukan modal besar dan teknologi canggih, namun belakangan tumbuh perusahaan swasta seperti Medco, perusahaan nasional seperti Pertamina dan sejumlah BUMN juga dominan, seperti Aneka Tambang dan Batu Bara.

Bentrokan Kepentingan

Namun saat ini, seiring dengan banyaknya tambang beroperasi di Indonesia, muncul berbagai bentrokan kepentingan. Masyarakat memiliki sentimen yang sangat kritis terhadap keberadaan tambang-tambang terbuka. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa pemandangan sekitar tambang-tambang demikian, misalnya di tempat operasi Freeport, INCO, tambang batu bara dan timah, tidak elok. Pemandangan seperti muka bulan, berlobang besar, gersang dan tanpa pohon-pohon.Khusus operasi tambang terbuka di kawasan hutan lindung diharuskan memenuhi banyak persyaratan sesuai dengan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan UU tersebut, Tambang harus diizinkan oleh Departemen Kehutanan (karena pertambangan dipandang hanya “pinjam” lahan dari Kehutanan), dan harus mengeluarkan banyak uang untuk membayar kompensasi untuk setiap pohon yang ditebang, mengadakan reklamasi setelah tambangnya ditinggalkan, juga ada kewajiban untuk menyediakan tanah hutan baru kepada Dephut atas kawasan hutan lindung yang dipinjam.

Sementara di sisi lain, eforia otonomi daerah juga banyak menimbulkan sejumlah masalah baru di daerah. Banyak tambahan biaya, dalam bentuk pungutan pemda, dan yang samar-samar di bawah meja, membuat iklim investasi di daerah kurang kondusif.Lantas bagaimana sebaiknya potensi pertambangan ini harus disikapi di Indonesia sekarang? Sebab selain masih harus dipandang sebagai sasaran investasi yang dibutuhkan, namun bagaimana kita dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tambang khususnya serta menjaga harmonisasi kehidupan perusahaan pertambangan dengan masyarakat di sekitarnya agar mimpi buruk rakyat Papua, rakyat Menado dengan Teluk Buyatnya yang tercemar tidak terulang ?

Karena itu, pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai tambah dan kandungan lokal serta perlindungan lingkungan yang lebih diperjelas dalam Rancangan UU mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) ini patut mendapatkan acungan jempol. Demikian juga pengaturan tentang urusan pengelolaan bahan galian yang lebih sesuai dengan semangat otonomi daerah, dimana pengaturan tentang pengelolaan bahan galian tidak lagi terkonsentrasi pada Pemerintah sebagaimana UU sebelumnya namun Pemda Propinsi dan Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk mengelola bahan galian pada wilayah masing-masing.

Masalah Baru

Namun yang patut dicermati, pemberian kewenangan kepada daerah tersebut jangan sampai justru menjadi bumerang dalam kegiatan investasi pertambangan seperti yang diungkapkan Direktur Pengusahaan Batu Bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral MS Marpaung dalam seminar bertema “Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan”, akhir Mei lalu.Pada seminar tersebut Direktur Pengusahaan Batu Bara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral MS Marpaung mengatakan, kasus tumpang tindih dengan lahan kehutanan merupakan fakta buruknya koordinasi antardepartemen yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

Bagi pemerintah kabupaten dan kota, bentuk izin lebih menguntungkan mereka. Sebab, perizinan bakal menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Begitu RUU Minerba disahkan, maka 440 kabupaten dan kota di Indonesia berhak mengeluarkan izin pertambangan. Namun, kewenangan ini dikhawatirkan akan memunculkan masalah baru. “Bayangkan, sejak otonomi daerah saja, diduga ada sekitar 3.000 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan kota,” ungkap Marpaung. DPR mengusulkan agar investor tambang dengan nilai investasi di atas 250 juta dollar AS dikenai pajak sebesar 10 persen dari keuntungan bersih. Pajak tersebut akan mulai diterapkan setelah UU Minerba diberlakukan. Sementara terkait dengan perijinan, penyederhanaan tajapa perijinan yang dibuat lebih sederhana yaitu eksplorasi dan operasi produksi sehingga megurangi birokrasi juga patut mendapat dukungan dengan adanya Peraturan Pemerintah yang sejalan.Selain itu, RUU minerba ini juga mengatur secara jelas pengembangan wilayah dan masyarakat yaitu bahwa Pemerintah/Pemda wajib menyusun program pengembangan wilayah dan masyarakat sedangkan pemegang Izin Usaha Pertambangan berkewajiban untuk melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat.

Perlindungan lingkungan pada UU No 11/1967 yang hanya mengatur mengenai reklamasi, juga diperluas pada RUU Minerba ini dengan dipertegas akan perlunya AMDAL, reklamasi termasuk dana jaminan serta pengelolaan paska tambang termasuk dana jaminannya. Hal lain yang sangat penting yang diatur dalam RUU Minerba adalah aspek nilai tambah dimana pengolahan dan pemurnian wajib dilaksanakan di dalam negeri serta mendorong pengembangan batubara kadar rendah.

Selain itu, diatur pula mngenai penggunaan tenaga kerja local, pemakaian barang dan jasa dalam negeri serta kemitraan.Karena itu sudah sepantasnya bila RUU Minerba ini ditunggu-tunggu para investor di sektor pertambangan agar dapat diselesaikan tahun ini sehingga dapat meningkatkan kepastian berusaha pada sektor mineral dan batubara.

Kontribusi Signifikan

Yang tak kalah pentingnya, pemerintah sebagai pelaksana dari peraturan perundangan, harus mampu membenahi sektor tambang agar bisa dijalankan tanpa mengorbankan keselamatan rakyat dan lingkungan serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara.Seperti aspirasi yang disuarakan oleh kalangan LSM antara lain Adi Widyanto dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang mengarisbawahi minimnya kontribusi sektor tambang (kontribusi sektor tambang terhadap pendapatan negara hanya 4 persen pada tahun 2005 :red) akibat sebagian besar produksi mineral diekspor dalam bentuk bahan mentah seperti emas, nikel, timah, boksit, dan batubara.

“Sebagai contoh, nikel dari PT INCO diekspor dalam bentuk mentah ke negara-negara pembelinya seperti Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa. Dengan jalan yang sama, Timah yang dihasilkan PT Freeport hanya diolah menjadi konsentrat di Gresik (inipun hanya sebagian kecilnya), sedang proses pemurnian serta sebagian besar bijih dikirim ke negara-negara maju. Ini membuktikan bahwa setelah hampir 40 tahun indonesia mengelola sektor tambang ternyata tidak mampu mengembangkan industri hilir berbahan baku mineral. Ini yang menyebabkan sektor tambang tidak memberikan value added yang nyata buat ekonomi nasional.

Tidak ada penciptaan peluang ekonomi baru dan tidak ada penyerapan tenaga kerja dari industri-industri berbahan dasar mineral, ” papar Adi.Kondisi tersebut, lanjut Adi, diperburuk dengan adanya mekanisme proteksionisme negara-negara indsutri maju di Eropa atas barang impor berbahan dasar mineral/logam. Untuk mineral mentah (tidak diolah) rata-rata negara-negara Eropa memberikan pungutan impor nol persen, atau tidak ada sama sekali. Sementara untuk produk logam atau barang setengah jadi dikenakan bea impor hingga belasan persen.

“Rejim inilah yang mesti dibaca cermat oleh para teknokrat Indonesia bahwa kalau kita hanya mengikuti pesanan negara maju, selamanya Indonesia hanya akan jadi wilayah pengerukan, ” tandasnya.Menurutnya, tanpa perubahan drastis dan mendasar, kemiskinan dan kerusakan lingkungan akan selamanya menjadi wajah sektor pertambangan di Indonesia.”Demikian juga dengan minimnya daya serap industri tambang atas angkatan kerja secara nasional baru sebesar 0,04 persen (2005),” tandas Adi pada acara Nonton Film dan Diskusi “Evergreen Island” bersama anggota Pansus RUU Pertambangan Mineral dan Batubara, 23 Agustus 2006 silam.

Karena itu sudah sepantasnya apabila masyarakat juga berharap-harap cemas menunggu kelahiran RUU Minerba. Apakah RUU ini akan membuat sumber mineral menjadi berkah atau membawa petaka dan memecah belah bangsa? Saat ini semuanya terpulang pada wakil rakyat yang tengah membahas RUU Minerba. Semoga pembahasan RUU ini dilandasi tekad yang luhur dan keberpihakan pada rakyat Indonesia serta dapat menjadi jawaban final bagi berbagai permasalahan yang ada di sektor pertambangan.(ha)

Kamis, 26 Juli 2007 | 16:14 WIB

RUU Minerba Ikuti Aturan CSR

TEMPO Interaktif, Jakarta: Rancangan Undang-undang mineral batu bara dan panas bumi (RUU Minerba) akan mengikuti aturan pelaksanaan tentang tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Saat ini RUU Minerba, yang mengatur tentang seluruh kegiatan penambangan, masih dalam pembahasan di DPR.

Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Sonny Keraf mengatakan penyesuaian RUU Minerba dengan UU Perseroan Terbatas dalam penerapan CSR bertujuan untuk mencegah adanya tumpang tindih Undang-undang. “Kami juga tengah membahas CSR dalam RUU Minerba. Kami sepakat untuk menyesuaikan diri dengan UU yang berlaku, apalagi ini menyangkut sumber daya alam,” kata Sonny kepada Tempo, di ruang kerjanya, Gedung DPR Jakarta.

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas pasal 74 tersebut menyatakan bahwa perseroan wajib melaksanakan CSR, bila tidak, akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Sedangkan perusahaan yang tidak menyentuh sama sekali dengan sumber daya alam boleh melaksanakan CSR dengan sukarela.

Mengenai hal itu, Sonny berpendapat perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan skala perusahaan.

Menurut anggota fraksi PDIP ini, perusahaan yang masih baru dan belum punya keuntungan, berbeda tanggung jawab sosialnya dengan perusahaan yang sudah lama, skala besar, dan mempunyai tingkat persentase keuntungan yang besar. Penerapan CSR harus memperhatikan skala usaha. “Jangan sampai ide yang baik ini mematikan usaha-usaha kecil yang tengah berkembang dengan beban CSR,” kata mantan menteri lingkungan hidup ini.
Nieke Indrietta-

Selasa, 09 Januari 2007

Pertambangan Harus Ditertibkan : RUU Minerba Disiapkan untuk Ganti UU Pertambangan

Jakarta, kompas – Aspek lingkungan dan sosial perlu dipertimbangkan dalam pemberian izin usaha pertambangan. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan konflik dengan masyarakat yang sering terjadi di sekitar area pertambangan sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah.

Pemerintah jangan memandang bahan tambang dan mineral sebagai komoditas dagang belaka yang bisa meningkatkan pendapatan negara. Pertambangan yang diharapkan bisa menarik bagi investor ini tetap harus bisa berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Hal itu terungkap dalam diskusi tentang Perubahan Izin Pertambangan di Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba) oleh Jaringan Advokasi Tambang di Jakarta, Senin (8/1). RUU Minerba yang dibahas sejak setahun lalu nantinya menggantikan UU Pertambangan Umum Nomor 11 Tahun 1967.

Hadir sebagai pembicara Soemarno Witoro Soelarno, Direktur Teknik Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi; Alvin Lie, anggota panitia kerja RUU Minerba DPR; dan Andiko, peneliti dari Hukum dan Masyarakat Adat (Huma).

Alvin mengatakan, jangan sampai areal tambang yang sudah selesai digarap ditinggalkan begitu saja. Penanganan lingkungan pascaeksploitasi juga harus diketahui sejak awal.

Pemilik izin pertambangan juga tidak boleh semena-mena mengusir pemilik lahan atau warga setempat tanpa penyelesaian yang memuaskan. Konflik soal lahan harus selesai sebelum mulai kegiatan penambangan.

Sementara itu, Witoro mengatakan kontribusi pertambangan di Indonesia terhadap pendapatan negara tergolong besar, sampai 30 persen. Ia berharap RUU Minerba bisa mendorong naiknya investasi dan kepastian hukum.

Menanggapi adanya praktik pertambangan yang mengorbankan kawasan hutan lindung, Witoro mengatakan, adanya kriteria kawasan hutan lindung adalah yang memiliki kemiringan di atas 40 persen, nyatanya banyak daerah kaya sumber berada di kawasan hutan lindung.

“Jika dari kajian ilmiah, pertambangan akan merusak lingkungan, sedangkan teknologi untuk mengatasinya tidak ada, ya jangan ada izin,” ujar Witoro.

Menurut Witoro, untuk menjamin kelangsungan sektor pertambangan di Indonesia, perlu upaya diciptakan daya tarik investasi dengan menyelaraskan kebijakan antarsektor, melindungi semua kontrak dan kuasa pertambangan yang sudah ada, memberdayakan daerah, serta melindungi lingkungan dan sumber daya mineral dan batu bara.

Sementara itu, Andiko mendesak agar RUU Perlindungan SDA diselesaikan agar menjadi acuan dalam pemanfaatan SDA, termasuk mineral dan batu-bara. (ELN)

Sabtu, 20 Januari 2007 12:44:21

RUU Minerba, Strategiskah?

Indonesia baru merencanakan untuk membuat aturan yang jelas tentang Mineral dan Batubara. Saat ini pembahasan RUU Mineral dan Batubara telah memasuki babak-babak terakhir. Panitia kerja RUU Minerba DPR RI mentargetkan pembahasan RUU Minerba yang akan menggantikan UU Pertambangan Umum No. 11/1967 ini akan selesai dan disahkan bulan Maret 2006. Pemerintah dan DPR RI menyatakan bahwa peyusunan RUU ini dilakukan untuk menyesuaikan tuntutan berlakunya otonomi daerah dan mendorong peningkatan investasi pertambangan.
Kamis, 9 Agustus 2007

Agusman Effendi (Ketua Pansus RUU Minerba)

INVESTASI HARUS BERI NILAI TAMBAH OPTIMAL BAGI PEREKONOMIAN

Agusman EffendiPembahasan RUU Minerba demikian berlarut-larut, sejak Mei 2005 hingga hari ini belum tuntas. Menurut Ketua Pansus RUU Mineral dan Batubara (Minerba) Agusman Efendi, kompleksitas permasalahan di sektor pertambangan membuat proses pembahasan RUU Minerba menjadi tidak sederhana.

Apa yang menyebabkan lamanya pembahasan RUU Minerba?

Pembahasan RUU Minerba memang sudah cukup lama berlangsung. Hal ini terkait dengan banyak substansi dalam RUU tersebut yang harus dikaji secara mendalam. Sebab, sektor pertambangan merupakan sektor yang sensitif bagi publik. Kompleksitas permasalahan di sektor ini, juga membuat proses pembahasan menjadi tidak sederhana.Ada beberapa substansi penting yang membutuhkan perdebatan panjang. Seperti, pembagian kewenangan pusat-daerah, isu lingkungan dan reklamasi pasca tambang, pertanahan, perizinan, community development, isu nilai tambah pertambangan terhadap perekonomian serta berbagai permasalahan lainnya.Sejumlah isu di atas telah selesai dibahas. Saat ini sedang dibahas tentang rezim perizinan dan usulan Partai Golkar tentang Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP) untuk pertambangan dengan spesifikasi tertentu (skala, nilai investasi, dan jenis tambang tertentu :red). Selain itu juga ada usulan dari fraksi-fraksi lain tentang aturan peralihan agar pasca RUU ini disahkan, semua kontrak dan izin yang berlaku saat ini tetap berlaku namun materinya disesuaikan dengan aturan-aturan baru dalam UU Minerba yang baru tersebut.

Bagaimana upaya Pansus untuk mengadopsi berbagai kepentingan dalam pembahasan RUU Minerba ini?

Pertama yang ingin saya tegaskan, adanya berbagai kepentingan atau sudut pandang dalam pembahasan sebuah RUU harus kita syukuri, karena hal tersebut memperkaya kita dalam merumuskan yang terbaik. Dalam pembahasannya, yang pertama kali perlu diyakini adalah bahwa semuanya memiliki niatan yang baik dan karenanya pasti bisa dipertemukan.Jadi, tidak ada trik atau mekanisme khusus dalam pembahasan RUU Minerba ini. Pembahasan dilakukan seperti biasa. Yakni Pembicaraan Tingkat I di Pansus yang kemudian diperdalam dalam bentuk Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin), dan Pembicaraan Tingkat II di Paripurna DPR RI.

Bagaimana dengan isu global warming yang tengah didengungkan oleh beberapa negara maju terkait dengan penggunaan batubara?

Isu tersebut harus kita perhatikan karena menyangkut keselamatan kita bersama. Namun kita juga tidak bisa memungkiri, bahwa pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi, khususnya pembangkit listrik, merupakan sumber energi yang termurah dengan perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan gas apalagi minyak. Selain itu, di Indonesia cadangannya juga yang paling banyak dibandingkan gas dan minyak bumi. Jadi, dari sisi pemanfaatan sebagai sumber energi, batu bara merupakan sumber energi yang paling reliable. Oleh karena itu, bila kita tidak menginginkan udara kita tercemari, tolong dong negara-negara maju untuk mentransfer teknologi nuklirnya ke kita karena dari sisi lingkungan, teknologi nuklir lebih aman dan dari sisi ekonomi juga sangat efisien.

Kapan target RUU Minerba selesai dibahas ?

Semula kami mentargetkan selesai pada akhir masa persidangan ini, namun melihat perkembangan pembahasan yang berlangsung di Panja, kini kami ragu. Karena dari Panja masih harus masuk lagi ke Timus, Timsin, dan diplenokan di Pansus. Disamping beberapa substansi yang belum selesai dibahas, panja sedang menyisir draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang harus dikeluarkan sebagai turunan dalam rangka implementasi UU Minerba. Tujuannya, agar RPPnya sejalan dengan semangat UU Minerbanya. Kami belajar dari pengalaman bahwa terkadang pemerintah mengeluarkan PP yang secara semangat bertentangan dengan undang-undangnya.

Ada pendapat dari beberapa kalangan bahwa mereka sulit mengakses hasil-hasil pembahasan RUU Minerba yang tengah berjalan. Seberapa jauh Pansus melibatkan pihak-pihak terkait dalam RUU Minerba dan membuka ruang aspirasi?

Pendapat itu tidak benar. Diberbagai kesempatan, seperti seminar atau wawancara semacam ini kami sampaikan perkembangan terkini dalam pembahasan RUU Minerba sekaligus kami menyerap keinginan stakeholders. Jika ada wartawan yang bertanya, pasti kami berikan informasi sesuai yang ditanyakan. Perlu do ketahui bahwa stakeholders yang terkait dengan RUU Minerba sudah pernah kita undang untuk memberikan masukan ke Pansus pada tanggal 24 Agustus s.d. 21 Nopember 2005 yang terdiri dari 14 pakar, 4 perguruan tinggi, 8 asosiasi profesi/usaha, 6 pemda provinsi, dan 3 LSM. Sampai saat ini pun saya selalu mendisposisi bila masukan tertulis dari stakeholders kepada seluruh anggota Pansus.

Bagaimana ketentuan investasi di bidang pertambangan dalam RUU Minerba ini? Dan apa saja perbedaan dari ketentuan/regulasi investasi dari RUU Minerba dibandingkan dengan UU No 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan Umum yang berlaku saat ini?

Secara umum dan teknis tata cara investasi di Indonesia, termasuk di dalamnya sektor pertambangan diatur dalam UU tersendiri. Namun dengan distribusi kewenangan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam RUU Minerba yang semangatnya mengacu kepada paket UU Otonomi daerah, secara otomatis investor harus berhubungan dengan unsur Pemerintah yang relevan dengan kewenangan perizinan dan skala pertambangan yang diajukannya. Selain itu, RUU Minerba melakukan penyederhanaan perizinan menjadi hanya dua perizinan yakni izin eksplorasi dan izin operasi produksi sehingga menyederhanakan proses perizinan dan memudahkan investasi.

Apakah ada pro dan kontra dalam pembahasan perubahan regulasi investasi tersebut?

Tidak ada pro dan kontra yang berarti karena kami memiliki semangat yang sama tentang pentingnya investasi masuk dengan mudah ke sektor pertambangan. Prinsipnya, investasi harus mudah masuk, namun uang yang masuk tidak sia-sia dan mudah keluar lagi, melainkan dapat memberikan dampak yang optimal terhadap perekonomian nasional. Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum, Fraksi Partai Golkar bahkan mengajukan usul diberlakukannya Perjanjian Usaha Pertambangan (PUP) untuk pertambangan skala, lokasi, dan jenis mineral tertentu. Apa yang diajukan oleh FPG tentang Perjanjian Usaha Pertambangan berbeda sama sekali dengan Kontrak Karya karena yang menandatangani perjanjian bukan Pemerintah melainkan BUMN atau Badan khusus yang dibentuk untuk itu. Namun demikian, usul ini belum disetujui di Panja dan masih dalam proses pembahasan.

Seiring otonomi daerah, bagaimana ketentuan yang berlaku terkait dengan kewenangan dalam pemberian ijin kegiatan pertambangan?

Pembahasan terakhir di Panja mengarah pada pembagian kewenangan berdasarkan prinsip kewenangan teritorial dan eksternalitasnya. Contohnya, Pemda Kabupaten dapat mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) apabila lokasi pertambangan berada di daerahnya dan dampak lingkungannya hanya mencakup wilayah Kabupaten tersebut saja. Apabila dampaknya meliputi juga kabupaten lain, maka izin di keluarkan oleh Pemda Provinsi. Selain itu, Pemda Kabupaten juga dapat mengeluarkan izin untuk pelaku usaha perseorangan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat.

Sistem kontrak karya selama ini dipandang banyak merugikan Indonesia. Bagaimana pengaturan masalah kontrak karya dengan tersebut dalam RUU Minerba?

Kontrak karya tidak lagi diberlakukan pasca RUU Minerba disahkan. Kita akan mengadopsi rezim perizinan saja, yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dibagi dalam dua tahap yakni IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Tentang kontrak-kontrak yang existing sebelum RUU Minerba ini disahkan nantinya, kami berpandangan untuk tetap dihormati. Namun demikian, dalam aturan peralihan diusulkan fraksi-fraksi di DPRRI agar materinya disesuaikan dengan aturan-aturan baru dalam UU Minerba yang baru tersebut. Contohnya, di RUU telah disepakati agar pemurnian dan pengolahan logam hasil pertambangan harus dilakukan di dalam negeri. Saat ini hal tersebut belum dilakukan, makanya mereka harus menyesuaikan dengan aturan baru tersebut dalam term waktu tertentu (diusulkan variatif antara 3-5 tahun). (ha)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: